ZONAUTARA.com – Konferensi Kartini Tahunan ke-3 tentang Feminisme Indonesia (KCIF2025) secara resmi ditutup pada Minggu, 21 September 2025, setelah delapan hari diselenggarakan secara daring sejak 14 September 2025. Konferensi online feminis terbesar di Indonesia ini diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri, menyerukan konsolidasi gerakan feminis untuk merespons tantangan menguatnya otoritarianisme, militerisme, dan oligarki yang berimplikasi pada ketidakadilan gender.
Diinisiasi oleh A Consortium for Plural and Inclusive Indonesian Feminisms yang melibatkan LETSS Talk, Kalyanamitra, dan Mitra Wacana, KCIF2025 menghadirkan lebih dari 350 pembicara dan presenter dalam 68 sesi. Dengan tema besar “Di Antara Badai Krisis Internal dan Eksternal: Masa Depan Feminisme dan Aktivisme Feminis,” forum ini menjadi ruang penting bagi produksi dan sirkulasi pengetahuan feminis keindonesiaan serta media refleksi kritis tentang situasi sosial politik kekinian yang sedang menghadapi berbagai krisis keadilan dan kemanusiaan.
Diah Irawaty, Koordinator Program KCIF2025 sekaligus Pendiri dan Koordinator LETSS Talk, dalam sesi Diskusi dan Launching Buku “Feminisme di Persimpangan,” menekankan pentingnya memosisikan feminisme Indonesia sebagai gerakan politik dan pemikiran yang tidak terisolasi dari dinamika sosial-politik. Menurut Diah, agenda-agenda feminisme harus berorientasi menjawab persoalan yang berkembang. “Melalui berbagai diskusi dan pertukaran pemikiran, KCIF menawarkan ide dan gagasan untuk menguatkan kerja advokasi perubahan sosial.”
Dalam sambutan penutupan, Farid Muttaqin, Chair Conference KCIF2025, menegaskan bahwa di tengah situasi krisis keadilan sosial, “inilah waktu yang paling membutuhkan konsolidasi gerakan feminisme, untuk melakukan perlawanan terhadap rezim di satu sisi dan menyebarkan solidaritas kemanusiaan di sisi lain.”
Prof. Dr. Saskia Wieringa, sejarawan dan antropolog feminis dari Universitas Amsterdam, dalam pidato kunci bertema “Konfrontasi Otoritarianisme Baru: Memosisikan Ulang Feminisme di Indonesia dan Wilayah Lainnya,” menyerukan perlunya gerakan perempuan yang berisi “superwoman” yang berani membangun “radical equality,” kesetaraan radikal antar kelompok sosial, dengan empati, kasih sayang, dan cinta. Ia juga menekankan bahwa agama harus menjadi sumber kekayaan spiritual, bukan kebencian.
Saskia melanjutkan, “Perlu Manifesto perubahan struktural, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia bisa adil dan setara apabila Pancasila dan UUD 45 sudah dihormati dengan integritas moral tinggi, atas musyawarah dan supremasi sipil bukan militer. Kita bisa mencapai SDG’s, kemudian harus ada akuntabilitas dan transparansi, perlu ada pengarusutamaan gender, serta harus melindungi hak-hak kemanusiaan, utamanya perempuan, dan juga kita harus melindungi lingkungan, serta hak-hak komunitas, kemudian melindungi dan memperbaiki pembanguan, pendidikan, dan seni di Indonesia,” tegasnya.
Para tokoh feminisme Indonesia yang menjadi pembicara dalam Special Plenary Session “Oligarki dan Militerisme Mengepung Negara: Bagaimana Feminisme Indonesia Bereaksi?” juga menyampaikan pandangan mereka. Ita Fatia Nadia, sejarawan feminis, menyatakan bahwa militerisme dan patriarki saling menguatkan, menciptakan hierarki gender yang meminggirkan perempuan dan kelompok marginal. “Seluruh sistem oligarki dikuasai para patriarkh. Militer bahkan telah menempatkan tubuh dan seksualitas perempuan dalam satu lingkaran penting, di mana tubuh dan seksualitas perempuan telah menjadi satu fokus atau pendekatan dalam militerisme,” ungkap Ita Fatia Nadia.
Sementara itu, Maria Ulfah Anshor, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), menyoroti bagaimana praktik politik oligarki melemahkan kesetaraan hak, khususnya hak perempuan. ”Pemilu melahirkan kebijakan-kebijakan yang cenderung menguntungkan para peserta koalisi oligarki di berbagai level kepemimpinan. Politik dinasti menguat, politik uang, kooptasi kebebasan akademik, menyempitnya ruang publik dan kebebasan berekspresi, bahkan komunikasi politik satu arah yang berpotensi mengesampingkan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan, khususnya hak sipil berpolitik dan hak-hak sebagai warga negara”, pungkas Maria Ulfah.
Dalam sesi internasional “Global Feminism, Global Oligarchy: Feminists Across Borders and the Fight against the Global Oligarchy,” Jelen Paclarin, Direktur Eksekutif The Women’s Legal and Human Rights Bureau (WLB), Filipina, mengungkapkan bahwa oligarki di pemerintah Filipina saat ini bahkan lebih kuat dibanding masa Ferdinand Marcos. Bala Ali Mahmood, Gender Advisor dari Irak, menyoroti tantangan propaganda antigender dan pembuatan Hukum Keluarga baru yang melegalkan perkawinan anak di negaranya.
Alimatul Qibtiyah, Komisioner Komnas Perempuan periode 2020-2025, yang hadir pada diskusi peluncuran buku, berpendapat bahwa feminisme harus lebih “berisik” dalam melakukan berbagai aksi di tengah lalu lintas oligarki dalam politik kontemporer.
Myra Diarsi, pendiri Kalyanamitra dan Biyung Komunitas Feminis GAIA, dalam sesi Roundtable Forum ”Feminisme Multigenerasi,” menyampaikan bahwa feminisme berfungsi sebagai pengetahuan untuk melawan dan jeli melihat sisi buruk pembangunan. Ia menekankan perlunya “aksi tanggung renteng” untuk membaca kembali sejarah bangsa Indonesia guna mengarahkan kembali kepada nasionalisme, mendorong urgensi gerakan feminis untuk terus melawan ketidakadilan.
KCIF2025 sendiri menjadi strategi baru dalam melawan resistansi tersebut, dengan menciptakan ruang yang inklusif, interseksional, dan plural. Forum ini juga merupakan upaya dekolonial yang konsisten membuka akses pengetahuan feminis secara gratis, online, dan berbahasa Indonesia, memastikan pengetahuan feminis tidak hanya dikuasai elit, tetapi dapat diakses dan diproduksi semua orang, sekaligus berkontribusi pada kerja advokasi dan aktivisme.
Acara penutupan dan networking and cultural night diisi dengan berbagai testimoni dari elemen feminis Indonesia serta penampilan pembacaan puisi-puisi feminis dan politik, termasuk puisi Wiji Thukul yang dibacakan oleh aktivis Migrant Care, Wahyu Susilo.
