Connect with us

Zona Bolmong Raya

Yasti: Paripurna LKPJ cacat prosedur, Ketua DPRD tak paham

Rapat Paripurna itu telah kadaluarsa menurut aturan.

Published

on

Bupati Bolaang Mongondow, Yasti Soepredjo Mokoagow. (Foto: Zonautara.com/Itd)

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Pernyataan Ketua DPRD Bolaang Mongondow, Welty Komaling yang menyebut Pemkab Bolmong bersikap keliru bahkan konyol lantaran tidak menghadiri rapat paripurna tentang pemberian rekomendasi LKPJ tahun anggaran 2018 mengundang reaksi keras Bupati Bolaang Mongondow, Yasti Soepredjo Mokoagow.

Mantan anggota DPR-RI dua periode itu menilai, Ketua DPRD Bolmong tak paham permasalahan yang terjadi.

Baca: Welty Sebut Pemkab Bolmong Boikot Paripurna LKPJ

Yasti mengatakan, ketidakhadiran pihak eksekutif pada paripurna penyampaian rekomendasi Pansus LKPJ tahun anggaran 2018 yang dijadwalkan, Rabu (8/5/2019), karena pihaknya menilai, rapat paripurna telah kadaluarsa dan cacat prosedur serta terkesan dipaksakan.

Terkait persoalan tersebut, Bupati Yasti menegaskan, pihaknya tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2007 tentang LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

Pasal 17 menyebutkan, LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Juncto pasal 23 ayat (1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna.

“Tapi kenyataannya, DPRD Bolmong menggelar paripurna pada 4 April 2019 lalu atau telah lewat waktu. Tapi itu masih dimaklumi,” tegas Yasti.

Lebih lanjut dijelaskan, Pasal 23 ayat (4) Keputusan DPRD tentang hasil pembahasan disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima. Jika dihitung 30 hari sejak 4 April 2019, maka seharusnya, paripurna penyampaian rekomendasi atau tanggapan Pansus LKPJ digelar 4 Mei 2019.

“Tapi, ini malah baru akan dilaksanakan 8 Mei 2019. Maka yang berlaku adalah ayat 6, apabila dalam jangka waktu 30 hari tidak ditanggapi, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan,” beber Yasti.

Sebagai mantan anggota DPR-RI dua periode, ia mengaku paham bahwa rekomendasi DPRD merupakan salah satu langkah evaluatif menyangkut kinerja SKPD, selain LHP BPK yang menjadi bahan evaluasi dan tentunya disamping evaluasi secara internal yang dilakukan dengan mengacu pada capaian kinerja masing-masing SKPD.

Sehingga itu, dirinya mengaku keberatan bila dikatakan bertindak konyol.

“Harusnya selaku pimpinan lembaga legislatif di Bolmong, beliau (Ketua DPRD) mengetahui dasar hukum sebagai rujukan dalam bertindak sehingga tidak sembarangan dalam berbicara,” tukasnya.

Di sisi lain, terkait rencana Ketua DPRD yang akan melaporkan masalah ini ke Pemerintah Provinsi bahkan ke Kemendagri, Bupati Yasti justru berharap hal itu benar-benar dilakukan.

Selisih paham antara Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling dan Pemkab Bolmong bukan baru kali ini. Tahun 2017 lalu, Welty selaku ketua DPRD juga sempat menolak menandatangani dokumen APBD tahun anggaran 2018.

“Tapi, akhirnya, Pemkab Bolmong mampu mendudukan masalah itu dengan jernih. Dan terbukti, siapa yang bertindak sesuai ketentuan dan siapa yang asal bunyi,” sentil Yasti.

Selain alasan tersebut, Bupati juga membeberkan alasan lain sehingga pihaknya tidak satupun menghadiri paripurna. Pasalnya, saat rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD untuk memutuskan pelaksanaan paripurna tidak memenuhi jumlah minimum anggota alias tidak korum.

“Tapi ketua DPRD tetap memaksakan menggelar paripurna yang dasarnya kabur. Untuk itu, jika laporan itu diseriusi, lampirkan dalam laporan dokumen berita acara dan absensi biar masalah ini menjadi terang,” tandas Yasti. (itd)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zona Bolmong Raya

Yasti terima lencana darma bakti dari Jokowi

Dinilai berkontribusi untuk kemajuan gerakan pramuka di Indonesia

Published

on

By

LOLAK, ZONAUTARA.com – Kwartir Nasional (Kwarnas) gerakan pramuka menggelar upacara dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 di lapangan utama Bumi Perkemahan Cibubur, Rabu (14/8/2019). Upacara itu melibatkan seluruh anggota Kwartir Cabang dan Kwartir Daerah gerakan pramuka seluruh Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Kwarnas gerakan pramuka yang dikomandoi Budi Waseso bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya melaksanakan upacara tetapi juga memberikan penghargaan kepada pejabat yang dinilai berkontribusi untuk kemajuan gerakan pramuka di Indonesia.

Menariknya, dari 563 penerima penghargaan, di antaranya adalah Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow. Penyematan lencana darma bakti itupun langsung diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow.

Lencana darma bakti tanda penghargaan yang diberikan kepada seorang yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan fasilitas yang cukup besar terhadap kemajuan gerakan pramuka.

“Bagi yang menerima penghargaan saya ucapkan selamat dan teruslah berkontribusi untuk kemajuan dan prestasi gerakan pramuka,” kata Presiden Joko Widodo, sebagimana rilis dari bagian Humas dan Protokoler Pemerintah Kabupaten Bolmong.

Presiden meminta kepada seluruh pengurus dan anggota gerakan pramuka di seluruh Indonesia untuk menjadi panutan dan contoh serta memberikan sumbangsih kemajuan negara ini dengan prestasi.

“Gerakan pramuka menjadi garda terdepan untuk kemajuan bangsa ini,” kata Presiden.

Sementara itu, Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow mengucapkan rasa terima kasih atas pemberian lencana darma bakti yang disematkan kepada dirinya.

“Gerakan pramuka harus terus eksis dan menjadi gerakan yang mencerdaskan anak bangsa,” ujar Yasti.

Editor: Rahadih Gedoan

Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com