Connect with us
Hosting Unlimited Indonesia

Zona Wakil Rakyat

Felly Nilai Kinerja DPRD Sulut Kacau

Published

on

zonautara.com

MANADO, ZONAUTARA.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Felly Esterlita Runtuwene menilai kinerja DPRD dibawah kepemimpinan Andrei Angouw kacau.

“Tidak ada kegiatan. Contoh, ketua DPRD lagi di luar negeri. Jadi kegiatan-kegiatan DPRD tertunda. Itu juga salah satu. Kan begitu,” sebut Felly saat diwawancarai wartawan di lobi parkir Kantor DPRD Sulut, Jumat (14/09/2018).

“Baru periode ini, diatas pimpinan Anderi Angouw yang kacau begini. Mulai langgar-langgar aturan kita. Kita yang buat, kita yang langgar pula. Itu tergantung pimpinan juga, tergantung top leader,” ungkap politisi NasDem itu.

Ditanya kembali soal materi Ranperda APBD Perubahan 2018 sudah diserahkan tiga hari sebelum ke Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan, Felly menegaskan, tidak ada penyerahan.

“Tanya staf. Saya bicara dengan namanya Deni. Tidak ada,” ungkapnya.

Saat disinggung jika fraksi lain akan menerima Ranperda APBD Perubahan ini, Felly tidak mempersoalkan.

“Silahkan saja mereka. Saya tidak tahu kan, ada apa sebenarnya. Boleh tanya kepada 40 sekian anggota DPRD, apa pendapat mereka tentang keadaan ini,” ucap Felly.

“Kita perlu ada aturan. Mengikuti ini, aturannya dari mana? Sementara urusan tatib kita belum diketok. Masih dalam proses. Harusnya kita ikuti yang lama. Walaupun PP 12 tahun 2018 ada keluar a,b,c,d, di situpun tidak menyampaikan detil untuk bisa satu hari,” sambung Felly.

Baca pula: Rapat Paripurna DPRD Sulut Alot, Angouw-Felly Perang Argumen

Bahkan di situ, lanjut Felly, kalau tidak ada kesepakatan bisa ditarik dan lain sebagainya.

“Tadi dia (Andrei Angouw) bilang oh itu kan, macam-macamlah, mengeles gitu. Jadi kalau mau bicara apa, dasarnya apa. Tatib kita belum diketok. Harusnya ikuti yang lama. Itu aja poinnya. Kita bicara aturan, jangan kita yang buat aturan, kita yang langgar sendiri,” tegasnya.

Terkait hal ini, Ketua DPRD Andrei Angouw mengatakan, PP 12 sudah berlaku.

“Belum diketuk bagaimana? PP 12 sudah berlaku, tata tertib yang lama masih berlaku, hirarki hukum mana yang lebih tinggi? PP 12 toh,” terang Angouw.

Soal sering ke luar negeri, Angouw langsung membantah.

“Sering ke luar negeri bagaimana? Begini, ngoni pigi di Sekretariat, lihat daftar hadir, itu kan lebih jelas. Mana rapat-rapat, mana daftar hadir. Bacarita fakta dong. Jangan persepsi,” kata Angouw saat dikonfirmasi wartawan di lantai II Kantor DPRD.

Soal materi Ranperda APBD Perubahan tidak ada di Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan, menurut Angouw, internal fraksi tersebut yang bermasalah.

“Kalau fraksinya itu tidak dapat, berarti di internal fraksi dong masalahnya. Kenapa fraksi lain ada,” tandasnya. (K-02)

 

Editor: Ronny Adolof Buol

KABAR SULUT

Empat calon Anggota DPD ini melaju ke Senayan

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.comEmpat nama calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dipastikan melenggang mulus ke Senayan Jakarta.

Keempat nama tersebut, yakni Cherish Harriette, Maya Rumantir, Djafar Alkatiri dan Stefanus BAN Liow.Keempatnya pun dipastikan duduk sebagai Anggota DPD RI periode 2019-2024 yang mewakili Bumi Nyiur Melambai.

Hal ini pun berdasarkan data yang dihimpun dari hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota.

Hingga Jumat (3/5/2019) siang, Cherish Harriette telah mengantongi sebanyak 175.484 suara dan menempati urutan pertama.

Posisi kedua ditempati Maya Rumantir dengan perolehan suara sebanyak 149.140 suara.

Kemudian di urutan tiga ada Djafar Alkatiri dengan raihan suara sebanyak 133.767.

Sementara untuk posisi keempat ditempati Stefanus BAN Liow yang merupakan Anggota DPD RI aktif dengan perolehan suara sebanyak 122.958.

Untuk posisi kelima RM Luntungan sebanyak 105.712 suara dan urutan keenam HWB Sumakul dengan 87.842 suara.

Tim Data SBANL Venko Sewow dan Maikel Salaki mengatakan, transparansi sangat terasa pada perhelatan Pemilu serentak 2019.

Pasalnya, potensi kecurangan bisa diminimalisir dengan bisa diaksesnya C1 secara langsung oleh publik.

“Selain itu, pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu sampai di jajaran terdepan yakni desa/kelurahan dan TPS melaksanakan tugas dengan segala baik dalam menyelenggara pesta demokrasi, bahkan banyak jatuh korban sakit sampai meninggal dunia,” ungkap keduanya.

Mereka pun memberikan apresiasi kepada para penyelenggara pemilu dengan dibantu personel dari TNI dan Polri.

“Namun begitu, keputusan final perolehan suara harus menunggu penetapan KPU sesuai tingkatan,” pungkas Venko dan Maikel.

Editor : Christo Senduk

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Hosting Unlimited Indonesia

Trending