Connect with us

HEADLINE

Pendaftaran CPNS dibuka hari ini, satu pelamar satu formasi

Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs yang sudah disediakan BKN.

Bagikan !

Published

on

ZONAUTARA.com – Pemerintah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan bisa mendaftar mulai hari ini, Senin (11/11/2019).

Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui sistem SSCASN BKN. Dalam ketentuannya satu orang pelamar hanya bisa mendaftar di satu instansi dan satu formasi jabatan, baik yang disediakan di Kementerian, lembaga maupun di pemerintah daerah.

Baca juga: Bolmong hanya dapat jatah 183 CPNS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, mengumumkan ada 68 kementerian/lembaga dan 642 pemerintah daerah (menjadi 641 pemda karena pemda Bangli mengundurkan diri) yang menerima pendaftaran CPNS.

Total seluruh formasi yang akan diterima sebanyak 37.425 untuk instansi pusat dan 114.861 untuk instansi pemerintah daerah.

Baca juga: Tomohon dapat jatah 28 CPNS

Badan Kepegawaian Negara (BKN) kali ini juga memberikan kemudahan bagi pendaftar yang hanya memiliki KTP sementara.

“Calon pelamar yang belum mendapatkan KTP asli, diperbolehkan melampirkan KTP sementara atau yang sering disebut Surat Keterangan (Suket),” ujar Kepala BKN, Bima Haria Wibisana belum lama ini di Jakarta.

Baca juga: Formasi CPNS Sulut 519 orang, Guru untuk daerah kepulauan

Para penyandang disabilitas juga diakomodir dengan menyiapkan surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah. Surat tersebut menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasan.

Adapun jadwal tahapan CPNS 2019 sebagaimana yang dikeluarkan oleh BKN adalah sebagai berikut:

  • Pembukaan pendaftaran: 11 November 2019
  • Verifikasi berkas: 13 November 2019
  • Penutupan pendaftaran: 24 November 2019
  • Penutupan verifikasi: 12 Desember 2019
  • Pengumuman hasil seleksi administrasi: 16 Desember 2019
  • Masa sanggah: 16-19 Desember 2019
  • Pengumuman sanggah: 26 Desember 2019
  • Pengumuman pelaksanaan SKD: Januari 2020
  • Pelaksanaan SKD: Februari 2020
  • Pengumuman hasil SKD: Maret 2020
  • Pelaksanaan SKB: Maret 2020
  • Integrasi nilai SKD dan SKB: April 2020
  • Pengusulan penetapan NIP: April 2020

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !

HEADLINE

Penanganan kekerasan terhadap perempuan lamban

Selama 3 tahun terakhir, ada 179 kasus yang ditangani Swara Parangpuan.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi (Pixabay.com)

MANADO, ZONAUTARA.com – Penanganan terhadap kekerasan perempuan dinilai lamban. Sementara fakta kualitas dan kuantitas tindakan kekerasan terhadap perempuan terus berkembang dengan cepat.

Dalam catatan Swara Parangpuan, selama kurun waktu tiga tahun terakhir, ada sebanyak 179 kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah didampingi.

“Kendati terlihat adanya tren penurunan dari segi kuantitas, tetapi bukan berarti realitas sebenarnya kekerasan terhadap perempuan menurun,” ujar Koordinator Program Swara Parangpuan Sulut, Mun Djenaan, Selasa (10/12/2019) saat melaunching Catatan Tahunan Situasi Kekerasan Terhadap Perempuan di Sulut 2019.

Menurut Mun, saat ini informasi terkait adanya lembaga layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk menangani tindak kekerasan terhadap perempuan telah terdistribusi.

“Masyarakat sudah mulai tercerahkan oleh informasi-informasi terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan sudah ada layanan yang ada di desa-desa yang didampingi oleh Swara Parangpuan,” kata Mun.

Meski demikian catatan tahunan Swara Parangpuan menyorot soal tantangan yang dihadapi korban kekerasan terhadap perempuan. Tantangan terbesar adalah sulitnya mendapatkan layanan hukum, padahal 65 persen dari kasus yang ditangani, korban ingin mendapatkan layanan hukum.

“Tantangan dalam layanan hukum itu antara lain sulitnya menghadirkan pembuktian kasus pelecehan seksual, pengakuan korban sering tidak menjadi alat bukti hukum serta korban sering mendapat reviktimisasi dari aparat dan masyarakat,” urai Mun.

Mun juga menjelaskan bahwa acap kali korban dibebankan untuk mencari alat bukti, pencarian pelaku yang lari dibebankan kepada keluarga pelaku dan korban, serta lamanya proses hukum KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang belum menjadi prioritas aparat.

Isu perempuan menurut Mun, masih dilihat sebagai isu sektoral dan juga parsial dalam penegakan hukum dan perencanaan pembangunan. Di struktur kepolisian misalnya, penanganan KDRT masih disatukan dengan unit penanganan perempuan dan anak.

Sementara selama ini pemerintah dalam menangani trafficking masih melakukan pendekatan hukum semata. Padahal motivasi korban trafficking paling banyak karena masalah ekonomi.

“Semestinya ada pendekatan pemberdayaan ekonomi dalam penanganan trafficking,” kritik Mun.

Melihat situasi kekerasan terhadap perempuan yang masih terus berlangsung itu, Swara Parangpuan mendesak pemerintah menjadikan isu perempuan dan anak sebagai salah satu program prioritas dalam penyusunan pembangunan daerah.

“Jika perlu harus ada kebijakan daerah yang memberikan jaminan anggaran perlindungan terhadap korban, serta menyediakan layanan yang dibutuhkan korban secara menyeluruh dan berkelanjutan hingga pemberdayaan,” kata Mun.

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com