ZONAUTARA.com — Ketergantungan Indonesia yang berlebihan pada beras sebagai satu-satunya indikator ketahanan pangan memicu alarm serius, terutama dengan lonjakan harga komoditas tersebut di pasar tradisional yang terus berlanjut sejak 2022 hingga 2025.
Kondisi ini diperparah oleh peningkatan impor bahan pangan dan pupuk, serta penurunan luas panen padi di berbagai wilayah, mengancam stabilitas pangan nasional meskipun Indonesia memiliki kekayaan sumber pangan lokal yang melimpah.
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyoroti bahwa perspektif ketahanan pangan yang sempit ini membuat Indonesia rentan, sementara harga beras rata-rata telah menembus angka di atas Rp15.000/kg, jauh melampaui harga sebelumnya yang di bawah Rp12.500.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi media jelang COP30 pada Selasa, 16 September 2025, di Jakarta, di mana para ahli mendesak pemerintah untuk beralih ke kebijakan kedaulatan pangan berbasis potensi lokal.
“Harga beras makin naik, berbanding terbalik dengan klaim surplus. Bahkan kebijakan food estate pun tidak menjawab masalah. Ambil contoh di Merauke, Papua, harga beras tetap naik,” jelas Bhima dalam diskusi tersebut.
Ia menambahkan bahwa anomali ini juga terlihat dari impor bahan pangan, produk peternakan, dan pupuk yang terus meningkat sejak 2012 hingga 2024.
“Jadi ini aneh, Indonesia terus mengimpor pupuk yang tujuannya untuk meningkatkan produksi beras, tapi di sisi lain impor pangan kita juga meningkat. Artinya, kebijakan impor pupuk yang terus meningkat itu, tidak berujung pada peningkatan produksi pangan,” tutur Bhima.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat peringatan Bhima, menunjukkan bahwa luas panen padi sejak 2021 pun berkurang. Luas panen padi di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi merosot dengan cepat pada periode 2021–2023, sementara permintaan terus meningkat.
“Tren ini diperparah ketidakpastian iklim pascapandemi,” kata Bhima.
Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRPP), Ayip Said Abdullah, menambahkan bahwa Indonesia menghadapi anomali besar sebagai salah satu negara produsen beras terbesar sekaligus importir terbesar.
“Jadi produsen tapi malah impor, duitnya jelas tidak kembali ke masyarakat,” kata Ayip.
Kondisi ini semakin ironis jika melihat Global Hunger Index (GHI) tahun 2022, di mana Indonesia berada di peringkat ketiga negara dengan kelaparan tertinggi di Asia Tenggara dengan skor 17,9. Pada 2023, posisi Indonesia justru naik menjadi urutan kedua dengan skor 17,6. Indikator kelaparan ini mencakup ketidakcukupan pangan, prevalensi stunting, dan kemiskinan.
“Di pedesaan, terutama di wilayah timur Indonesia, kelaparan lebih tinggi dibanding perkotaan,” tambah Ayip.
Ia juga menyoroti nasib petani padi di utara Pulau Jawa yang kini menghadapi agroekosistem rusak, lahan sawah menciut, dan tata kelola yang buruk.
“Petani hanya dijadikan alat produksi, tak berhenti dipasok pupuk dan lainnya, tanpa dipikirkan kesejahterannya sebagai tulang punggung pangan nasional,” katanya.
Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Benny Wijaya, mengingatkan bahwa dalam lima tahun terakhir (2019–2024) terjadi penurunan luas baku sawah hingga 79 ribu hektare.
Konversi lahan serta konflik agraria terus meningkat akibat pembangunan infrastruktur, perumahan, hingga ekspansi perkebunan sawit dan pertambangan. Akibatnya, jumlah petani gurem (dengan lahan di bawah setengah hektare) meningkat dari 14,62 juta rumah tangga tani pada 2013 menjadi 17,24 juta pada 2023, atau sekitar 62% dari total petani Indonesia.
Para ahli sepakat bahwa ketergantungan berlebihan pada beras terbukti menciptakan kerentanan. Pangan lokal, laut, dan hutan seharusnya menjadi tumpuan baru. Pemerintah perlu mendorong kedaulatan pangan berbasis potensi lokal, bukan sekadar mengejar surplus beras di atas kertas.
“Kedaulatan pangan hanya bisa terwujud jika tanah kembali ke tangan petani, pangan lokal diberi tempat, dan kebijakan tidak lagi terpusat pada beras,” tutup Benny.
Bhima Yudhistira menambahkan, Indonesia menyimpan kekayaan pangan alternatif yang terabaikan. Di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, terdapat pangan lokal yang bisa menjadi substitusi beras.
“Sebanyak 23.472 desa punya potensi tinggi untuk menjadi basis produksi pangan restoratif, yaitu pangan yang memberi nilai tambah bagi masyarakat tanpa merusak alam. Beberapa jenis pangan justru membutuhkan tanaman besar sebagai kanopi, sehingga hutan tidak perlu dibuka,” ungkap Bhima.
Alternatif lain, Indonesia memiliki 14,88% desa yang berbatasan dengan laut dan 24,11% desa berbatasan dengan kawasan hutan. Sumber daya ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk ikan, tanaman pangan, maupun obat-obatan.
“Jangan hanya karena resentralisasi kebijakan pangan di pusat, akhirnya salah arah dan berujung inflasi, kemiskinan, hingga ancaman ketahanan pangan,” tegas Bhima.
