Ditemukan 3.830 warga berstatus hitam keluar rumah, Puan: Satgas harus tindak tegas

ZONAUTARA.COM — Menanggapi temuan 3.830 orang yang berstatus ‘hitam’ dalam aplikasi PeduliLindungi, namun masih memaksakan diri berjalan-jalan keluar rumah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan usulannya.

Menurut Puan, orang-orang yang berstatus hitam namun masih berkeliaran di jalanan harus ditindak dengan tegas oleh Satgas Penanganan Covid-19.

Status hitam sendiri merujuk pada orang-orang yang dinyatakan positif Covid-19, status tersebut merupakan salah satu kategori dalam aplikasi PeduliLindungi.

Usulan tersebut disampaikan Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/9).

“Pasien-pasien Covid-19 yang berada di tempat umum agar segera dilakukan dikarantina untuk menghindari penularan, dan dirawat sebaik mungkin hingga mereka sembuh,” kata Puan.

Oleh sebab itu, Puan meminta seluruh pihak agar tetap mewaspadai penyebaran Covid-19, meski laju penularan mulai cenderung menurun. Bahkan, menurut politikus PDIP itu, warga harus meningkatkan kewaspadaan, berangkat dari kasus 3 ribu orang positif Covid masih berkeliaran.

Puan juga meminta pemerintah berbenah dengan meningkatkan fasilitas kesehatan di tengah melandainya kasus Covid ini kali ini.

Dengan infrastruktur kesehatan yang memadai, ia berharap tidak ada lagi gelombang penularan Covid berikutnya. Puan mengatakan, sarana dan prasarana bagi masyarakat terkait Covid-19 juga harus maksimal.

“Sehingga tidak lagi terjadi kekurangan bed bagi pasien Corona di rumah sakit, kelangkaan oksigen, obat-obatan, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Puan turut meminta pemerintah mengoptimalkan mitigasi kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari dampak Covid-19, mengingat virus corona juga terus bermutasi. Ia mengingatkan perlunya memperkuat penanganan di hulu melalui program 3T (testing, tracing, treatment) agar ketika ada kasus, bisa segera ditangani, termasuk isolasi terhadap pasien.

“Terus gencarkan vaksinasi Covid-19 apalagi pemerintah pusat kini memasukkan indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM. Ini jadi PR bagi pemerintah daerah, sebab bisa saja wilayahnya kembali naik status PPKM jika target capaian vaksinasi tidak terpenuhi,” papar Puan.

Puan ikut menyoroti pelonggaran aktivitas dalam pelaksanaan PPKM kali ini, semisal uji coba pembukaan bioskop dan tempat wisata untuk daerah dengan PPKM Level 3, 2, dan 1. Puan mengingatkan agar relaksasi tersebut tetap mempertimbangkan potensi terjadinya kerumunan.

Puan menambahkan, pelonggaran berupa pembukaan bioskop dan tempat wisata lainnya di wilayah hijau harus dilakukan dengan hati-hati.

“Termasuk juga Pembelajaran Tatap Muka (PTM) juga perlu ada evaluasi berkala,” pungkasnya.