Ada kalanya sejarah bangsa ditulis dengan tinta merah darah rakyat. Kali ini, warnanya pekat: hitam. Hitam dari asap gas air mata, hitam dari ban rantis (kendaraan taktis) yang melindas nyawa seorang anak muda bernama Affan Kurniawan, 21 tahun, pengemudi ojek online yang hanya ingin pulang mencari rezeki.
Ironi terasa lengkap. Di jalanan, rakyat kecil dipaksa menelan gas dan ketakutan. Sementara di gedung-gedung megah kekuasaan, politisi bercanda dengan kata-kata yang menyakitkan, pemerintah sibuk membagikan bintang jasa, bahkan pada mantan koruptor. Di meja fiskal, rakyat ditarik pajaknya, pejabat malah dilindungi “subsidi” yang dikemas rapi dengan istilah gross-up.
Lalu datang kabar paling getir: Affan tewas terlindas kendaraan taktis Brimob di Pejompongan. Video viral, amarah pun menyala. Komunitas ojol berduyun-duyun mengepung Mako Brimob, bukan untuk ricuh, tapi menuntut satu kata sederhana: pertanggungjawaban.
Kronologi singkat sudah kita dengar: aksi siang hari berjalan damai, sore ricuh, malam berubah tragis. Polisi mengklaim ratusan orang ditangkap. organisasi masyarakat sipil bilang lebih dari 600, bahkan 100 anak di antaranya. Angka boleh berbeda, tapi faktanya satu: operasi besar-besaran ini menelan korban yang tak seharusnya.
Kapolri minta maaf, Kapolda sowan ke keluarga, tujuh personel Brimob diperiksa Propam. Kompolnas dan Komnas HAM turun tangan. Gojek dan Grab memberi santunan. Semua terdengar normatif. Tetapi mari jujur: rakyat tidak lagi lapar kata-kata manis. Yang ditunggu publik adalah tindakan nyata.
Pertanyaan pentingnya: mengapa pola ini terus berulang? Dari DPR sampai Pejompongan, SOP pengendalian massa tampak jadi jargon, bukan praktik. Gas air mata kadaluarsa ditembakkan, water cannon diarahkan ke kerumunan sipil, rantis melaju di ruang publik padat. Apakah keselamatan warga sipil bukan prioritas?
Kalau aparat masih berpikir “angka statistik pasca-ricuh” lebih penting dari nyawa manusia, maka demokrasi kita sedang berada di jurang paling gelap.
Permintaan maaf memang langkah awal. Tapi itu bukan akhir. Aparat harus berani membuktikan komitmen: investigasi transparan, SOP direvisi, mereka yang bersalah dicopot atau mundur dengan ksatria, siap bertanggung jawab di hadapan hukum dan moral.
Kalau tidak, habislah modal sosial kepolisian: kepercayaan rakyat. Dan ketika rakyat sudah tak percaya, setiap seragam, setiap tameng, setiap kendaraan taktis hanyalah simbol kekuasaan kosong—yang pada akhirnya akan runtuh oleh bobotnya sendiri.
“Kekuasaan yang melindas rakyat, sejatinya sedang melindas dirinya sendiri.”
— Ronny
