Connect with us

Ekonomi dan Bisnis

Potensi ekonomi semakin besar, OJK dorong bank digital

Sektor ekonomi digital akan tumbuh senilai Rp 1.400 triliun pada 2025.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi (Foto: Pexels.com)

ZONAUTARA.com – Potensi bisnis di sektor ekonomi digital Indonesia semakin bertumbuh. Berdasarkan studi Google dan Temasek, nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi bisa tembus Rp 1.400 triliun pada 2025 nanti.

Pertumbuhan yang sangat besar ini, perlu ditopang dengan sistem perbankan yang juga bertumpu pada teknologi digital.

Mengantisipasi hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong terbentuknya bank digital atau bank virtual di Indonesia. Walaupun bentuk bank digital masih kurang familiar, namun di Singapura dan Hongkong telah ada.

Bank virtual merupakan institusi keuangan tanpa kantor cabang fisik, dimana semua transaksi keuangan dilakukan secara online.

“Indonesia juga akan menuju ke sana (Hongkong dan Singapura),” ujar Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital OJK Sukarela Batunanggar, Senin (7/10).

Ia mengungkapkan transformasi digital pada perbankan tidak hanya pada proses bisnis tetapi juga mencakup bisnis model. Untuk itu, bank diharapkan bisa lebih responsif dan inklusif ke depan.

Menurutnya, konsep bank digital adalah customer-sentris sehingga perbankan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan nasabah dengan tepat.

Kelahiran bank digital sendiri, kata dia, memiliki dua pola. Pertama, bank yang bertransformasi dari model bisnis, strategi bisnis hingga produknya. Kedua, bank digital yang lahir dari nol sebagai bank digital.

Kehadiran bank digital, lanjutnya, merupakan konsekuensi dari perubahan tatanan sektor keuangan akibat perkembangan teknologi. Mau tidak mau, perbankan harus mengikuti pola tersebut agar tetap kompetitif di pasar.

“Pola konsumsi sudah berubah jadi kami tidak bisa bertahan dengan pola model bisnis yang sekarang. Artinya konsumen mengharapkan dan menuntut perubahan baik pelayanan maupun bisnis modelnya saja,” katanya.

Dalam hal ini, sebagai regulator OJK akan mulai mengkaji regulasi terkait bank digital. Namun, ia belum dapat memastikan kapan aturan tersebut akan diluncurkan. “Tentunya harus ada regulasi, tunggu saja,” katanya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ekonomi dan Bisnis

Pastikan kesiapan bapokpan jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Kemendag perkuat sinergi Pusat dan Daerah

Pemerintah Provinsi Sulut diharapkan dapat melakukan berbagai langkah antisipasi.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

MANADO, ZONAUTARA.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) sigap mengawal kestabilan harga dan pasokan bahan pokok pangan (bapokpan) di berbagai daerah menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, termasuk di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut).

Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar Sutriono Edi mengatakan bahwa Kemendag akan melakukan upaya-upaya antisipasi dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait bapokpan di daerah guna mencegah terjadinya gejolak harga menjelang akhir tahun.

Dalam dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kesiapan Bapok Menghadapi Natal 2019 dan Tahun Baru 2019 di Kota Manado, Kamis (12/12/2019), Sutriono mengatakan, lebih dari dua tahun terakhir ini pemerintah telah berhasil menjaga harga dan pasokan bapokpan tetap stabil menjelang peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“Kemendag berkomitmen melanjutkan kesuksesan tersebut dengan melakukan upaya-upaya antisipasi dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait bapokpan di daerah,” kata Sutriono pada kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Gran Puri Manado tersebut.

Rakorda ini, imbuhnya, merupakan salah satu implementasi amanat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bapok di Jawa Timur pada 4 Oktober 2019. Pada kesempatan itu, Menteri Perdagangan telah memberikan tiga arahan kepada Pemerintah Daerah. Pertama, untuk segera melakukan langkah antisipasi menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 sejak 2-3 bulan sebelumnya.

“Kedua, mewaspadai tantangan kondisi kekeringan ekstrim dengan pantauan langsung ke lapangan untuk mengetahui dampak dan proyeksi produksi pangan akibat kekeringan. Ketiga, menjaga kelancaran pasokan ke masyarakat dan keterjangkauan harga di pasar dengan bekerja sama dengan satgas pangan. Hal ini dilakukan guna meminimalkan aksi-aksi spekulasi atau penimbunan yang mengganggu kelancaran pasokan bapok ke masyarakat,” terang Sutriono.

Provinsi Sulut yang mayoritas masyarakatnya merayakan Natal, lanjutnya, berpotensi mengalami kenaikan permintaan bapokpan menjelang akhir tahun. Pemerintah Provinsi Sulut diharapkan dapat melakukan berbagai langkah antisipasi seperti melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan bapokpan harian, meningkatkan koordinasi antarinstansi daerah, dan mencegah tindakan spekulasi.

“Pemerintah daerah diminta untuk memantau dan melaporkan perkembangan harga harian bapokpan, khususnya beras, sehingga dapat diambil langkah-langkah koordinatif juga terjadi kenaikan harga di luar kewajaran. Selain itu, harus dilaporkan pula keamanan dan kelancaran distribusi bapokpan, seperti kerusakan jalan, gelombang besar, dan hambatan lain,” jelasnya.

Menurutnya, jumlah stok bapokpan milik pedagang di pasar, khususnya beras, juga harus dipantau dan dilaporkan guna mengetahui perkiraan kebutuhan stok harian di pasar. Koordinasi antarinstansi di daerah diperlukan untuk memastikan ketersediaan bapokpan melalui kegiatan operasi pasar dan pasar murah di lokasi pemukiman-pemukiman masyarakat berpendapatan rendah.

Selain itu juga untuk menjaga keamanan dan kelancaran distribusi pasokan bapokpan dengan mendukung kesiapan moda angkutan barang.

“Langkah antisipasi yang tak kalah penting dilakukan Pemerintah Daerah ialah memastikan pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan tidak menimbun barang dalam rangka spekulasi. Untuk itu, pengawasan secara terpadu dengan Satgas Pangan harus ditingkatkan,” ujar Sutriono.

Kemendag berharap, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi bapokpan, mendata distributor-distributor besar, dan terus mendorong para distributor terdaftar untuk melaporkan perkembangan harga dan stok tiap bulannya. Pemerintah Daerah juga diimbau secara intensif melakukan media briefing mengenai kemanan stok bapokpan dalam periode Natal dan tahun baru, bahkan hingga tiga bulan ke depan.

Pihak Bulog juga diharapkan terus melaksanakan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga sampai Desember 2019 dan terus dijaga agar pada masa paceklik (Januari-Maret 2020) beras medium tetap tersedia di pasar rakyat. Saat ini, di gudang Bulog wilayah Sulut dan Gorontalo tersedia stok beras sebanyak 19.529 ton yang mencukupi untuk kebutuhan lebih dari 5 bulan ke depan.

Rakorda dihadiri Kepala Dinas yang membidangi perdagangan di Provinsi Sulawsi Utara dan. Selain itu, hadir pula Tim Pengendali Inflasi Daerah, perwakilan Satgas Pangan, perwakilan Bulog, OPD terkait, serta pelaku usaha bapok. Rangkaian pantauan ke pasar rakyat dan Rakorda ini dijadwalkan berlangsung di 15 daerah pantauan pada minggu ke-2 November hingga minggu ke-2 Desember 2019.

Selanjutnya, Tim Penetrasi Pasar akan terjun di 82 kabupaten/kota pantauan untuk mengawal pasokan bapok pada 16-20 Desember 2019. Pada kegiatan itu, Tim Penetrasi Pasar akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan Daerah.

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com