Connect with us

ZONA DAERAH

Ini harapan KPU dan Bawaslu kepada jajaran Pemkot Tomohon

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon menggelar sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, yang digelar di Anugerah Hall Paslaten, Kamis (11/4/2019).

Sosialisasi yang diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemkot Tomohon ini menghadirkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Stenly Kowaas dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Herwyn Malonda dan Ketua Bawaslu Tomohon Deisy Soputan serta Anggota Bawaslu Merwan Irvan Dokal.

Dalam kesempatan itu, Kowaas menjelaskan, soal pentingnya menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan Pemilu, Rabu (17/4/2019) mendatang.

“Mari kita ke TPS pada 17 April nanti. Gunakan hak pilih untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, dan DPR dari tingkat pusat hingga daerah,” ungkap Kowaas.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut dalam kesempatan tersebut mengatakan, ASN harus terus menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

“ASN wajib netral dalam Pemilu,” tegas Malonda.

Sementara itu, Wakil Wali Kota (Wawali) Tomohon Syerly Adelyn Sompotan dalam arahannya mengatakan, ASN di jajaran Pemkot Tomohon wajib untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 ini.

“Aparatur Sipil Negara harus netral dalam Pemilihan Umum 2019 di Kota Tomohon, serta harus menjadi teladan di masyarakat dan lingkungannya,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kota (Sekkot) Tomohon Harold V. Lolowang bersama Jajaran Pemkot Tomohon.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Zona Wakil Rakyat

Ranperda yang hambat birokrasi bakal dipending masuk Prolegda 2020

DPRD Sulut akan melibatkan tenaga ahli dalam pembahasan Ranperda.

Bagikan !

Published

on

Manado, ZONAUTARA.com- Usulan-usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang akan masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2020 dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Pimpinan DPRD Sulawesi Utara.

Menurut Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok SH, pertemuan tersebut merupakan bukti komitmen DPRD Sulut untuk menyelaraskan pendapat tentang apa yang dibutuhkan masyarakat, dan persoalan apa yang menjadi bagian fungsi legislasi dari dewan.

“Jadi misalnya apa yang menjadi pekerjaan rumah di periode lalu, kita sudah komit untuk menuntaskan di periode saat ini,” ungkap Lombok kepada wartawan.

Akan tetapi, kata legislator Partai Demokrat itu, ranperda-ranperda yang menghambat birokrasi akan dipending oleh pihaknya.

“Atau kita tidak akan laksanakan. Tentu sesuai dengan apa yang menjadi bagian dari kebutuhan birokrasi. Kita sesuaikan dengan amanat presiden, apa yang bisa dipermudah, tidak dipersulit,” terang dia lagi.

Hal-hal yang harus menjadi landasan hukum, tambah Lombok akan diatur, karena itu sebagian dari landasan hukum pemerintah. Karena menurut dia, ada banyak sekali turunan Undang-undang yang wajib dijadikan Perda, tapi belum dilaksanakan.

”Seperti contoh, Perda Pendidikan, Perda Kesejahteraan Sosial, dan Perda-perda lain yang nanti akan dilaksanakan,” tandas Lombok lagi.

“Juga ada Perda tentang Pohon, Perda Minuman Keras yang tentu berhubungan dengan masyarakat. Nah, itu akan kita lihat penetrasinya ke arah mana. Akan kita bicarakan kedepan,” tambah Lombok, yang juga berharap DPRD akan didampingi Tim Ahli agar dapat memproduksi Perda yang berkualitas. (K-02)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

Baca Juga

<

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com