Connect with us

ZONA DAERAH

Eman resmi sandang Chartered Accountant

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com – Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak resmi menyandang Chartered Accountant (CA), setelah memperoleh sertifikat dari Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Sabtu (6/4/2019).

Sertifikat diberikan pada wali kota pada kegiatan Pelantikan dan Pembekalan Pengurus IAI Wilayah Sulawesi Utara periode 2018-2022 di Rumah Dinas Wali Kota Tomohon oleh Isnaeni Achdiat SE MAk CA CIA CISMA CGIET, selaku anggota Dewan Pimpinan Nasional IAI.

Isnaeni mewakili ketua Dewan Pimpinan Nasional IAI Prof Dr Mardiasmo MBA Ph D CFrA QIA Ak CA FCMA CGMA dalam sambutan menjelaskan bahwa Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan yang ada di Indonesia, baik yang berpraktek sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor privat, pendidik, publik, manajemen, pajak, akuntan forensik maupun profesi akuntan  lainnya.

“Kami berharap pengurus saat ini tetap terus memberikan kontribusi maksimal dalam mengembangkan profesi akuntan di wilayah ini, serta dalam menumbuhkan ekonomi khususnya masyarakat Sulawesi Utara dan Nasional pada umumnya,” kata Isnaeni.

Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman yang dilantik sebagai penasehat IAI dalam sambutan member apresiasi kepada Ikatan Akuntan Indonesia yang mempercayakan Tomohon sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan.

“Kami berharap akuntan dapat membantu swasta dalam pengelolaan keuangan yang baik dan membantu pemerintah kaitannya untuk menjalankan good governance,’’ pungkas Eman.

Pembekalan diberikan Kasub Auditorat Sulut II Kantor Perwakilan BPK-RI Provinsi Sulut Amin Adab Bangun, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara Kantor Perwakilan BPK-RI Provinsi Sulut Harapan Tampubolon.

Hadir juga Asisten Perekonomian Setda Kota Tomohon Djoike Karouw, Inspektur Kota Max Mentu, Kaban Keuangan Gerardus Mogi, para Camat dan Lurah Pemkot Tomohon serta unsur SKPD terkait.

Editor : Christo Senduk

Zona Bolmong Raya

Siap-siap, penyelesaian aset jadi taruhan jabatan

Tahlis: wajib teken pakta integritas

Published

on

By

BOLMONG, ZONAUTARA.com- Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) akan melakukan rolling jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama eselon II.

Penempatan jabatan nantinya akan mengacu pada hasil seleksi terbuka JPT Pratama yang baru selesai digelar.

Sebelumnya, panitia seleksi (pansel) sudah mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos tiga besar.

Baca: Pansel umumkan tiga besar hasil seleksi JPT Pratama Pemkab Bolmong

Menariknya, dari 18 jabatan atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilelang, sembilan diantaranya bermasalah dengan aset yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong, Tahlis Gallang mengaku, persoalan aset akan menjadi pertimbangan khusus bagi Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wabup Yanny Tuuk, dalam menentukan pejabat yang akan dilantik nanti.

“Nama-nama yang lolos tiga besar itu akan diserahkan kepada Bupati. Nantinya, bupati selaku user yang akan memilih salah satu. Namun, yang menjadi indikator penting dalam penilaian pimpinan (Bupati dan Wabup) adalah komitmen penyelesaian persoalan aset khususnya bagi instansi yang bermasalah,” kata Tahlis Gallang, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut, Tahlis mengatakan, terkait komitmen tersebut, para pejabat yang akan dilantik nanti wajib menandatangani pakta integritas. Itu sama dengan sistem kontrak kerja.

Dengan begitu, kata Tahlis, kinerja para pimpinan OPD lebih terkontrol. Kemudian para pimpinan OPD selalu memiliki tanggung jawab selama menjabat.

“Ada beberapa poin yang akan dituangkan dalam pakta integritas. Salah satunya adalah terkait komitmen penyelesaian asset. Dan itu yang paling utama. Itu berlaku selama satu tahun. Setelah itu, akan dievaluasi,” ungkap Sekda Tahlis.

Dia memaparkan, salah satu kelemahan Pemkab Bolmong di tahun-tahun sebelumnya terletak pada tata kelola aset barang milik daerah yang kurang baik. Yang pada akhirnya, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tindak lanjut terhadap temuan tersebut juga tidak maksimal.

Sehingga, menumpuk dari tahun ke tahun dan terus terbawa sampai hari ini.

Baca juga: Catatan BPK, 403 Miliar asset Bolmong bermasalah

“Penandatanganan pakta integritas nantinya agar para pimpinan OPD benar-benar memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewajibannya. Dalam pakta integritas itu intinya pimpinan OPD harus siap menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika mereka menandatangani itu berarti mereka siap,” sahut Tahlis. (itd)

Sembilan jabatan yang dilelang bermasalah dengan aset, yakni:

  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Pertanian
  3. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
  4. Dinas Perhubungan
  5. Dinas Perikanan
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  7. Dinas Lingkungan Hidup
  8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
  9. Badan Keuangan Daerah

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com