TOMOHON, ZONAUTARA.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) mulai melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon.
Selama 35 hari, para auditor akan ‘menguliti’ Pemkot Tomohon dalam Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.
Para auditor BPK yang akan bertugas berdasarkan surat tugas nomor 24/ST/XIX/MND/01/2019 tersebut, yakni Tangga Muliaman Purba selaku Penanggung Jawab, Amin Adab Bangun selaku Wakil Penanggung Jawab, Ana Muftiani selaku pengendali teknis, Yulianti Suwarsi selaku Ketua Tim bersama Muhammad Kelik Juniarto dan Fitri Annisa Pharmahersa selaku anggota tim.
Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman didampingi Wakil Wali Kota (Wawali) Syerly Adelyn Sompotan bersama jajaran menyambut kedatangan para auditor di ruangan wali kota, Rabu (6/2/2019).
Eman dalam kesempatan tersebut menegaskan, setiap kepala perangkat daerah harus responsif dan proaktif, jika ada permintaan data atau dokumen yang dibutuhkan oleh para auditor.
“Komitmen kita bersama untuk mempertahankan Opini WTP, bukan hanya bicara tetapi action. Beliau juga mengharapkan banyak petunjuk dari Tim BPK,” ujar Eman.
Sementara itu, Tim BPK Ana Muftiani menyampaikan terima kasih kepada wali kota yang telah menerima tim secara resmi untuk melakukan pemeriksaan selama 35 hari ke depan.
“Kami akan mengaudit, merepotkan bapak/ibu saudara-saudara. Ini merupakan pemeriksaan yang rutin setiap tahun sesuai protap BPK dengan tim berbeda-beda untuk menilai setiap pemerintah daerah,” katanya.
Menurut dia, bendahara ketika dipanggil BPK untuk dimintai keterangan diwajibkan hadir.
Pihaknya pun mengingatkan agar selama pemeriksaan, pejabat yang nantinya tugas luar harus seizin BPK atau tidak ada Kepala Perangkat Daerah yang keluar daerah.
“Bagi bendahara-bendahara penerimaan dan pengeluaran ketika dipanggil untuk pengambilan sampel bukan berarti ada penyimpangan, langsung datang saja menghadap tim,” ungkapnya.
“Tomohon telah meraih WTP 5 kali beruntun, jangan sampai terlena dan jangan sampai kejadian yang sama berulang-ulang terjadi di Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kami ingin pemerintah daerah setiap tahun semakin baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekkot) Tomohon H.V Lolowang mengatakan, bahwa perjalanan dinas ke luar daerah sangat-sangat selektif dan akan berkoordinasi dengan Tim BPK.
Lolowang juga mengharapkan agar setiap Perangkat Daerah menugaskan satu kontak person dan para Kepala Perangkat Daerah terus mengaktifkan telepon.
Editor : Christo Senduk
Jika anda merasa konten ini bermanfaat, anda dapat berkontribusi melalui DONASI. Klik banner di bawah ini untuk menyalurkan donasi, agar kami dapat terus memproduksi konten yang bermanfaat
