ZONAUTARA.com – Industri kakao Indonesia tengah menghadapi krisis multidimensi yang menekan produksi, penutupan pabrik pengolahan, dan merugikan petani. Produksi kakao nasional anjlok drastis menjadi hanya 200.000 ton per tahun, turun dari puncaknya sebesar 590.000 ton pada 2005-2006, menyebabkan Indonesia turun dari peringkat kedua terbesar dunia menjadi peringkat ketujuh.
Akibatnya, sembilan dari 20 pabrik pengolahan kakao terpaksa tutup karena kekurangan bahan baku, menyisakan hanya 11 yang masih beroperasi
Kualitas rendah menghambat daya saing kakao
Akar permasalahan terletak pada rendahnya kualitas biji kakao Indonesia, di mana mayoritas tidak difermentasi. Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Eliza Mardian, mengungkapkan bahwa hanya sekitar 10% kakao Indonesia yang difermentasi dengan benar.
“Secara ekonomi, ini adalah kehilangan nilai tambah, kita menjual bahan mentah murah berupa biji kakao, sementara negara lain seperti Swiss menikmati keuntungan dari pengolahan,” kata Eliza, Kamis (23/10/2025) seperti dikutip dari Bisnis Indonesia.
Tingkat fermentasi yang rendah disebabkan oleh tidak adanya insentif harga bagi petani. “Mengapa petani enggan fermentasi kakao? Karena selisih harga antara kakao fermentasi dan non-fermentasi hampir tidak ada. Jadi tidak ada insentif untuk usaha ekstra petani dalam fermentasi,” ujar Eliza, seperti dikutip dari Bisnis Indonesia.
Kondisi ini menyebabkan kakao Indonesia kurang kompetitif di pasar premium seperti Eropa yang menuntut ketertelusuran tinggi.
Ketergantungan impor dan tekanan modal
Penurunan produksi memaksa Indonesia meningkatkan impor biji kakao hingga 157.000 ton pada 2024, dengan 63% dari total impor berupa biji mentah. Ketua Tim Kerja Perkebunan Kementerian Pertanian, Yakub Ginting, menjelaskan bahwa sebagian besar impor adalah kakao fermentasi yang dibutuhkan industri pengolahan.
Produktivitas rendah menjadi tantangan utama, rata-rata hanya 500-700 kilogram per hektare per tahun, jauh di bawah potensi 2.000 kilogram per hektare.
“Hampir 99% kakao Indonesia dihasilkan oleh perkebunan rakyat, jadi kualitas sangat tergantung petani,” kata Eliza. Keterbatasan modal petani memperburuk keadaan, karena mayoritas menggunakan pohon kakao tua yang tidak lagi produktif.
Program peremajaan masif 2026-2027
Pemerintah menanggapi krisis ini dengan program peremajaan masif seluas 248.500 hektare hingga 2027 menggunakan APBN dan dana BPDP. Program ini terdiri atas 4.266 hektare pada 2025, 175.500 hektare pada 2026, dan 68.734 hektare pada 2027.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Widiastuti, menekankan target ambisius.
“Kita saat ini di peringkat ketujuh dengan produksi 200 ribu ton. Jika ingin kembali ke peringkat kedua, artinya sekitar dua tahun setelah peremajaan, produksi diharapkan mencapai 500 ribu ton,” kata Widiastuti, sebagaimana dikutip dari Detik Finance.
Meski harga kakao global mengalami volatilitas ekstrem dari US$11.000 per ton turun ke US$6.389 per ton pada 23 Oktober 2025, krisis struktural ini menuntut solusi jangka panjang melalui peningkatan kualitas, fermentasi yang baik, dan dukungan modal untuk petani guna mengembalikan kejayaan kakao Indonesia.
