Connect with us

SOSIAL & KEMASYARAKATAN

Opa Tamboto: “Indonesia Belum Merdeka”

Dia berharap, melalui hari kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus ini, masyarakat bisa merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya.

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Sebentar lagi kita merayakan Kemerdekaan yang telah berusia 72 tahun. Indonesia telah Merdeka. Tapi tidak bagi Alelen Tamboto (84). Negara ini belum merdeka, tegasnya.

“Kalau dari penjajah, kita memang sudah merdeka. Namun sekarang ini kemerdekaan Indonesia telah disalahgunakan oleh segelintir oknum yang mencari keuntungan diri sendiri,” ujar Opa Tamboto saat ditemui di kantor Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI) Sulut, di jalan 17 Agustus, Teling, Selasa (15/8/2017).

Opa Tamboto mengajukan protes itu karena gerah dengan praktik korupsi yang semakin merajalela dan seperti tak terkendali.

“Negara belum merdeka, terlalu banyak korupsi seperti e-ktp itu. Negara belum makmur. Kalau sudah merdeka, tidak mungkin seperti ini. Kemerdekaan telah disalahgunakan,” jelas Ketua LVRI Kecamatan Tareran ini.

Dia berharap, melalui hari kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus ini, masyarakat bisa merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya.

“Waktu penjajahan dulu, susah sekali. Tidak boleh berkembang karena ditekan oleh Belanda,” tambahnya.

Generasi sekarang menurut dia sudah tidak seperti dulu. Mereka lebih mementingkan diri sendiri dari pada kemerdekaan bangsa. Apalagi sekarang, banyak yang mulai mengganggu keutuhan NKRI.

Opa Tamboto kemudian bercerita bahwa sejak usia 13 tahun dia sudah mulai berperang merebut kemerdekaan. Waktu itu pimpinan memintanya untuk menyusup ke tentara Belanda.

“Kamu ini anak-anak, jalan-jalan lihat tentara Belanda,” kata opa menirukan ucapan pimpinannya.

Lokasi perjuangannya berada di wilayah VI yaitu daerah Kawangkoan hingga Tumpaan. Saat itu perjuangan dipimpin Tolu Lapian, Hein Kumaat dan Tujuwale.

“Kami berperang dengan bambu runcing, dan Belanda tidak berani tembak anak muda. Apalagi saat itu ada anak Belanda yang bersama kami,” ceritanya.

Pria yang sempat ditahan Belanda selama tiga bulan ini mengaku bangga berjuang demi kemerdekaan.

Ketua Lansia Jemaat GMIM Taar Era Wilayah Tareran ini ini menceritakan jika saat ini dia menerima tunjangan sebesar Rp2.150.000 dari pemerintah. Saat bergabung dengan LVRI pada 1987 silam, dia hanya menerima tunjangan sebesar Rp250.000.

Tunjangan sebesar itu menurut dia tak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Dia bahkan sempat menjadi sopir angkutan umum jurusan Kawangkoan- Manado dan sempat pindah trayek Tareran-Manado, untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya.

“Untuk menghidupi delapan anak, saya harus menambah penghasilan menjadi sopir sekitar 20 tahun. Dan bersyukur anak-anak saya bisa sekolah bahkan sukses,” kata Opa Tamboto dengan bangga.

Dia berharap, perjuangan yang dilakukan pahlawan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia akan terus dikenang.

“Karena bangsa yang besar, adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah,” pungkasnya.

Editor: Ronny A. Buol

Comments

comments

Click to comment

Komentar

SOSIAL & KEMASYARAKATAN

Yan Mamengko: Saya Memilih Figure

Published

on

zonautara.com
Yan Mamengko pasang bendera Partai Golkar di depan rumahnya.(Foto: zonautara.com/Tesafilia Senduk)

MANDOLANG, ZONAUTARA.com – Masyarakat di Kecamatan Mandolang tak ketinggalan meramaikan ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minahasa 2018 dengan ikut memasang atribut partai yang didukung. Ada dua partai besar yang tengah bersaing ketat, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Royke O Roring-Robby Dondokambey (ROR-RD) dan Partai Golkar dengan Paslon Ivan Sarundajang-Careig N Runtu (IvanSa-CNR).

Tokoh masyarakat Mandolang Yan Mamengko (68) memasang atribut Partai Golkar di depan rumahnya. Mantan Bendahara Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Mandolang yang dikenal sebagai sosok yang sudah sejak lama dominan menggunakan warna merah itu, kini justru memutuskan berbeda pilihan dalam ajang Pilkada Minahasa ini.

Om Yan, sapaan akrabnya, memang biasa terlihat selalu berpakaian yang berwarna merah; kendaraannya, baik sepeda motor maupun mobil, semua berwarna merah; sampai rumahnya dicat merah; dan pagar rumah yang dihiasi dengan gambar Banteng. Setiap orang yang lewat rumah Yan terkaget dengan bendera Golkar yang berkibar di depan rumahnya yang berarti tak mendukung Paslon ROR-RD yang diusung PDIP.

Saat diwawancarai wartawan Zona Utara di rumahnya yang berada di Desa Tateli Tiga, Kecamatan Mandolang, om Yan mengatakan dirinya saat ini berpihak di partai lain karena dia melihat figure.

“Saya 100 persen mendukung Ivansa-CNR karena saya melihat figure, mereka masih muda sudah saatnya yang muda untuk berperan,” ungkap Yan, Selasa (20/2/2018).

Meskipun bergitu, lanjut Yan, Banteng tetap dalam hatinya. Namun untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa 2018 dia mendukung partai Golkar.

“Ivansa juga merupakan kader PDIP. Pada waktu Ivansa mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati pada periode lalu saya menjadi tim sukses mereka,” jelas om Yan.

Dia mengaku, juga akan memberi diri sebagai tim sukses relawan untuk pasangan nomor satu Ivansa-CNR.

 

Editor: Rahadih Gedoan

Comments

comments

Continue Reading

SOSIAL & KEMASYARAKATAN

Produsen Mie yang Kedapatan Menggunakan Boraks Harus Diproses Hukum

Published

on

zonautara.com
Mie yang sudah jadi siap dijual.(Foto: Zonautara.com/Tonny Rarung)

MANADO, ZONAUTARA.com – Kasus boraks pada mie dan bakso di pasar tradisional yang menyeruak belum lama ini terus menjadi perhatian DPRD Sulawesi Utara (Sulut).

Hearing lintas komisi, yakni Komisi II Bidang Perekonomian dan Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat digelar membahas kasus ini, Senin (19/2/2018).

Dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, para wakil rakyat meminta agar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) meningkat pengawasan terhadap produk-produk makanan yang beredar di Sulut.

“Harusnya pengawasan semakin ditingkatkan. Jangan sampai timbul tanda tanya mengapa baru sekarang. Padahal pengawasan harusnya selalu ada dari BBPOM,” ucap anggota Komisi II Edwin Lontoh.

Selain itu, para anggota dewan menyayangkan lambannya informasi dan tindaklanjut dari BBPOM kepada pemerintah.

“Kasus seperti ini rasanya sudah berulang-ulang. Produsen yang sudah berulang kali kedapatan menggunakan boraks harusnya diproses hukum. Jangan terkesan seperti ada pembiaran,” kata anggota dewan Herry Tombeng.

Legislator Partai Gerindra itu menjelaskan, harus ada sanksi hukum karena masalah boraks berkaitan dengan jaminan kesehatan bagi masyarakat dari produk makanan yang dijual.

Sedangkan anggota dewan Meiva Lintang mengingatkan, kasus boraks ini jangan sampai ada main mata antara BBPOM dan produsen.

“Ini harus diwaspadai,” tegas mantan Ketua DPRD Sulut periode 2009-2014 itu.

Menjawab hal ini, Kepala BBPOM Rustyaati mengakui dalam hal pengawasan masih terjadi tumpang tindih kewenangan. Hal ini, katanya, karena belum ada payung hukum yang jelas.

“Karena terkait dengan produk mie bukan dari BBPOM yang mengeluarkan izin, melainkan menjadi tanggung jawab kabupaten/kota yang menggeluarkan izin,” terang dia.

Dalam hearing lintas komisi tersebut turut hadir pimpinan Komisi IV James Karinda, Inggrid Sondakh dan Fanny Legoh serta Wakil ketua dan Sekretaris Komisi II Noldy Lamalo dan Rocky Wowor, Kadisperindag serta Kadis Kesehatan Provinsi Sulut. (K-02)

 

Editor: Eva Aruperes

Comments

comments

Continue Reading
%d bloggers like this: