Satgas Waspada Investasi minta TikTok Cash dan Snack Video berhenti beroperasi

ZONAUTARA.com – Satgas Waspada Investasi (SWI) meminta penyelenggara aplikasi TikTok Cash dan Snack Video menghentikan aktivitas mereka.

Sebagaimana diberitakan TikTok Cash mengklaim sudah berhasil merekrut 500 ribu anggota. Setiap anggota wajib mengendapkan saldo sebesar Rp 300 ribu.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing memperkirakan dana anggota TikTok Cash yang mengendap mencapai Rp 150 miliar.

Imbauan tersebut dilayangkan SWI kepada Snack Video sejak Jumat (26/2) lalu. Sebab, aplikasi itu tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga tidak memiliki badan hukum dan izin di Indonesia.

Demikian pula dengan TikTok Cash, SWI sampai memberi perintah kepada Kominfo agar menghentikan aplikasi tersebut.

“Kami sudah bahas dengan pengurus Snack Video dan terdapat kesepakatan untuk menghentikan kegiatannya sampai izin diperoleh. Kami juga telah meminta Kementerian Kominfo untuk menghentikan aplikasi TikTok Cash yang berpotensi merugikan masyarakat,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dalam keterangan resminya yang diterima detikcom, Senin (1/3/2021).

Tongam mengingatkan masyarakat agar selalu mewaspadai penawaran-penawaran dari berbagai pihak yang seakan-akan memberikan keuntungan mudah tetapi berpotensi merugikan penggunanya.

Selain Tiktok Cash dan Snack Video, SWI dalam patroli sibernya juga menemukan 26 entitas kegiatan usaha yang diduga tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dari 28 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut:

-14 Kegiatan Money Game
-6 Crypto Aset, Forex dan Robot Forex tanpa izin
-3 Penjualan Langsung/Direct Selling tanpa izin
-1 Equity Crowdfunding tanpa izin
-1 Penyelenggara konten video tanpa izin
-1 Sistem pembayaran tanpa izin
-2 Kegiatan lainnya

Pada Februari kemarin, SWI juga berhasil menemukan 51 kegiatan fintech peer to peer lending ilegal yang berpotensi meresahkan masyarakat karena sering melakukan ancaman serta intimidasi jika menunggak pinjaman.

“Satgas Waspada Investasi terus berupaya memberantas kegiatan fintech peer to peer lending ilegal ini antara lain dengan cara mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum,” tambahnya.

Untuk diketahui, sejak 2018 sampai dengan Februari 2021 ini, SWI sudah menutup sebanyak 3.107 Fintech Lending Ilegal.

Selain menemukan fintech Peer-To-Peer Lending ilegal dan kegiatan investasi ilegal, SWI juga menemukan 17 usaha pegadaian swasta ilegal yang dilakukan tanpa izin dari OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK).