Connect with us

KOLOM

Prakiraan Hujan di Sulawesi Utara pada Oktober 2019

Hujan mulai turun di Sulut walau belum dalam kriteria tinggi.

Bagikan !

Published

on

Foto: Pixabay

Oleh: Sofian Widiyanto

Berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer dan lautan global serta prediksi dari beberapa institusi baik itu dari dalam dan luar negeri, wilayah Nino3.4 berada dalam kondisi Netral.

Monsun Asia berada di sekitar klimatologisnya dari awal September lalu dan diprediksi aktif pada Oktober 2019. Dengan kondisi anomali suhu muka laut di sekitar Sulawesi Utara yang dingin, mengakibatkan peluang pembentukan awan hujan masih kurang, namun akan meningkat seiring waktu menuju November hingga Desember.

Potensi hujan pada bulan Oktober secara umum akan dipengaruhi oleh Dinamika Atmosfer Global dan Regional tersebut diatas. Walaupun demikian, faktor lainnya seperti adanya pola-pola siklonik serta faktor konveksi lokal juga akan berperan dalam pola hujan di Sulawesi Utara.

Mempertimbangkan kondisi dinamika atmosfer dan lautan tersebut di atas serta keluaran dari perhitungan statistik matematika dan software HyBMG ver. 2.0, maka prakiraan hujan bulan Oktober 2019 di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagaimana dijabarkan di bawah ini.

1. KRITERIA RENDAH (0 – 100 mm)

Bitung (SM),  BKPI Aertembaga,  UPTD Matuari,  Likupang Barat (KD),  UPTD Kema I,  KC Ratatotok, BPP Belang, BPP Pusomaen, BPP Kotamobagu Barat, BPP Kotamobagu Timur, BPP Kotamobagu Selatan, BPP Dumoga Timur, BPP Dumoga Barat, BPP Passi Barat, BPP Dumoga Utara, UPP Kotabunan, KD Molobog dan BPP Tutuyan.  

2. KRITERIA MENENGAH (101 – 300 mm)

Paniki Atas (SK), Winangun (SG), Sam Ratulangi (SM), KC Tuminting, P. Bunaken, BP4K Manado, KP. Pandu, UPTD Danowudu, BPP Tomohon Utara, BPP Tomohon Tengah, BPP Tomohon Barat, BPP Tomohon Selatan, Tondano (SG), BPP Langowan Utara, UPTD Kawangkoan, Tanawangko (KD), UPTD Kombi, BPP Pineleng,  SPPN Kalasey, KC Sonder, BPP Remboken, , BPP Tombulu,  BPP Tondano Selatan, BPP Tompaso, DISTAN Airmadidi, UPTD Wori, UPTD Tatelu,  BPP Likupang Timur, BPP Likupang Selatan, UPP Tenga, UPTD Modoinding, DISBUN Tumpaan, KD Tareran, UPTD Tompasobaru, BPP Motoling, BBTPH Tumpaan, BPP Sinonsayang, BPP Amurang Barat, UPTD Ratahan, TCSDP Tombatu, BPP Touluaan, KC Poigar, KD Motabang–Lolak, BPP Lolayan, KD Pangian Barat, BPP Lolak, BPP Sangtombolang, BPP Bolaang Timur, UPK Pinolosian, KC Bolaang Uki, BPP Pinolosian Timur, BPP Pinolosian Tengah, BPP Posigadan, BPP Modayag, BPP Sangkub, BPP Bintauna, BPP Bolangitang Timur, BPP Bolangitang Barat, BPP Kaidipang, BPP Pinogaluman, Naha (SM), KD Mala-Tahuna, Bandara Melonguane, BPP Beo, BPP Lirung, BPP Melonguane, PGR. Tagulandang dan BPP Siau Tengah.

3. KRITERIA TINGGI (301 – 500 mm)

– Tidak terjadi

4. KRITERIA SANGAT TINGGI (> 500 mm)

– Tidak terjadi

Dengan demikian prakiraan hujan bulan Oktober 2019, dapat disimpulkan bahwa kondisi di wilayah Sulawesi Utara belum akan terjadi hujan dengan kriteria tinggi hingga sangat tinggi.

Awal musim hujan tahun ini diprediksi akan jatuh pada Oktober dasarian II (tanggal 11-20) dan puncak musim hujan diprediksi akan terjadi pada bulan Januari mendatang.

Untuk itu BMKG menghimbau kepada masyarakat agar mempersiapkan diri menghadapi musim hujan yang sebentar lagi akan segera tiba.

Peta Prakiraan Curah Hujan Bulan Oktober 2019

Sofian Widiyanto adalah Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Minahasa Utara

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

KOLOM

Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi diajukan oleh 5 partai politik pendukung Presiden yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, dan PKB.

Bagikan !

Published

on

zonasulut.com

ZONAUTARA.com – Belum usai persoalan seleksi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), muncul agenda janggal revisi Undang-Undang KPK yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang undangan. Revisi ini diajukan oleh 5 partai politik pendukung Presiden yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, dan PKB.

Harapan masyarakat terhadap Presiden Jokowi untuk menolak Capim KPK bermasalah dan menghentikan bergulirnya pembahasan revisi KPK pupus sudah. Jokowi resmi  mengirimkan  persetujuannya terhadap nama calon pimpinan KPK yang memiliki catatan integritas buruk dan usulan revisi UU KPK ke DPR.

Menyikapi hal tersebut, 16 LBH-YLBHI menyampaikan pandangannya. LBH-YLBHI yang dimaksud, yaitu LBH Aceh, LBH Medan, LBH Padang, LBH Palembang, LBH Pekanbaru, LBH Lampung, LBH Palangka Raya, LBH Papua, LBH Makassar, LBH Manado, LBH Bali, LBH Surabaya, LBH Yogyakarta, LBH Semarang, LBH Bandung, LBH Jakarta.

Pandangan yang disampaikan sebagai berikut:

  • LBH YLBHI mengecam keras setiap bentuk upaya pelemahan terhadap  pemberantasan korupsi. Saat ini sedang berlangsung serangan terhadap sistem dan gerakan pemberantasan korupsi di berbagai level yang dilakukan secara sistematis. Memasukkan Capim KPK bermasalah dan Revisi UU KPK dilakukan untuk melemahkan KPK dari dalam dan akan menghapus berbagai kewenangan penting KPK sebagai lembaga independen anti rasuah. Sedangkan teror dan intimidasi baik secara fisik, fitnah, peretasan serta pembajakan alat komunikasi terhadap mereka yang melakukan advokasi terhadap kedua hal tersebut merupakan upaya jahat untuk melemahkan gerakan pemberantasan korupsi.
  • Serangan kepada KPK dan gerakan anti korupsi  sama dengan serangan kepada demokrasi. Masyarakat Indonesia tidak boleh lupa  bahwa bangsa Indonesia berada di bawah pemerintahan otoriter selama 32 tahun yang berjalan beriringan dengan korupsi, sebagaimana dapat kita lihat dalam TAP MPR X/1998 “terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di masa lalu adalah salah satu akibat dari keterpusatan dan ketertutupan kekuasaan”. Apa yang diakibatkan oleh korupsi dapat dilihat pada bagian berikutnya TAP MPR X/1998 “kondisi ini memberi peluang terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat”. Dengan kata lain korupsi dekat dengan pemerintahan otoritarian baik sebagai tujuan pemerintahan otoriter tersebut atau sebagai alat untuk mempertahankan pemerintahan otoriter itu, serta berujung pada penderitaan rakyat.
  • Mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menagih janji presiden terpilih Jokowi untuk menolak segala bentuk pelemahan KPK. Juga menagih mandat yang sudah diberikan kepada DPR untuk bertindak sesuai Hukum dan Undang-Undang dengan memberantas korupsi dan tidak bertindak sebaliknya melindungi kepentingan para koruptor.
  • Meminta Anggota DPR dan Partai politik untuk menghentikan pelemahan KPK dengan tidak memilih Capim KPK bermasalah dan menghentikan pembahasan RUU KPK.
  • Meminta Jokowi sebagai presiden pilihan rakyat untuk mendengarkan suara dan masukan berbagai elemen masyarakat dengan bertindak konkrit sebagai kepala pemerintahan dengan menghentikan pembahasan Revisi UU KPK bukan hanya beretorika berharap DPR tidak melemahkan KPK namun sebetulnya merestui pelemahan KPK melalui pembahasan RUU KPK.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com