ZONAUTARA.com – Pulau Sulawesi dalam kondisi tak baik-baik saja. Hal itu diungkapkan oleh Andini, jurnalis asal Sulawesi Selatan. Perempuan yang berkarir sebagai editor di Kabarmakassar.com ini menyampaikan kegelisahan nya tentang aktivitas tambang nikel yang merusak lingkungan, laut, hingga memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.
“Saya melakukan peliputan di Luwu Timur. Saya menyaksikan kerusakan alam akibat tambang nikel,” kata Andini saat menyampaikan presentasinya pada kegiatan Diskusi Publik dan Diseminasi Karya Liputan Investigasi “Cerita dari Lapangan: Mengungkap Hasil Liputan Investigasi di Sulawesi” yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada, Jumat 6 Maret 2026.
Cerita Andini dipublikasikan di Bollo.id. Dia menyibak industri nikel telah mengepung Luwu Timur. Cerita itu, kata Andini, terbesit dari keresahan dia menyaksikan kampung halamannya porak poranda oleh pertambangan nikel. “Itu kampung saya. Saya tidak ingin kampung saya rusak,” katanya.
Andini melakukan liputan investigasi dengan memadukan sejumlah cara. Mulai memanfaatkan citra satelit, penggunaan drone, hingga melakukan pengujian sampel kandungan air ke laboratorium untuk mengetahui kontaminasi sungai akibat industri nikel di Luwu Timur.
“Saya mengambil sampel air di Sungai Laoli. PH air melebihi ambang batas. Kromium (Cr) ternyata 18 kali lipat lebih tinggi dari ambang batas ketentuan peraturan pemerintah. Kata Ahli Kromium (Cr) bersifat karsinogenik yang dapat sebabkan kanker. Kalau lihat data kesehatan di sana 10 besar penyakit, ada pneumonia, ISPA. dan iritasi gatal-gatal,” kata Andini.
Jurnalis lain, Faradila Alim. Dia merupakan jurnalis asal Gorontalo yang menulis laporan tentang Proyek Strategis Nasional Bendungan Bulango Ulu seluas 614,72 hektare. Pembangunan bendungan ini dilakukan di masa pemerintahan Joko Widodo. Digadang-gadang akan mendukung swasembada pangan, irigasi sawah. Serta memiliki potensi sebagai pembangkit listrik sekitar 80 megawatt.
Dila, sapaan akrabnya memotret dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pembangunan proyek bendungan itu. Dalam pengamatan, wawancara lapangan, konfirmasi kepada pemerintah, serta penggunaan citra satelit. Dila menemukan sejumlah dampak akibat pembangunan PSN ini, mulai dari sengketa lahan yang tak kunjung dibayarkan, ekonomi masyarakat terganggu, terganggunya satwa endemik Gorontalo, hingga ancaman kesehatan.
“Saya melakukan wawancara dengan seorang ibu. Anaknya sehat sebelum proyeknya dilaksanakan. Setelah adanya pembangunan anaknya sakit. Sesak nafas, muncul ruam. Tiga hari dirawat lalu kemudian meninggal,” kata Dila.
Setelah laporannya dipublikasi di Lipunaratif.com, Dila mengaku dihubungi oleh sejumlah orang yang tak dia kenal melalui telepon dan whatsapp. Dila juga menyampaikan bahwa rekan-rekannya sesama jurnalis Gorontalo memberinya kabar tentang upaya perusahaan menanyakan keberadaan Dila tanpa memperjelas apa keperluan perusahaan menanyakan keberadaan Dila.
“Ketika publikasi itu saya tidak main media sosial, tidak bersosialisasi. Sebulan setelah ancaman mereda. Saya berinteraksi lagi. Saya dicari oleh pihak penyelenggara Bendungan Bungalo Ulo. Mungkin mereka tahu jurnalis perempuan tidak diserang secara langsung. Tapi secara psikis ditekan. Ini yang menantang buat saya dalam membuat laporan investigasi.” kata Dila.
Peneliti Yayasan Auriga Nusantara, Ki Bagus Hadikusumo memaparkan apa yang terjadi di Luwu Timur bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk memproduksi nikel sebesar-besarnya. “Indonesia memiliki hampir 50 persen cadangan nikel dunia,” kata Ki Bagus.
Dia memaparkan bahwa produksi nikel 20 tahun tepatnya periode 2002 hingga 2022 alami peningkatan. “Bukaan tambang nikel lonjakannya setiap tahun meningkat. Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah paling dominan,” katanya.
Menurut Bagus, pada 2015 terjadi deforestasi besar-besaran. Katanya, pada 2024-2025 deforestasi nikel melebihi deforestasi oleh sawit dan kehutanan. “Ini jadi ironi. Karena industri ini dikemas sebagai narasi transisi energi, energi hijau. Selain itu ada 18 satwa endemik terancam punah di Wallacea. Deforestasi 50 persen terjadi dalam 10 tahun terakhir di era pemerintahan Jokowi,” kata Ki Bagus.
Auriga merekomendasikan beberapa kebijakan kepada pemerintah, mulai dari menetapkan membatasi kuota produksi nikel, pembatasan tambang di area pesisir pulau kecil, kawasan rawan bencana, wilayah masyarakat adat, dan zonasi biodiversitas tinggi.
“Sampai sekarang kan tidak pernah ada batasan. Bahkan ada 300 izin tambang diterbitkan di pesisir dan pulau-pulau kecil,” kata Ki Bagus.
Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Bayu Wardana menyampaikan sejumlah jurnalis membuat laporan investigasi yang menarik dan beragam. Kerja-kerja jurnalis di Sulawesi membuktikan banyak dugaan pelanggaran yang diungkap. Topik yang ditulis mulai tambang nikel, ilusi transisi energi, pasir kuarsa, reklamasi, hingga dugaan suap kepada aparat penegak hukum.
“Yang membuat laporan jurnalistik menarik karena laporan dibuat berdasarkan fakta yang jelas. Harapannya liputan ini terbit dan dibaca oleh yang punya kuasa. Kalau ada penyelewengan, aparat bertindak. Kalau tidak jalan, pemerintah pusat harus bertindak,” kata Bayu Wardana.
Dia berharap para jurnalis tak puas diri setelah mempublikasi laporan investigasi. Menurutnya, jurnalis harus lebih banyak mempublikasi laporan jurnalistik investigasi agar publik mengetahui kondisi yang terjadi di Sulawesi dan Indonesia pada umumnya. “Harapannya tidak berhenti di sini. Pengalaman ini dapat menjadikan jurnalis terus menulis laporan investigasi,” kata Bayu.
Laporan Zonautara.com
Zonautara.com turut berkontribusi dalam buku ini, melalui laporan berjudul Ambisi Proyek Reklamasi Manado Utara yang Janggal. Laporan ini menyoroti kejanggalan dari penerbitan ijin reklamasi seluas 90 hektar di pesisir Manado bagian utara. Berbagai organisasi masyarakat menyorot perampasan ruang hidup nelayan yang menggantungkan kehidupan mereka dari aktivitas di pesisir pantai yang akan ditimbun tersebut.
Gugatan pun dilayangkan baik di PTUN Jakarta maupun di PTUN Manado atas beberapa keputusan pemerintah dalam memberikan ijin kepada pengembang. Alih-alih mempertimbangkan ruang hidup nelayan dan dampak lingkungan, majelis hakim malah hanya melihat soal adminsitrasi yang dianggap telah dipenuhi oleh pengembang.
Perubahan sikap yang ditunjukkan oleh beberapa anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari yang sebelumnya mendukung penolakan warga menjadi mendukung proyek reklamasi juga menjadi indikasi ada sesuatu yang janggal dari terbitnya ijin reklamasi tersebut.
Untuk menbaca secara lengkap buku ini,d apat didownload melalui link berikut: Buku Sisi Gelap Sulawesi: Proyek Strategis Nasional, Tambang, Hingga Ilustrasi Transisi Energi
