ZONAUTARA.com – “Sering ada istilah gali lubang, tutup lubang,” kata Rafia Potabuga, petani penggarap di Desa Langagon Induk. Ia mengambil modal dari gilingan padi, panen, bayar utang, lalu mulai musim baru dengan utang lagi. Di sawah yang sama, Marjun Tongkinoto bercerita mereka pernah nekat memotong pipa saluran air, karena air pegunungan yang dulu mengairi sawahnya kini dialihkan untuk kebutuhan kota. Di Werdhi Agung Timur, Nyoman Pasek sudah tiga hektar sawahnya berubah jadi jagung. Bukan karena ia malas. Karena ia berhitung.
Kepala Dinas Pertanian Bolmong Tonny S. Toligaga sendiri mengakuinya dalam wawancara empat jam dengan Zonautara. “Mereka baru mau olah saja sudah harus berutang. Saat panen harga jatuh,” katanya.
Tapi di dokumen hukum Pemkab Bolmong, luas sawah tidak bergerak sehektar pun dalam lima tahun. Penyuluh pertanian lapangan, yang menurut Tonny sumber data paling akurat sudah ditarik menjadi pegawai pusat per Januari 2026. Anggaran pemeliharaan irigasi APBD 2026: nol rupiah. LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang diwajibkan UU 41/2009 belum ditetapkan.
Sementara itu, dari enam unit penggilingan padi yang pernah beroperasi di satu desa di Lolayan, lima tutup. Dan di RPJPD 2025–2045, frasa “Lumbung Pangan Indonesia Timur” yang selama puluhan tahun jadi kebanggaan Bolmong sudah dihapus tanpa banyak yang tahu.
Dan ketika produksi beras anjlok jawaban resmi yang diberikan pemerintah adalah: El Niño. Tapi jawaban di lapangan adalah soal kalkulasi petani.
Baca laporan lengkapnya. Eksklusif untuk pelanggan Zonautara:
- Logika Petani: Ketika Bertani Padi Tak Lagi Masuk Akal
- Tanah Yang Mengeras: Cerita Tiga Generasi Petani di Bolaang Mongondow
- Petani Baru Mau Olah Saja Sudah Harus Berutang
Serial investigasi “Tanam Padi Beli Beras” adalah hasil investigasi sebulan penuh tim Zonautara: lima reporter, di belasan desa di beberapa kecamatan, puluhan wawancara, analisis 21 tahun citra satelit MapBiomas, dan penelusuran tiga Peraturan Daerah. Liputan seperti ini membutuhkan waktu, keberanian, dan independensi.
Mengapa berbayar? Karena kami memilih jalan berlangganan, bukan jalan iklan. Dalam liputan ini, Zonautara tidak dibiayai oleh APBD, tidak menerima placement dari kepentingan politik, dan tidak menyewakan kolom kepada pengusaha yang ingin kami diam. Pembaca kami adalah publik yang perlu tahu yang sebenarnya.
Yang Anda dapatkan dengan berlangganan: akses penuh ke 12 tulisan serial ini, pengalaman membaca bebas iklan, dan dukungan langsung pada jurnalisme investigatif independen dari Sulawesi Utara.
BERLANGGANAN SEKARANG → Link Langganan.
