Connect with us

Hukum dan Kriminal

AJI desak Menteri Pertanian cabut gugatan Tempo di PN Jaksel

Sengketa pemberitaan itu sebelumnya sudah disidangkan di Dewan Pers.

Bagikan !

Published

on

ZONAUTARA.com – Menteri Pertanian Republik Indonesia menggugat secara perdata majalah Tempo atas tulisan investigasi “Swasembada Gula Cara Amran dan Isam” yang terbit pada Edisi 4829/9-15 September 2019.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, gugatan didaftarkan Sabarman Saragih ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 18 Oktober 2019, dengan nomor perkara 901/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL.

Ada tiga pihak tergugat dalam kasus ini yaitu PT Tempo Inti Media, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Arif Zulkifli, dan Penanggung Jawab Berita Investigasi Majalah Tempo Bagja Hidayat.

Dalam gugatannya, menteri pertanian menuntut ganti rugi materiil senilai Rp 22.042.000 dan kerugian immateriil Rp100 miliar dibayarkan langsung ke kas negara.

Menteri pertanian juga meminta majalah Tempo menyiarkan permohonan maaf di Majalah Tempo dan surat kabar nasional selama tujuh hari dengan ukuran setengah halaman. Di samping itu, Tempo juga diminta meletakkan sita jaminan terhadap Gedung Tempo yang terletak di Jl Palmerah Barat No.8 Jakarta Selatan.

Berdasarkan penelusuran Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sengketa pemberitaan ini telah disidangkan di Dewan Pers dan telah dinyatakan selesai pada 22 Oktober 2019.

Dewan Pers kala itu memutuskan agar Majalah Tempo memuat hak jawab dari Kementerian Pertanian secara proporsional. Namun, menteri pertanian tidak mengambil opsi hak jawab tersebut untuk diberitakan di majalah Tempo.

AJI berpandangan, membawa sengketa pemberitaan melalui Dewan Pers adalah langkah yang tepat sebagaimana diatur dalam Undang-undang no 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang-undang Pers merupakan lex specialis atau hukum yang lebih khusus terhadap Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPer) dan juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga, jika terjadi sengketa pemberitaan pers, peraturan yang digunakan adalah Undang-undang Pers.

Dalam UU Pers mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan diatur dalam pasal 5 ayat (2) melalui hak jawab. Sedangkan hak koreksi diatur dalam ayat (3). Selain itu, pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi juga dapat dilakukan melalui ke Dewan Pers seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat [2] huruf d UU.

Salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Jika gugatan ini diteruskan, maka akan menjadi preseden buruk dalam sejarah kebebasan pers Indonesia dan catatan kelam di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintahan Joko Widodo akan dinilai tidak menghormati mekanisme sengketa pers yang diamanatkan UU Pers No 40/1999.

Atas gugatan perdata Menteri Pertanian terhadap Majalah Tempo tersebut, AJI menyatakan sikap, mendesak Kementerian Pertanian mencabut gugatan yang diajukan atas nama menteri pertanian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jurnalis dan perusahaan media dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik dilindungi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

AJI meminta Kementerian Pertanian menghormati putusan Dewan Pers dalam kasus sengketa pemberitaan yang berakhir pada 22 Oktober lalu dan menjalankan fungsi hak jawab seperti rekomendasi Dewan Pers.

AJI juga mengingatkan Pemerintahan Jokowi untuk taat konstitusi yang menjamin kebebasan pers di Indonesia. (*)

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Hukum dan Kriminal

Empat tersangka dugaan korupsi di Bagian Hukum Pemkot resmi ditahan

Published

on

Salah satu tersangka saat hendak memasuki mobil untuk dibawa ke Rutan. (Foto: zonautara.com)

TOMOHON, ZONAUTARA.com Setelah berproses di meja penyidik Polres Tomohon, kasus dugaan korupsi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon, akhirnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon, Kamis (7/10/1/2019).

Sebanyak empat tersangka pun resmi diserahkan bersama barang bukti atau tahap II ke Penuntut Umum, Kamis siang.

Bahkan, setelah diterima dari penyidik Polres, keempat tersangka, yakni FP, MT, RN dan NN, yang merupakan mantan Kepala Bagian (Kabag), Kasubag, Bendahara dan staf di Bagian Hukum, langsung ditahan, sekitar pukul 17.00 WITA.

Sebelum ditahan, keempat tersangka yang masing-masing didampingi Penasihat Hukum (PH) menjalani pemeriksaan kesehatan.

“Setelah diterima dari penyidik Polres Tomohon, kami resmi melakukan penahanan terhadap empat tersangka,” ujar Kepala Kejari (Kajari) Tomohon Edy Winarko melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Arthur Piri.

Menurut Piri, keempat tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan.

“Tiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Malendeng, Manado dan satu tersangka yang merupakan perempuan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Manado di Tomohon,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, keempat tersangka diduga telah melakukan tindakan pidana korupsi pada kegiatan penyusunan naskah akademik, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota, serta Fasilitasi dan Sosialisasi Hukum pada Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon tahun anggaran 2014.

Di mana, lanjut Piri, atas perbuatan para tersangka, keuangan negara mengalami kerugian sebesar Rp1.110.115.418.

“Para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” pungkas Piri.

Penahanan terhadap para tersangka ini pun dikawal ketat personel Resmob Polres Tomohon.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com