TOMOHON, ZONAUTARA.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon menerima studi praktikum Madya Praja Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (5/12/2019).
Penerimaan Praja IPDN ini dilakukan dalam apel yang dilaksanakan di halaman Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tomohon.
Dalam amanahnya, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Harold V. Lolowang memaparkan kepada para Madya Praja tentang tata pemerintahan di masa lampau, yakni pemisahan kekuasaan juga disebut dengan istilah trias politica adalah sebuah ide, bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak.
“Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif,” tuturnya.
Namun era saat ini, lanjut dia, roh dari sebuah hukum negara adalah mewujudkan Salus Populi Suprema Lex atau kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Tujuan negara ini dibentuk adalah kesejahteraaan negara, negara itu adalah rakyat, rakyat itu kita semua, yaitu kalian, mereka dan kami.
“Atas nama, Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman dan segenap jajaran Pemerintah Kota Tomohon mengucapkan selamat datang kepada Madya Praja IPDN Kampus Sulut beserta para pendamping, di antaranya Arnold Poli selaku Koordinator Dosen IPDN dan Adry Manengkey selaku Dosen IPDN Kampus Sulut.
Editor : Christo Senduk
Jika anda merasa konten ini bermanfaat, anda dapat berkontribusi melalui DONASI. Klik banner di bawah ini untuk menyalurkan donasi, agar kami dapat terus memproduksi konten yang bermanfaat
