ZONAUTARA.com – Mengurus Sulawesi Utara (Sulut) ternyata tak segampang janji kampanye kandidat saat pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Sejumlah hal yang menjadi sorotan di antaranya data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut mengenai Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulut yang terus menurun sejak 2014.
Pitres Sombowadile, seorang pemerhati sosial politik Sulut, menyoroti persoalan ini. Menurutnya, meski tahun 2018 agak membaik dari tahun-tahun sebelumnya, tapi penurunan ini adalah rekor buruk yang mesti diurus.
Tiga Aspek ukuran penentu indeks pada tahun 2015 menukik, kata Pitres, yaitu aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-Hak Politik dan Aspek Lembaga Demokrasi. Meski demikian variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat nyata membaik dibanding tahun 2014, kecuali pada tahun 2017.
“Untuk Variable kebebasan Berpendapat anjlok sejak tahun 2015 meski kemudian agak membaik di tahun 2016-2018. Variabel Kebebasan Berkeyakinan juga turun meski pada tahun 2016-2017 justru lebih baik dibanding kondisi tahun 2014,” jelasnya.
Kenangan 2019 yang akan berakhir dan harapan 2020 jadi lebih baik
Di tahun 2019 Provinsi Sulut mencatat pertumbuhan ekonomi yang tidak terbilang bagus. Malah selang dua tahun terakhir Sulut punya catatan yang menyedihkan, yang perlu diseriusi semua kalangan.
Baca: Pertumbuhan Ekonomi Daerah merosot, Pemprov Sulut berkacalah!
Banyak hal yang perlu dibenahi Pemerintah Provinsi Sulut beserta semua stakeholder pembangunan daerah. Lepas dari wanprestasi yang digapai, tahun 2019 akan berakhir.
Tahun 2020 bagi daerah Sulut meruapakan tahun politik. Momentum tersebut akan berimbas pada banyak sektor pembangunan. Jauhkanlah ego-ego sektoral, lalu berharap tahun 2020 akan jadi lebih baik.
Jika anda merasa konten ini bermanfaat, anda dapat berkontribusi melalui DONASI. Klik banner di bawah ini untuk menyalurkan donasi, agar kami dapat terus memproduksi konten yang bermanfaat
