ZONAUTARA.com – Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk melarang kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’. Hal tersebut diungkapkan Yusril menanggapi pembubaran beberapa acara nobar di berbagai daerah.
Menurut Yusril, keputusan larangan di beberapa kampus, seperti Universitas Mataram dan UIN Mataram di Lombok, semata-mata karena permasalahan prosedur administratif. “Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis pada Kamis (14/5).
Ia menambahkan bahwa pembubaran nobar tersebut bukanlah kebijakan dari Pemerintah maupun aparat penegak hukum secara terpusat. “Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” tegas Yusril.
Yusril juga mengakui bahwa kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang diangkat dalam film tersebut, terkait kelestarian alam dan hak masyarakat Papua, adalah hal yang wajar. Meski demikian, ia mengingatkan publik agar tidak terpengaruh hanya karena judul film tersebut bersifat provokatif.
Pembubaran nobar terjadi di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat dan di Ternate Tengah, Maluku Utara. Dalam dua insiden tersebut, pihak kampus dan TNI terlibat dalam pembubaran yang berlangsung. Film ini sendiri mengangkat isu konversi hutan di Papua menjadi perkebunan industri yang dianggap mengancam kelestarian lingkungan dan hak masyarakat Papua.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
