Connect with us

ZONA DAERAH

Tomohon sabet Piala Terbaik I Pembangunan Daerah

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com – Satu lagi penghargaan berhasil disabet oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon. Kali ini, penghargaan sebagai pengakuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kepada Pemkot Tomohon, yakni Penghargaan Pembangunan Daerah.

Di mana, Kota Tomohon mendapatkan Piala Terbaik I Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 tingkat Provinsi Sulut.

Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Steven Kandouw dan diterima langsung oleh Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman, di sela-sela Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi tahun 2019 dan Musrenbang RKPD 2020 Provinsi Sulut, di Sintesa Peninsula Hotel Manado, Senin (1/4/2019).

Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Steven Kandouw saat membacakan sambutan Gubernur Sulut mengatakan, Musrenbang ini merupakan forum musyawarah seluruh pemangku kepentingan di wilayah provinsi Sulut untuk bersama-sama berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya membahas RKPD Provinsi Sulut tahun 2020.

Di mana, kata dia, hal tersebut telah melalui proses-proses penyusunan dan merupakan hasil dari pelaksanaan Focus Group Discussion, Forum Perangkat Daerah, Konsultasi Publik, dan Pra Musrenbang serta hasil Pra Musrenbang, Kabupaten/Kota se-Sulut.

“Tujuan pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Sulut tahun 2020 adalah penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD provinsi, menyepakati program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang merupakan hasil pembahasan pada Pra Musrenbang RKPD,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Eman mengaku bangga dengan diterimanya penghargaan tersebut.

“Prestasi ini dipersembahkan kepada seluruh masyarakat Kota Tomohon, ini adalah bagian penting dari komitmen untuk memacu pembangunan di Tomohon bagi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eman didampingi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon Royke Roeroe.

Editor : Christo Senduk

Zona Bolmong Raya

Siap-siap, penyelesaian aset jadi taruhan jabatan

Tahlis: wajib teken pakta integritas

Published

on

By

BOLMONG, ZONAUTARA.com- Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) akan melakukan rolling jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama eselon II.

Penempatan jabatan nantinya akan mengacu pada hasil seleksi terbuka JPT Pratama yang baru selesai digelar.

Sebelumnya, panitia seleksi (pansel) sudah mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos tiga besar.

Baca: Pansel umumkan tiga besar hasil seleksi JPT Pratama Pemkab Bolmong

Menariknya, dari 18 jabatan atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilelang, sembilan diantaranya bermasalah dengan aset yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong, Tahlis Gallang mengaku, persoalan aset akan menjadi pertimbangan khusus bagi Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wabup Yanny Tuuk, dalam menentukan pejabat yang akan dilantik nanti.

“Nama-nama yang lolos tiga besar itu akan diserahkan kepada Bupati. Nantinya, bupati selaku user yang akan memilih salah satu. Namun, yang menjadi indikator penting dalam penilaian pimpinan (Bupati dan Wabup) adalah komitmen penyelesaian persoalan aset khususnya bagi instansi yang bermasalah,” kata Tahlis Gallang, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut, Tahlis mengatakan, terkait komitmen tersebut, para pejabat yang akan dilantik nanti wajib menandatangani pakta integritas. Itu sama dengan sistem kontrak kerja.

Dengan begitu, kata Tahlis, kinerja para pimpinan OPD lebih terkontrol. Kemudian para pimpinan OPD selalu memiliki tanggung jawab selama menjabat.

“Ada beberapa poin yang akan dituangkan dalam pakta integritas. Salah satunya adalah terkait komitmen penyelesaian asset. Dan itu yang paling utama. Itu berlaku selama satu tahun. Setelah itu, akan dievaluasi,” ungkap Sekda Tahlis.

Dia memaparkan, salah satu kelemahan Pemkab Bolmong di tahun-tahun sebelumnya terletak pada tata kelola aset barang milik daerah yang kurang baik. Yang pada akhirnya, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tindak lanjut terhadap temuan tersebut juga tidak maksimal.

Sehingga, menumpuk dari tahun ke tahun dan terus terbawa sampai hari ini.

Baca juga: Catatan BPK, 403 Miliar asset Bolmong bermasalah

“Penandatanganan pakta integritas nantinya agar para pimpinan OPD benar-benar memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewajibannya. Dalam pakta integritas itu intinya pimpinan OPD harus siap menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika mereka menandatangani itu berarti mereka siap,” sahut Tahlis. (itd)

Sembilan jabatan yang dilelang bermasalah dengan aset, yakni:

  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Pertanian
  3. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
  4. Dinas Perhubungan
  5. Dinas Perikanan
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  7. Dinas Lingkungan Hidup
  8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
  9. Badan Keuangan Daerah

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com