Connect with us

Zona Bolmong Raya

Tak cairkan uang pembinaan, Dinas Pendidikan Bolmong dinilai tak paham kelola kegiatan

Atlit yang akan berangkat wakili Bolmong di O2SN provinsi tak diberi dana.

Bagikan !

Published

on

Atlit cabor pencak silat, Rio Febrianto Nugroho dan Chelsy Destika Ambah utusan Kabupaten Bolmong saat berlaga pada O2SN tingkat Provinsi Sulut, Kamis (13/6/2019).

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus menuai polemik. Pasalnya, hingga saat ini, hadiah berupa uang pembinaan bagi para juara, yang diserahkan Wabup, Yanny Ronny Tuuk, usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), 2 Mei 2019 lalu, hanya sebatas simbolis.

Tak hanya itu, sepuluh atlit putra dan putri dari lima cabang olahraga (cabor) yang diutus mewakili Kabupaten Bolmong ke tingkat Provinsi juga tak menerima uang pengganti transport.

“Katanya hadiah uang pembinaan bagi juara satu sebesar 500 ribu dan uang pengganti transport masing-masing 65 ribu nanti diserahkan setelah selesai kegiatan di provinsi. Karena dananya masih akan diproses setelah semua rangkaian kegiatan O2SN mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi selesai,” beber sumber yang enggan namanya disebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Bolmong, Rifai Mokoagow menjelaskan, terkait hadiah bagi para pemenang O2SN tingkat kabupaten untuk lima cabor yakni, atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, dan karate memperoleh hadiah untuk juara I sebesar Rp. 750.000, juara II Rp. 500.000, dan juara III Rp. 400.000.

Baca juga: Sudah juara tapi tidak terima hadiah

Tapi, kata Rifai, untuk anggarannya belum diproses lantaran tertata bersamaan dengan anggaran biaya operasional untuk mengikuti O2SN di tingkat provinsi.

“Pertanggungjawabannya dibuat satu. Mulai dari kegiatan di tingkat kabupaten hingga provinsi. Jadi nanti selesai kegiatan di provinsi baru anggarannya bisa diproses. Dan memang anggarannya tertata di triwulan II,” jelas Rifai saat dikonfirmasi via pesan Whatsapp, Kamis (13/6/2019).

Di sisi lain, besaran tersebut kata Rifai, telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Uang pembinaan ini tak terlalu besar. Namun mudah-mudahan ini dapat menambah spirit anak-anak kita dalam berprestasi sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing,” tambah Rifai.

Sementara itu, Cyntia Laurens, orang tua dari salah satu atlit yang diutus ke Provinsi menilai, Dinas Pendidikan selaku penyelenggara lalai dalam mengurus pertanggungjawaban kegiatan.

Menurut Cyntia, kegiatan O2SN itu dilaksanakan April yang notabene sudah masuk triwulan II.

“Lalu mau tunggu apalagi?. Harusnya kalau ada kegiatan seperti itu, sebelum pelaksanaan, pihak dinas selaku pelaksana kegiatan bisa mengajukan dana tambahan uang (TU) ke Badan Keuangan Daerah,” tutur Cyntia, via pesan aplikasi Messenger, Kamis (13/6/2019).

Labih lanjut, orang tua dari salah satu atlet cabang olahraga pencak silat putra, Rio Febrianto Nugroho, utusan dari SDN 2 Kopandakan II itu menyebutkan, kalaupun tidak sempat mengajukan dana TU, maka selesai kegiatan, dananya bisa langsung diminta secara langsung (LS) tanpa harus menunggu kegiatan lain yang belum dilaksanakan.

“Di tempat saya bekerja juga ada kegiatan serupa (lomba). Dan cara pengurusannya seperti itu. Saya sendiri termasuk pengelolanya. Tapi, mungkin mereka punya cara yang beda dalam mengurus dana kegiatan,” sentil Cyntia Laurens yang juga berprofesi sebagai ASN di lingkup Pemkab Bolmong. (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zona Bolmong Raya

Astaga! Jabatan Kepala Dinkes Bolmong terancam

Batas waktu penyelesaian persoalan aset berakhir, tapi tindak lanjut baru 62 persen

Bagikan !

Published

on

LOLAK, ZONAUTARA.com – Batas waktu penyelesaian persoalan aset daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) berakhir Kamis (31/10/2019). Data dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong, dari hasil rekonsiliasi, per 31 Oktober 2019, keseluruhan progres tindak lanjut aset daerah sudah mencapai 93 persen.

Dari total nilai temuan BPK RI sebesar Rp 489.794.664.012, yang berhasil ditindaklanjuti sebesar Rp 456.503.279.788. Masih tersisa Rp33.291.384.223.

Sebanyak 29 instansi yang bermasalah dengan aset rata-rata capaiannya di atas 90 persen. Bahkan sebagian sudah tuntas 100 persen.

Hanya satu instansi yang progresnya nyaris tidak ada pergerakan, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolmong. Selama Oktober, upaya yang dilakukan hanya kandas di posisi 62 persen.

Dari total nilai temuan asset sebesar Rp17.510.370.285, yang berhasil ditindaklanjuti sebesar Rp10.942.027.552. Sisanya yang masih bermasalah sebesar Rp6.568.342.733.

Kepala Dinkes Bolmong Sahara Albugis mengakui hal tersebut. Ia menyebut, masih ada beberapa item saja yang belum tuntas. Hanya saja, menurut Sahara, nilainya cukup besar sehingga mempengaruhi presentasi. Dijelaskan, yang menjadi kendala yakni alat kesehatan yang diadakan 2007 dan 2010 masing-masing nilai sekitar 1 miliar lebih.

“Saat itu pengadaannya masih bersifat gelondongan dan tercatat sebagai aset. Ada juga aset gedung Pustu dan Polindes yang ada di Kotamobagu tapi masih tercatat di Bolmong. Nilainya juga lumayan besar sekitar 2,5 miliar lebih. Itu yang sementara kita urai. Semua itu sementara berproses dan Insya Allah bisa selesai dalam minggu ini,” jelas Sahara saat dimintai konfirmasi via ponselnya.

Sementara itu, Kepala BKD Bolmong Rio Lombone mengatakan, hasil tersebut baru berupa bahan dari hasil tindak lanjut temuan. Selanjutnya masih akan dilakukan penginputan untuk penyusunan neraca aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong tahun 2019. Sehingga menurutnya, pekerjaan sebenarnya baru saja akan dimulai berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan tahun 2019.

“Sehingga SKPD harus tetap semangat dalam bekerja untuk memperbaiki opini dan kualitas laporan keuangan Pemkab Bolmong,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang mengaku, terkait batas waktu penyelesaian aset daerah, pihaknya masih akan berkonsultasi kembali dengan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara.

“Masih dikonsultasikan dengan BPK-RI apakah ada perpanjangan waktu atau tidak,” ungkapnya via layanan pesan WhatsApp.

Di sisi lain, batas waktu 31 Oktober 2019 tersebut tertuang dalam dokumen pakta integritas yang ditandatangani seluruh pejabat baik eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Bolmong usai dilantik, medio Agustus 2019 lalu. Pakta integritas yang berisi 8 poin penting itu ditandatangani langsung di hadapan Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow.

Pada poin pertama ditegaskan akan menyelesaikan permasalahan aset daerah yang berhubungan dengan unit kerja masing-masing paling lambat 31 Oktober 2019. Dan pada poin terakhir (ke depalan), dengan tegas menyebutkan, apabila tidak menjalankan sebagaimana yang tersebut pada poin sebelumnya (1 sampai 7), maka siap dan bersedia diberhentikan dari jabatan.

“Pejabat yang baru dilantik pada hari ini, saya minta harus dapat menyelesaikan permasalahan aset dalam kurun waktu hingga bulan Oktober tahun ini (2019). Jika tidak mampu menyelesaikan permasalahan aset, jabatan saat ini akan dievaluasi dan diisi dengan orang yang mampu dan mau bekerja dengan maksimal,” tegas Bupati Yasti dalam sambutannya usai melantik sejumlah pejabat Pemkab Bolmong beberapa waktu lalu.(itd)

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com