Connect with us

Zona Bolmong Raya

Ratusan tenaga medis di Bolmong terjebak TGR

Kepala Dinas Kesehatan salahkan pihak Puskesmas dan tim verifikasi.

Published

on

Kepala Dinas Kesehatan Bolmong, Sahara Albugis. (Foto: Zonautara.com/itd)

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Ratusan tenaga medis di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terjebak tuntutan ganti rugi (TGR).

Informasi yang dirangkum dari berbagai sumber resmi, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Sulawesi Utara, atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2018, terdapat kelebihan pembayaran uang transport atas kegiatan belanja operasional kesehatan.

Jumlahnya pun tidak sedikit, yakni sekitar Rp 2,3 Miliar yang tersebar di 17 Puskesmas di Bolmong. Hal ini dibenarkan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Bolmong, Sahara Albugis.

Menurut Sahara, terkait pembayaran uang transport operasional kesehatan, BPK menilai ada ketidak patuhan terhadap peraturan. Pasalnya, dalam Peraturan Bupati (Perbup) disebutkan biaya pengganti uang transport sebesar Rp 50 ribu. Sementara di RKA Puskesmas tercantum Rp 100 ribu. Persoalan ini secara serentak dialami semua Puskesmas yang ada di Bolmong.

“Pihak BPK bilang, harus mengacu pada Perbup sebagai dasar hukum pembayaran pengganti uang transport. Tapi Puskesmas tetap mengacu pada RKA. Sehingga terdapat selisih Rp 50 ribu. Dan itu yang harus dikembalikan. Nominal masing-masing Puskesmas bervariasi,” jelas Sahara Albugis, Senin (10/6/2019).

Mantan Direktur RSUD Datoe Binangkang itu, menyebutkan, saat proses pembayaran biaya transport, pihak Puskesmas dan tim verifikasi dari Dinkes tidak lagi melihat Perbup. Sehingga pada akhirnya berkonsekuensi pada pengembalian kerugian negara atas kelebihan pembayaran.

“Konsekuensinya, yang menerima harus mengembalikan. Karena dasar pembayarannya tidak sesuai. Dan ini akan menjadi pengalaman agar lebih selektif lagi dalam mengelola keuangan,” kata Sahara.

Sekretaris Daerah Bolmong, Tahlis Gallang, mengatakan bahwa persoalan ini merupakan kekeliruan dari pihak Puskesmas.

“Buktinya, di Puskesmas Tungoi (Kecamatan Lolayan) sesuai aturan. Berarti pada dasarnya mereka tahu tapi mereka ingin coba-coba. Dan harus dikembalikan karena mereka yang menikmati. Dan itu sudah resmi jadi temuan BPK,” singkat Tahlis Gallang.

Terpisah, Kepala Puskesmas Pangian, Kecamatan Passi Timur, Sultin SKM, mengaku pihaknya tidak pernah tahu tentang Perbup yang mengatur pembayaran uang transport atas kegiatan belanja operasional kesehatan.

“Waktu 2018 kami di Puskesmas tidak memegang perbup. Hanya secara lisan saja disampaikan bahwa penggunaan dana BOK itu disamping Perbup juga ada juknis (petunjuk teknis). Juknisnya ada di Puskesmas. Tapi di juknis itu tidak menyebutkan uraian secara rinci nominal biaya transport. Jadi kita mengacu di RKA yang sudah disusun bersama-sama dengan pihak Dinas Kesehatan,” beber Sultin, saat dikonfirmasi via ponselnya, kemarin.

Di sisi lain, Sultin mengakui, persoalan ini sangat memberatkan jajaran Puskesmas. Tapi apa pun itu, pihaknya akan berupaya mempertanggungjawabkan.

“Memang memberatkan. Di Puskesmas Pangian sekitar Rp 200-an juta. Mungkin seperti itu. Tapi kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak Dinas. Dan karena sudah menjadi temuan, ya dikembalikan saja. Tapi mungkin kami akan minta untuk dicicil. Karena kalau sekaligus maka kami tidak mampu. Uang dari mana?,” akunya.

Berbeda dengan Muhafid, selaku Kepala Puskesmas Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, dirinya mengatakan persoalan TGR semantara diselesaikan.

“Itukan kewajiban yang harus dibayar. Apalagi sudah menjadi temuan BPK maka harus dikembalikan. Tapi kita sudah dalam tahap pengembalian dengan cara di sisil saja,” jelas Muhafid. (itd)

Editor: Ronny A. Buol

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zona Bolmong Raya

Mutasi jabatan di Bolmong terganjal assessment

Masaih ada 15 pejabat yang belum ikut assessment.

Published

on

Bupati Bolmong, Yasto Soepredjo. (Foto: Zonautara.com/Itd)

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Isyarat mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) yang rencana digelar pasca libur dan cuti bersama lebaran, masih tertunda.

Pasalnya, dari hasil open recruitment di Kantor BKN Regional XI Manado beberapa waktu lalu, masih terdapat beberapa peserta yang belum mengikuti assessment test.

“Sehingga pelaksanaan mutasi jabatan baik berupa pergeseran maupun promosi jabatan, masih menunggu hasil dari pelaksanaan assessment dalam waktu dekat ini,” kata Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, saat memimpin apel kerja perdana Pemkab Bolmong, Senin (10/6/2019).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Bolmong, Tahlis Gallang menuturkan, dari 54 peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama, 15 diantaranya belum mengikuti assessment.

Menurut Tahlis, assessment atau psikotes merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi seorang pejabat pimpinan tinggi pratama.

“Hasil assessment sangat menentukan seseorang layak atau tidak memegang satu jabatan. Karena meskipun dari hasil seleksi panitia memberikan nilainya tinggi, mulai dari makalah hingga pemeparan dapat nilai bagus, tapi hasil assessment dinyatakan tidak layak, maka otomatis yang bersangkutan gugur,” tutur Tahlis Gallang.

Rencananya, assessment akan digelar di Mapolda Sulut, di Manado dalam waktu dekat ini. Pemkab Bolmong sudah menyurat ke Polda Sulut.

“Kita minta assessor dari Polri. Nanti kita yang fasilitasi. Rencana kita akan gelar minggu depan. Setelah pelaksanaan assessment hanya menunggu sepekan hasilnya sudah ada. Hasilnya itu murni,” sahutnya.

Di sisi lain, panglima ASN Bolmong ini menyebutkan, dari 15 yang belum assessment, ada beberapa yang sudah pernah ikut. Hanya saja, hasilnya sudah kadaluarsa. Hasil assessment hanya berlaku dua tahun. Lewat dua tahun, maka harus ikut lagi.

“Kepala daerah selaku user pun tidak bisa mengabaikan hasil assessment. Karena dari Komisi ASN akan menolak jika nama yang diusulkan untuk dilantik tidak mengantongi sertifikat assessment. Itu harus dilampirkan,” tandas Tahlis Gallang. (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com