Connect with us
Hosting Unlimited Indonesia

Zona Bolmong Raya

Yasti: Paripurna LKPJ cacat prosedur, Ketua DPRD tak paham

Rapat Paripurna itu telah kadaluarsa menurut aturan.

Published

on

Bupati Bolaang Mongondow, Yasti Soepredjo Mokoagow. (Foto: Zonautara.com/Itd)

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Pernyataan Ketua DPRD Bolaang Mongondow, Welty Komaling yang menyebut Pemkab Bolmong bersikap keliru bahkan konyol lantaran tidak menghadiri rapat paripurna tentang pemberian rekomendasi LKPJ tahun anggaran 2018 mengundang reaksi keras Bupati Bolaang Mongondow, Yasti Soepredjo Mokoagow.

Mantan anggota DPR-RI dua periode itu menilai, Ketua DPRD Bolmong tak paham permasalahan yang terjadi.

Baca: Welty Sebut Pemkab Bolmong Boikot Paripurna LKPJ

Yasti mengatakan, ketidakhadiran pihak eksekutif pada paripurna penyampaian rekomendasi Pansus LKPJ tahun anggaran 2018 yang dijadwalkan, Rabu (8/5/2019), karena pihaknya menilai, rapat paripurna telah kadaluarsa dan cacat prosedur serta terkesan dipaksakan.

Terkait persoalan tersebut, Bupati Yasti menegaskan, pihaknya tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2007 tentang LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

Pasal 17 menyebutkan, LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Juncto pasal 23 ayat (1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna.

“Tapi kenyataannya, DPRD Bolmong menggelar paripurna pada 4 April 2019 lalu atau telah lewat waktu. Tapi itu masih dimaklumi,” tegas Yasti.

Lebih lanjut dijelaskan, Pasal 23 ayat (4) Keputusan DPRD tentang hasil pembahasan disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima. Jika dihitung 30 hari sejak 4 April 2019, maka seharusnya, paripurna penyampaian rekomendasi atau tanggapan Pansus LKPJ digelar 4 Mei 2019.

“Tapi, ini malah baru akan dilaksanakan 8 Mei 2019. Maka yang berlaku adalah ayat 6, apabila dalam jangka waktu 30 hari tidak ditanggapi, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan,” beber Yasti.

Sebagai mantan anggota DPR-RI dua periode, ia mengaku paham bahwa rekomendasi DPRD merupakan salah satu langkah evaluatif menyangkut kinerja SKPD, selain LHP BPK yang menjadi bahan evaluasi dan tentunya disamping evaluasi secara internal yang dilakukan dengan mengacu pada capaian kinerja masing-masing SKPD.

Sehingga itu, dirinya mengaku keberatan bila dikatakan bertindak konyol.

“Harusnya selaku pimpinan lembaga legislatif di Bolmong, beliau (Ketua DPRD) mengetahui dasar hukum sebagai rujukan dalam bertindak sehingga tidak sembarangan dalam berbicara,” tukasnya.

Di sisi lain, terkait rencana Ketua DPRD yang akan melaporkan masalah ini ke Pemerintah Provinsi bahkan ke Kemendagri, Bupati Yasti justru berharap hal itu benar-benar dilakukan.

Selisih paham antara Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling dan Pemkab Bolmong bukan baru kali ini. Tahun 2017 lalu, Welty selaku ketua DPRD juga sempat menolak menandatangani dokumen APBD tahun anggaran 2018.

“Tapi, akhirnya, Pemkab Bolmong mampu mendudukan masalah itu dengan jernih. Dan terbukti, siapa yang bertindak sesuai ketentuan dan siapa yang asal bunyi,” sentil Yasti.

Selain alasan tersebut, Bupati juga membeberkan alasan lain sehingga pihaknya tidak satupun menghadiri paripurna. Pasalnya, saat rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD untuk memutuskan pelaksanaan paripurna tidak memenuhi jumlah minimum anggota alias tidak korum.

“Tapi ketua DPRD tetap memaksakan menggelar paripurna yang dasarnya kabur. Untuk itu, jika laporan itu diseriusi, lampirkan dalam laporan dokumen berita acara dan absensi biar masalah ini menjadi terang,” tandas Yasti. (itd)

Advertisement Hosting Unlimited Indonesia
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zona Bolmong Raya

Dugaan pelanggaran Pemilu oknum Camat Bolaang tak terbukti

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com –Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mentahkan laporan penggelembungan suara, dan perubahan isi Formulir C1 oleh Camat Bolaang, Aswanto Gobel dan Sekretaris Camat (Sekcam) Rini Nini Tohis, beberapa waktu lalu. Keduanya dilaporkan oleh Baharudin Ginoga.

Hal itu dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Bolmong tanggal 14 Mei 2019 bahwa laporan No.01/LP/PL/Kab/25.05/IV/2019, tidak dapat ditindaklanjuti karena temuan/laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, melalui Kasubag Hukum dan HAM, Muh. Triasmara Akub yang juga kuasa hukum Camat dan Sekcam Bolaang, mengaku bersyukur dengan hasil tersebut.

Menurut Akub, hal itu sebagai bukti bahwa tuduhan-tuduhan yang disampaikan ke publik dan yang dilaporkan tidak benar dan cenderung fitnah.

“Hasil tersebut sudah diprediksi sedari awal karena setelah dipelajari dari awal memang laporan tersebut lemah dan tidak berdasar, jika disandingkan dengan bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terjadi,” kata Akub.

Terpisah, Pimpinan Bawaslu Bolmong dari Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Jerry S Mokoolang, menjelaskan bahwa kajian Bawaslu serta hasil penyelidikan Sentra Gakkumdu unsur Kepolisian tidak menemukan adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Camat dan Sekcam Bolaang.

“Kami sudah periksa semua pihak terkait tidak ada bukti bahwa Camat dan Sekcam melakukan penggelembungan suara seperti yang disangkakan. Soal salinan C1 yang ada di meja Camat, pasca penghitungan di TPS, salinan tersebut memang harus dipublish, yakni ditempelkan di papan pengumuman. Semua orang bisa mendokumentasikan atau mendapatkan salinan C1,” jelas Mokoolang.

Sebelumnya, Camat Bolaang, Aswanto Gobel mengaku, tuduhan tersebut tidak dilakukannya. “Saya hanya meminta data untuk dimasukan sebagai data desk pemilu,” singkat Camat. (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Hosting Unlimited Indonesia

Trending