Connect with us

HEADLINE

Bangga, nirwana bernama Mahoro itu raih penghargaan Pesona Indonesia

Published

on

zonautara,com

JAKARTA, ZONAUTARA.com – Rasa bangga tecermin dari wajah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Eddy Salindeho, saat ditemui Zonautara.com, Jumat (23/11/2018).

Kebangaan itu sepantasnya. Sebabnya adalah Kabupaten Sitaro baru saja meraih penghargaan di Malam Anugerah Pesona Indonesia 2018.

Ini adalah ajang yang digelar oleh Kementerian Pariwisata untuk memilih destinasi dan objek wisata terbaik di Indonesia.

Sitaro diganjar rangking tiga dalam kategori Surga Tersembunyi Terpopuler. Surga itu bernama Mahoro. Pulau yang sungguh memesona dan memikat.

Mahoro punya pasir putih yang halusnya bak tepung. Viewnya indah. Dari salah satu sisi pantai, Karangetang, gunung api yang diagungkan di pulau Siau terlihat.

Di bagian sisi pulau lainnya, burung endemik Gosong (keluarga Macrocephalon), membangun rumah untuk meletakkan telurnya.

zonautara.com
Ujung pasir putih di pulau Mahoro, Kabupaten Sitaro. (Foto: zonautara.com/Ronny A. Buol)

Sementara di ujung pulau Mahoro, karang bolong menjadi sajian yang menarik. Dan jika mendaki ke arah bukitnya, maka pemandangan serakan pulau-pulau di sekitarnya akan membuat takjub.

Dan keunggulan Mahoro semakin lengkap dengan keindahan bawah lautnya. Kini, pecinta underwater menjadikan bawah laut Mahoro sebagai salah satu tujuan favorit di Sulut.

Keindahan Mahoro membahana kemana-mana. Tak heran sebuah acara entertaintment yang tayang di televisi Korea, menjadikan Mahoro sebagai lokasi shooting.

Baca juga: Mahoro, nirwana eksotis pantai berpasir indah di Sitaro

Artis-artis papan atas Korea diboyong ke Mahoro selama beberapa hari, dan tinggal di pulau tak berpenghuni itu.

Tak hanya itu, pelancong dari Amerika, Eropa, Australia dan berbagai negara lainnya di Asia, memasukkan Mahoro dalam daftar kunjungan wajib jika bertandang ke Sitaro.

“Jelas kami bangga. Mungkin ini yang pertama meraih penghargaan di Sulut,” ujar Salindeho.

Mahoro, bersama beberapa destinasi dan objek wisata Sitaro sudah diusulkan untuk ikut dalam Anugerah Pesona Indonesia (API) sejak tahun lalu.

“Waktu itu kami terlambat memasukannya ke provinsi, jadi tidak diikutkan. Tahun ini kami tidak mengusulkan, dan kaget saat diumumkan bahwa Mahoro masuk dalam kategori surga tersembunyi,” jelas Salindeho.

Sejak diumumkan itu, pihak Dinas Pariwisata Sitaro dan Pemda Sitaro gencar melakukan promosi. Dukungan masyarakat dibutuhkan agar Mahoro masuk dalam final.

“Undangan kemudian datang, Mahoro masuk final. Dan pada malam penghargaan API, kami meraih peringkat ketiga,” ujar Salindeho.

Wakil Bupati Sitaro Jhon Palandung mewakili seluruh masyarakat Sitaro didaulat menerima penghargaan itu secara langsung.

Kini, Mahoro sebagai salah satu destinasi wisata utama di Sitaro semakin mendapat pengakuan. Tinggal menjadi tugas Pemda dan masyarakat Sitaro untuk menjaganya tetap lestari.

Editor: Ronny Adolof Buol

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HEADLINE

Akses media sosial masih dibatasi, pemerintah didesak untuk segera mencabut

Pembatasan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Published

on

Foto: Fancyrave.com via Pexels.com

ZONAUTARA.com – Pembatasan akses fitur foto dan video di media sosial oleh Pemerintah Indonesia dianggap berlebihan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mencabutnya.

Beberapa media sosial yang dibatasi akses fiturnya adalah Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan Line. Walau tak berdampak pada akses teks, namun sejumlah elemen masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan itu.

Pembatasan itu diambil oleh pemerintah sejak 22 Mei, merespon kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019.

Kerusuhan itu dipicu protes terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden.

Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, adalah semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, bahwa pembatasan itu bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

ICJR juga berpendapat pembatasan tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat. Sebab pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Saat ini negara tidak dalam keadaan darurat, sehingga pembatasan itu dianggap berlebihan.

Sikap yang sama ditunjukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan itu.

AJI dalam siaran persnya meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

“Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” bunyi siaran pers AJI.

AJI juga menyerukan agar pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan konten yang berpotensi memprovokasi dan mengandung ujaran kebencian.

Masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial dan menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

Belum dibuka

Hingga Sabtu (25/5/2019) siang, pembatasan akses media sosial masih terus berlangsung.
Menkominfo Rudiantara belum bisa memastikan kapan pemerintah mencabut pembatasan itu.

“Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ungkap Rudiantara, Jumat (24/5/2019).

Rudiantara menilai, pemblokiran sementara ini sukses menahan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei lalu. Menurutnya, jika pemblokiran ini tidak dilakukan, maka konten hoaks dapat menyebar melalui foto maupun video di media sosial.

“Efektif menahan hoaks. Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi,” lanjutnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com