Connect with us

Zona Wakil Rakyat

Jumlah polisi di Kantor DPRD Sulut akan ditambah

Penambahan itu diharapkan tidak mengganggu kenyamanan warga yang akan datang ke Dewan.

Bagikan !

Published

on

Manado, ZONAUTARA.com – Jumlah polisi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) akan ditambah.

Penambahan jumlah personel di Gedung Cengkih, telah dibahas oleh pihak Polres Manado bersama Sekretariat DPRD (Setwan) di ruang kerja Sekretaris DPRD (Sekwan) Bartholomeus Mononutu.

Dalam pembahasan itu ditekankan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan di dewan.

Bartholomeus mengatakan, SOP keamanan ini, sebisa mungkin tidak akan mengganggu kenyamanan warga yang ke dewan.

“SOP ini akan berlaku dalam kegiatan harian anggota DPRD Sulut maupun agenda resmi, seperti rapat paripurna dan pembahasan komisi,” katanya seusai rapat bersama Polres Manado, Jumat (18/10).

Ia menambahkan, mengingat besarnya Kantor DPRD Sulut, sehingga dibutuhkan ekstra tenaga untuk pengamanan.

“Untuk aktivitas harian nanti, kita akan menambahkan beberapa personil dari pihak Polres Manado ke sini,” tandasnya. (K-02)

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !

Zona Wakil Rakyat

KPU RI masih godok PKPU mantan napi korupsi

Anggota KPU RI Ilham Saputra bertemu pekerja media di Manado.

Bagikan !

Published

on

Anggota KPU RI Ilham Saputra bersama para Komisioner KPU Sulut di acara Coffee Morning bersama media massa, Rabu (19/2/2020).

MANADO, ZONAUTARA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia hingga saat ini masih menggodok putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Anggota KPU RI Ilham Saputra mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih membahas dan menggodok perubahan PKPU tentang persyaratan bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota serta Bupati/Wakil Bupati yang akan ikut serta dalam Pilkada serentak, 23 September 2020 mendatang.

Menurut dia, KPU, terkait dengan proses ini cukup progresif dari masa Pemilu 2019. Dimana ketika itu, MA membatalkan PKPU tentang pencalonan yang salah satu pasalnya memuat tentang larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk ikut dalam pencalonan Pileg.

“Kemudian kami berusaha lagi buat seperti itu, tapi MA batalkan lagi karena sudah ada yurisprudensi sebelumnya. Akan tetapi setelah ada gugatan dari Perludem dan lainnya, MK memberikan putusan bahwa lima tahun setelah menjalankan pidananya,” terang Ilham Saputra dalam gelaran coffee morning KPU Sulawesi Utara dengan Media Massa di kawasan Bahu, Malalayang, Rabu (19/2/2020).

“Tentunya kami sedang atur apakah bagaimana menghitung lima tahun itu. Apa berdasarkan SK-nya, surat keluar dari Lapas atau seperti apa. Itu sedang kami godok dan nanti ada juknisnya. Nanti akan dishare ke media. Kita akan atur secara detail sekali,” tandas dia.

Pada acara tersebut, Ilham Saputra meminta agar seluruh jajaran KPU untuk tetap berintegritas dan bekerja tanpa neko-neko.

“Bekerjalah sesuai hati nurani, sesuai koridor hukum yang ada jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang justru akan menghancurkan nama baik pribadi bahkan kelembagaan sebagai penyelenggara,” tandasnya, seraya meminta media untuk terus mengawal kinerja penyelenggara Pemilu agar bekerja secara baik.

Sementara Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh menyatakan terima kasih kepada media yang terus menjadi mata masyarakat dalam menyampaikan informasi sehingga tingkat partisipasi pemilih saat Pileg 2019 jauh di atas target nasional yakni 83 persen. (K-02)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com