Connect with us

ZONA DAERAH

Jalani proses hukum, oknum Guru di Bolmong dibebastugaskan

Renti: Sementara ini tercatat sebagai pelaksana di Dinas Pendidikan

Bagikan !

Published

on

Konferensi pers yang digelar Polres Kotamobagu terkait kasus narkoba yang menjerat oknum guru di Bolmong dan seorang Polisi. (Foto: Istimewa)

BOLMONG, ZONAUTARA.com Pasca ditahan Satuan Resnarkoba Polres Kotamobagu, Rabu (15/1/2020) lalu, INM alias Irna langsung dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai Guru di SMP Negeri 5 Dumoga.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Nomor 63/D.14/DIKDIS/2020 tertanggal 15 Januari 2020.

Menurut Kepala Disdik Bolmong, Renti Mokoginta, Irna dinilai telah melanggar disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Keputusan ini, kata Renti, diambil sembari menunggu proses hukum yang sementara berjalan.

“Yang bersangkutan (Irna) sementara menjalani proses hukum sampai dengan adanya putusan tetap dari pengadilan. Sehingga dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Guru. Dan sementara ini tercatat sebagai pelaksana di dinas pendidikan,” kata Renti, Jumat (14/2/2020).

Di sisi lain, kata dia, untuk proses selanjutnya terkait penjatuhan sanksi sebagai PNS sudah menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong selaku instansi teknis kepegawaian.

“Kewenangan kita hanya terkait jabatannya sebagai fungsional guru saja. Selebihnya itu ranahnya BKPP,” jelas Renti Mokoginta.

Sementara itu, Sekretaris BKPP Bolmong, Abdussalam Bonde menyebutkan, INM terancam kenakan sanksi berat. Bahkan bisa berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai PNS.

“Tergantung putusan pengadilan. Kalau hukumannya di atas dua tahun, maka sesuai aturan itu bisa diberhentikan tidak dengan hormat alias dipecat,” tutur Abdussalam Bonde.

Menurut Adul, sapaan akrabnya, jika putusan pengadilan hanya di bawah dua tahun, maka sanksi hanya sebatas administrasi.

“Kalau pejabat maka pasti akan dicopot dari jabatannya. Kemudian penurunan pangkat atau penundaan kenaikan pangkat,” katanya.

Diketahui, INM tertangkap tangan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu, saat tengah mengonsumsi sabu bersama rekan lelakinya NHM alias Nur. NHM merupakan polisi aktif berpangkat Aipda dan sementara bertugas di Polsek Kotabunan, Polres Boltim.

Keduanya diamankan bersama barang bukti berupa 2 paket narkotika golongan I, jenis sabu, 2 pipet atau alat hisap yang masih ada sisa sabu dan 2 pucuk senjata airsoft gun, di salah satu rumah di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, pada Rabu (15/1) lalu.

“Saat dilakukan tes urine, keduanya positif mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Saat ini keduanya diamankan di ruang tahanan Mapolres Kotamobagu untuk proses hukum selanjutnya,” tukas Kapolres Kotamobagu, AKBP Prasetya Sejati, saat konferensi pers, Rabu (12/2/2020).

Editor : Christo Senduk

Bagikan !

Zona Wakil Rakyat

KPU RI masih godok PKPU mantan napi korupsi

Anggota KPU RI Ilham Saputra bertemu pekerja media di Manado.

Bagikan !

Published

on

Anggota KPU RI Ilham Saputra bersama para Komisioner KPU Sulut di acara Coffee Morning bersama media massa, Rabu (19/2/2020).

MANADO, ZONAUTARA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia hingga saat ini masih menggodok putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Anggota KPU RI Ilham Saputra mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih membahas dan menggodok perubahan PKPU tentang persyaratan bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota serta Bupati/Wakil Bupati yang akan ikut serta dalam Pilkada serentak, 23 September 2020 mendatang.

Menurut dia, KPU, terkait dengan proses ini cukup progresif dari masa Pemilu 2019. Dimana ketika itu, MA membatalkan PKPU tentang pencalonan yang salah satu pasalnya memuat tentang larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk ikut dalam pencalonan Pileg.

“Kemudian kami berusaha lagi buat seperti itu, tapi MA batalkan lagi karena sudah ada yurisprudensi sebelumnya. Akan tetapi setelah ada gugatan dari Perludem dan lainnya, MK memberikan putusan bahwa lima tahun setelah menjalankan pidananya,” terang Ilham Saputra dalam gelaran coffee morning KPU Sulawesi Utara dengan Media Massa di kawasan Bahu, Malalayang, Rabu (19/2/2020).

“Tentunya kami sedang atur apakah bagaimana menghitung lima tahun itu. Apa berdasarkan SK-nya, surat keluar dari Lapas atau seperti apa. Itu sedang kami godok dan nanti ada juknisnya. Nanti akan dishare ke media. Kita akan atur secara detail sekali,” tandas dia.

Pada acara tersebut, Ilham Saputra meminta agar seluruh jajaran KPU untuk tetap berintegritas dan bekerja tanpa neko-neko.

“Bekerjalah sesuai hati nurani, sesuai koridor hukum yang ada jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang justru akan menghancurkan nama baik pribadi bahkan kelembagaan sebagai penyelenggara,” tandasnya, seraya meminta media untuk terus mengawal kinerja penyelenggara Pemilu agar bekerja secara baik.

Sementara Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh menyatakan terima kasih kepada media yang terus menjadi mata masyarakat dalam menyampaikan informasi sehingga tingkat partisipasi pemilih saat Pileg 2019 jauh di atas target nasional yakni 83 persen. (K-02)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com