ADVERTORIAL: DPRD Sukses Antar Sulut Raih WTP ke-4

ADVERTORIAL: DPRD Sukses Antar Sulut Raih WTP ke-4

PROPINSI Sulawesi Utara meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017.

Prestasi ini merupakan wujud suksesnya DPRD Sulut melaksanakan fungsi pengawasannya kepada penggunaan dan pengelolaan keuangan Pemerintah Propinsi (Pemprop). Dimana DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki tiga fungsi utama, yakni pengawasan, budgeting dan legislasi.

Opini tersebut disampaikan dan diserahkan langsung oleh anggota VI BPK RI DR H Harry Azhar Azis MA kepada Ketua DPRD Andrei Angouw dan Gubernur Olly Dondokambey dalam rapat paripurna istimewa yang digelar Selasa (5/6/2018) pagi.

Pada penyampaiannya, Azis mengatakan bahwa opini WTP yang disematkan adalah berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasi akrual, yang telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.

“Serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi serta pemantauan,” kata dia.

Meski demikian, BPK RI sendiri memberikan waktu 60 hari bagi Pemprop Sulut untuk menindaklanjuti perbaikan-perbaikan yang diminta. Di antaranya masalah aset, yang sesuai dengan UU no 23 tahun 2014 yang mengharuskan kabupaten/kota menyerahkan aset tetap yang menjadi kewenangan propinsi.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulut menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi permintaan BPK.

“Pasti akan kami segera tindaklanjuti dengan memanfaatkan waktu yang diberikan oleh BPK RI,” kata Olly.

Pun dengan Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw yang menegaskan pihaknya akan berupaya mendorong dan membantu Pemprop dalam melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta oleh BPK RI.

“Kami, DPRD akan berupaya semaksimal mungkin, mendorong pihak Pemprop menuntaskan perbaikan sebagaimana yang dimintakan BPK RI,” tegas Angouw.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Wagub Steven Kandouw, para Wakil ketua DPRD, Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut dan sejumlah anggota dewan. Turut hadir juga Forkopimda dan jajaran Pemprop Sulut, serta Sekretarias DPRD Bartolomeus Mononutu. (***)