Connect with us

Hukum dan Kriminal

AJI desak Menteri Pertanian cabut gugatan Tempo di PN Jaksel

Sengketa pemberitaan itu sebelumnya sudah disidangkan di Dewan Pers.

Bagikan !

Published

on

ZONAUTARA.com – Menteri Pertanian Republik Indonesia menggugat secara perdata majalah Tempo atas tulisan investigasi “Swasembada Gula Cara Amran dan Isam” yang terbit pada Edisi 4829/9-15 September 2019.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, gugatan didaftarkan Sabarman Saragih ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 18 Oktober 2019, dengan nomor perkara 901/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL.

Ada tiga pihak tergugat dalam kasus ini yaitu PT Tempo Inti Media, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Arif Zulkifli, dan Penanggung Jawab Berita Investigasi Majalah Tempo Bagja Hidayat.

Dalam gugatannya, menteri pertanian menuntut ganti rugi materiil senilai Rp 22.042.000 dan kerugian immateriil Rp100 miliar dibayarkan langsung ke kas negara.

Menteri pertanian juga meminta majalah Tempo menyiarkan permohonan maaf di Majalah Tempo dan surat kabar nasional selama tujuh hari dengan ukuran setengah halaman. Di samping itu, Tempo juga diminta meletakkan sita jaminan terhadap Gedung Tempo yang terletak di Jl Palmerah Barat No.8 Jakarta Selatan.

Berdasarkan penelusuran Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sengketa pemberitaan ini telah disidangkan di Dewan Pers dan telah dinyatakan selesai pada 22 Oktober 2019.

Dewan Pers kala itu memutuskan agar Majalah Tempo memuat hak jawab dari Kementerian Pertanian secara proporsional. Namun, menteri pertanian tidak mengambil opsi hak jawab tersebut untuk diberitakan di majalah Tempo.

AJI berpandangan, membawa sengketa pemberitaan melalui Dewan Pers adalah langkah yang tepat sebagaimana diatur dalam Undang-undang no 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang-undang Pers merupakan lex specialis atau hukum yang lebih khusus terhadap Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPer) dan juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga, jika terjadi sengketa pemberitaan pers, peraturan yang digunakan adalah Undang-undang Pers.

Dalam UU Pers mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan diatur dalam pasal 5 ayat (2) melalui hak jawab. Sedangkan hak koreksi diatur dalam ayat (3). Selain itu, pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi juga dapat dilakukan melalui ke Dewan Pers seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat [2] huruf d UU.

Salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Jika gugatan ini diteruskan, maka akan menjadi preseden buruk dalam sejarah kebebasan pers Indonesia dan catatan kelam di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintahan Joko Widodo akan dinilai tidak menghormati mekanisme sengketa pers yang diamanatkan UU Pers No 40/1999.

Atas gugatan perdata Menteri Pertanian terhadap Majalah Tempo tersebut, AJI menyatakan sikap, mendesak Kementerian Pertanian mencabut gugatan yang diajukan atas nama menteri pertanian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jurnalis dan perusahaan media dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik dilindungi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

AJI meminta Kementerian Pertanian menghormati putusan Dewan Pers dalam kasus sengketa pemberitaan yang berakhir pada 22 Oktober lalu dan menjalankan fungsi hak jawab seperti rekomendasi Dewan Pers.

AJI juga mengingatkan Pemerintahan Jokowi untuk taat konstitusi yang menjamin kebebasan pers di Indonesia. (*)

Bagikan !
Beri Donasi

Hukum dan Kriminal

Polisi ungkap video viral siswi SMK di Bolmong

Kepala Sekolah, guru, serta orang tua juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Bagikan !

Published

on

Foto: Marshal D.

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Polisi akhirnya berhasil menungkap video pelajar perempuan yang tengah digerayangi sejumlah pelajar lainnya. Video berdurasi 25 detik tersebut tiba-tiba viral di media sosial pada, Senin (9/3/2020).

Setelah diselidiki, diketahui video tersebut dibuat oleh sejumlah pelajar di satu SMK Negeri di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Kapolres Bolmong AKBP Indra Pramana, saat diwawancarai wartawan di Mapolsek Bolaang mengatakan, lima orang berstatus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diduga telah melakukan perbuatan mengarah ke persekusi terhadap salah satu dari mereka.

“Iya, kita sudah amankan semua pihak yang terlibat dalam video. Termasuk korban kita sudah mintai keterangan. Alat bukti berupa satu buah handhone sudah kita amankan juga,” ungkap Indra.

Pihaknya, kata Kapolres Bolmong, saat ini masih sementara mendalami kasus tersebut. Kepala Sekolah, guru, serta orang tua juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Tapi menurutnya, harus hati-hati dalam menangani persoalan ini. Bahkan, semua yang terlibat dalam perbuatan tersebut tidak boleh disebut pelaku.

“Secara regulasi, karena mereka ini masih berstatus anak, mereka tidak boleh disebut pelaku. Mereka adalah ABH. Intinya bahwa kita masih sementara mendalami kasus ini. Termasuk memanggil kepala sekolah dan guru. Nanti setelah itu kemudian kita bisa dapat siapa yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini. Siapa yang lalai, dan siapa yang membiarkan,” tandasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bolmong AKP M. Ali Tahir menambahkan, dari keterangan para ABH dan terduga korban bahwa pada awalnya mereka hanya bercanda.

Menurutnya, para ABH bisa dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 82, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang pelindungan anak. ABH yang kita periksa adalah RSM (17 tahun). Dia yang merekam. Kemudian MP (17), PS (16) NR (17), dan PN (17). Diduga korban berinisial RG (16).

“Mereka semua teman sekelas dan akrab. Kelas XI di salah satu SMK di Bolmong,” bebernya.

Disebutkannya, video itu awalnya dibuat pada 26 Februari 2020 lalu.
Kemudian, diupload ke Whatsapp (WA) story, Senin (09/03/2020), sekitar pukul 12.00 Wita oleh salah satu pelajar. Tapi tiba-tiba beredar dan langsung viral.

“Nah, yang menyebarkannya ini yang masih dalam penyelidikan.
Mungkin ada yang mengambil dari WA story kemudian dibagikan ke media sosial. Untuk penyebar video itu masih akan diselidiki lagi karena berkaitan dengan undang-undang ITE,” pungkas Tahir.

Secara terpisah, Kepala Sekolah SMK bersangkutan mengaku syok saat mendengar informasi tersebut dari wakil kesiswaan yang menghubunginya via ponsel, kemarin. Kendati begitu, dirinya tetap bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan anak didiknya itu.

“Mereka adalah anak didik saya. Kami dari pihak sekolah juga terus berupaya mengontrol dan memberikan pengarahan kepada para pelajar. Saya tidak pernah menyangka dan membayangkan akan terjadi seperti ini. Untuk sanksi masih menunggu perkembangan termasuk dari aparat kepolisian,” ujarnya.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Beri Donasi
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com