Welcome to Zonautara.com
Kami menyajikan beragam informasi baik berupa berita, artikel, opini maupun data. Telusuri melalui index.
Siaga El Niño: Kemarau Panjang
Laporan mengenai dampak fenomena El Niño terhadap krisis kekeringan ekstrem, ancaman kebakaran hutan, serta situasi dan kondisi terkait.
Baca liputan khusus Zonautara.com yang tayang di platform kolaboratif Teras.id, dengan dukungan Tempo, Tempo Institute dan IFPIM
Follow Instagram Kami
JIKA WAKIL PRESIDEN MUNDUR, APA SAJA FASILITAS YANG TETAP DITERIMANYA?
Mundur dari jabatan Wakil Presiden ternyata tidak selalu berarti kehilangan seluruh fasilitas negara. Seorang mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat tetap memiliki hak keuangan dan fasilitas tertentu yang dibiayai APBN.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Lantas, fasilitas apa saja yang bisa diterima?
Pertama, uang pensiun setiap bulan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat sebagai Wakil Presiden.
Kedua, tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga seperti air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden dan keluarganya.
Ketiga, sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Berdasarkan PMK Nomor 120 Tahun 2022, tanah untuk rumah tersebut dapat mencapai 1.500 meter persegi di Jakarta, atau setara nilainya apabila berada di luar Jakarta.
Keempat, kendaraan dinas milik negara beserta pengemudinya, dengan biaya pemeliharaan ditanggung negara.
Kelima, pengamanan negara sesuai ketentuan yang berlaku serta hak atas pemakaman kenegaraan.
Bagaimana dengan masa penerimaannya?
Pensiun mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah berhenti menjabat. Jika mantan Wakil Presiden meninggal dunia, pembayaran pensiunnya berakhir pada bulan keenam setelah kematian.
Selanjutnya, pasangan sahnya berhak menerima pensiun janda atau duda sebesar 50 persen dari pensiun terakhir, mulai bulan ketujuh setelah kematian.
Ketentuan ini berlaku bagi mantan Wakil Presiden yang memenuhi persyaratan hukum, termasuk berhenti dengan hormat.
Di tengah pembicaraan mengenai kemungkinan pengunduran diri Wakil Presiden, aturan ini menarik untuk dicermati. Sebab, jabatan politik boleh berakhir, tetapi sejumlah hak keuangan dan fasilitas negara dapat terus diberikan setelah masa jabatan selesai.
Geser slide untuk memahaminya.
#wapres
#gibranmundur
Seberapa besar peran komunitas keturunan Sanger Filipina dalam industri perikanan di Kota Bitung, Sulawesi Utara?
Bitung dikenal sebagai salah satu pusat industri perikanan Indonesia. Di balik aktivitas kapal-kapal penangkap ikan, pelabuhan, dan rantai usaha perikanannya, ada kisah komunitas keturunan Sanger Filipina yang telah hidup dan bekerja lintas generasi.
Sebagian dari mereka memiliki hubungan sejarah dan keluarga dengan wilayah Sangihe di Indonesia serta Filipina bagian selatan. Namun, kehidupan mereka tidak sesederhana batas negara yang tergambar di peta.
Status kewarganegaraan, dokumen kependudukan, identitas, pekerjaan, hingga pengakuan negara menjadi bagian dari persoalan yang menyertai kehidupan komunitas ini.
Bagaimana mereka terlibat dalam industri perikanan Bitung? Apa peran mereka dalam aktivitas penangkapan ikan dan rantai ekonomi yang mengikutinya? Bagaimana status kewarganegaraan memengaruhi kesempatan bekerja dan kehidupan keluarga mereka?
Dan sejauh mana keberadaan mereka tercatat, diakui, serta mendapat perlindungan?
Tim Zonautara.com sedang menelusuri pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kami mendatangi komunitas, berbincang dengan warga, mengumpulkan kesaksian, menelusuri dokumen, serta menggali informasi dari berbagai pihak.
Penelusuran ini bukan hanya tentang industri perikanan, melainkan juga tentang manusia yang menjadi bagian dari sejarah panjang hubungan dua negara, tentang identitas yang diwariskan, dan tentang hak-hak yang menyertai kehidupan mereka.
Nantikan serial liputan mendalam Zonautara.com yang akan tayang pada pekan ketiga November 2026 di Teras.id.
#Zonautara #SangerFilipina #LiputanMendalam
JIKA GIBRAN MUNDUR, SIAPA YANG AKAN MENGGANTIKANNYA?
Istana Kepresidenan membenarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Selasa (10/11/2026), setelah pertemuan Prabowo dan Gibran yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Menurut Prasetyo, niat tersebut disampaikan di tengah dinamika hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Istana juga meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Dalam pertemuan itu, Presiden disebut memberikan sejumlah saran, sementara Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Namun, perlu digarisbawahi bahwa Gibran baru menyampaikan niat mundur, bukan berarti telah resmi berhenti sebagai Wakil Presiden.
Lantas, bagaimana jika pengunduran diri itu benar-benar terjadi?
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila jabatan Wakil Presiden kosong, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih penggantinya.
Presiden berwenang mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR. Dari kedua nama tersebut, MPR akan memilih satu orang untuk mengisi jabatan yang kosong.
Artinya, penggantian Wakil Presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat. Wakil Presiden terpilih akan melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan.
Jadi, siapa pun penggantinya nanti, jika kekosongan jabatan benar-benar terjadi, harus melalui mekanisme konstitusional tersebut.
Geser slide untuk memahami bagaimana proses pergantian Wakil Presiden menurut UUD 1945.
Bagaimana pendapat Anda mengenai perkembangan politik ini?
#GibranRakabuming #PolitikIndonesia #Zonautara
Siapa sebenarnya mereka? Orang Indonesia, orang Filipina, atau hidup di antara keduanya?
Di Bitung, Sulawesi Utara, ribuan warga keturunan Sangihe-Filipina menyimpan kisah panjang tentang asal-usul, identitas, kewarganegaraan, dan pengakuan negara.
Mereka hidup dalam satu komunitas, tetapi tidak selalu memiliki status yang sama. Ada yang telah mengantongi dokumen kewarganegaraan Indonesia, ada yang masih berhadapan dengan persoalan administrasi dan legalitas. Di balik semua itu, tersimpan cerita keluarga, perpindahan lintas generasi, dan hubungan sejarah dua negara yang dipisahkan batas wilayah.
Tim Zonautara.com turun langsung menemui mereka. Mendengarkan kesaksian, menelusuri dokumen, menggali sejarah, dan mencari jawaban dari berbagai pihak.
Semakin jauh penelusuran dilakukan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Sebab persoalan ini bukan sekadar tentang selembar dokumen, melainkan tentang manusia, hak, dan masa depan generasi mereka.
Siapa yang diakui? Siapa yang masih menunggu? Dan bagaimana negara hadir dalam kehidupan mereka?
Nantikan serial liputan mendalam Zonautara.com tentang komunitas keturunan Sangihe-Filipina di Bitung.
Tayang mulai pekan ketiga November 2026 di Teras.id.
#Zonautara #LiputanMendalam #SangiheFilipina #TerasId
BSU 2026 CAIR Rp900 RIBU, SIAPA YANG BERHAK MENERIMA?
Pemerintah menetapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 bagi pekerja yang memenuhi persyaratan. Bantuan ini merupakan akumulasi Rp300.000 per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026, yang direncanakan dibayarkan sekaligus.
Namun, tidak semua pekerja otomatis berhak menerima bantuan tersebut.
Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, penerima BSU harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki NIK, terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, serta memenuhi ketentuan batas penghasilan.
Batas gaji yang ditetapkan adalah Rp3,5 juta per bulan. Namun, pekerja dengan gaji lebih tinggi masih berpeluang memenuhi persyaratan apabila batas upah di daerahnya mengikuti UMK atau UMP yang lebih tinggi.
Sementara itu, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, dan Polri tidak termasuk kelompok penerima BSU.
Lantas, bagaimana mengetahui apakah nama Anda masuk dalam daftar penerima?
Pengecekan dapat dilakukan melalui kanal resmi pemerintah, termasuk portal BSU Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id. Pastikan selalu mengikuti pengumuman terbaru mengenai ketersediaan layanan pengecekan BSU 2026.
Geser seluruh slide untuk mengetahui besaran bantuan, persyaratan penerima, kelompok yang dikecualikan, ketentuan batas gaji, hingga panduan pengecekan status.
Jangan mudah percaya pada tautan tidak resmi yang meminta data pribadi atau biaya pencairan. BSU tidak dipungut biaya.
Simpan informasi ini dan bagikan kepada keluarga, teman, atau rekan kerja yang mungkin memenuhi persyaratan.
#BSU2026
#BantuanSubsidiUpah
#Zonautara
📸 ABADIKAN PESONA WISATA SULAWESI UTARA!
Punya foto terbaik dari destinasi wisata di Sulawesi Utara? Saatnya menunjukkan karyamu melalui FUN PHOTOGRAPHY dengan tema Photo Travel (Wisata) yang mengusung semangat “Framing the Blue Harmony of North Sulawesi”.
Kompetisi ini terbuka untuk umum!
📍 SYARAT DAN KETENTUAN UTAMA:
✅ Foto merupakan karya asli sendiri, belum pernah memenangkan lomba atau dipublikasikan di media massa.
✅ Diambil antara Januari 2024 – 17 November 2026 di destinasi wisata atau lokasi potensial wisata di Sulawesi Utara.
✅ Menggunakan kamera DSLR/Mirrorless. Drone diperbolehkan dengan ketentuan tertentu.
✅ Foto harus menampilkan suasana, tempat, dan budaya secara alami. Festival dan pertunjukan budaya resmi diperbolehkan.
✅ DILARANG menggunakan AI generated, menambah, menghapus, atau memindahkan objek, serta melakukan manipulasi digital berlebihan.
✅ Editing hanya diperbolehkan untuk penyesuaian minor seperti cropping, saturasi, warna, brightness, dan contrast.
✅ Foto tidak mengandung unsur SARA, pornografi, politik, kekerasan, atau pelanggaran hukum.
✅ Format JPG/JPEG, resolusi minimal 1920 × 1080 piksel atau ukuran file minimal 2 MB, tanpa watermark, teks, atau logo.
✅ Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal 3 foto terbaik dan hanya mengikuti satu kategori.
📩 CARA PENGIRIMAN
Kirim foto ke [email protected] disertai judul, lokasi, dan waktu pengambilan.
Format nama file:
Judulfoto_01_NamaFotografer.jpg
⏰ BATAS AKHIR PENGIRIMAN
18 NOVEMBER 2026, PUKUL 23.59 WITA
Hak cipta tetap milik fotografer. Panitia/Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara berhak menggunakan foto untuk promosi wisata, publikasi kedinasan, dan pameran nonkomersial tanpa batas waktu, dengan mencantumkan nama fotografer.
Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
🌊 Tunjukkan pesona Sulawesi Utara melalui lensa kameramu!
Sebuah kemasan dibeli dalam hitungan menit. Dipakai sebentar, lalu dibuang. Setelah itu, perjalanannya menjadi lebih panjang.
Ada yang memungutnya dari jalan. Ada yang menariknya dari sungai. Ada yang memilah, mengangkut, menyeberangkan, mengirim, dan mengolahnya. Setiap tahap membutuhkan tenaga, waktu, fasilitas, dan biaya.
Tetapi ketika sebuah kemasan kehilangan nilainya dan berubah menjadi sampah, pertanyaannya menjadi jauh lebih sulit: Siapa yang membayar semua ongkos itu?
Sejak April 2026, Zonautara.com menelusuri pertanyaan tersebut melalui kerja lapangan, wawancara, dokumen, dan perjalanan material setelah dibuang. Semakin jauh kami mengikuti jejaknya, semakin jelas bahwa persoalan sampah tidak hanya berbicara tentang apa yang mencemari sungai atau laut.
Ini juga cerita tentang siapa yang menanggung biaya ketika material tak lagi berharga. Tentang siapa yang bertanggung jawab setelah sebuah produk selesai digunakan. Dan tentang apakah sebuah sistem yang bergantung pada banyak pihak dapat terus bekerja ketika biaya terus berjalan.
Dalam waktu dekat, kami akan menerbitkan liputan mendalam yang telah dikerjakan selama berbulan bulan.
Satu pertanyaan menjadi pintu masuknya: Setelah sebuah kemasan kehilangan nilainya dan menjadi sampah, siapa yang membayar ongkos mengumpulkan, mengangkut, dan mengolahnya?
#sampah
BAGAIMANA LIMS MENYADAP? APA BEDANYA DENGAN PEGASUS?
Di tengah mencuatnya isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, muncul pertanyaan penting: secanggih apa teknologi yang memungkinkan komunikasi seseorang dipantau tanpa sepengetahuannya?
Salah satu teknologi yang menjadi sorotan adalah LIMS (Lawful Interception Management System).
LIMS merupakan sistem pengelolaan intersepsi komunikasi yang bekerja melalui infrastruktur jaringan telekomunikasi. Dalam mekanisme penyadapan yang sah, sistem ini membantu mengelola permintaan, menentukan target, serta menyalurkan data hasil intersepsi kepada pihak berwenang.
Data yang diperoleh dapat berupa metadata komunikasi hingga isi percakapan, bergantung pada kemampuan jaringan, enkripsi, dan otorisasi yang berlaku.
Namun, LIMS berbeda dengan Pegasus.
Pegasus adalah perangkat lunak mata-mata (spyware) yang dikembangkan NSO Group. Teknologi ini dapat menyusup langsung ke ponsel target, bahkan melalui serangan zero-click yang tidak mengharuskan korban mengklik tautan.
Ketika berhasil menginfeksi perangkat, Pegasus dapat mengakses pesan, foto, lokasi, mikrofon, hingga kamera.
Selain keduanya, dunia pengawasan digital juga mengenal IMSI catcher yang dapat menyamar sebagai menara BTS, serta eksploitasi protokol SS7 yang berpotensi digunakan untuk melacak lokasi atau mengalihkan komunikasi.
⚠️ Tetapi kemampuan sebuah teknologi bukan bukti bahwa teknologi tersebut digunakan dalam kasus tertentu. Dugaan penyadapan tetap memerlukan pembuktian melalui investigasi dan pemeriksaan forensik.
Persoalannya bukan sekadar siapa yang mampu menyadap siapa.
Lebih jauh, siapa yang memiliki akses terhadap teknologi tersebut? Bagaimana pengawasannya? Siapa yang memastikan penyadapan tidak disalahgunakan?
Sebab, di balik kecanggihan teknologi pengawasan, ada hak privasi warga negara dan kekuasaan yang harus dipertanggungjawabkan.
Geser carousel untuk memahami cara kerja teknologi penyadapan tingkat tinggi. ➡️
📚 Rujukan: Diolah dari berbagai sumber.
#JurnalismeData
#LIMS
#Pegasus
#Penyadapan
1.779 HEKTARE SAWAH BOLMONG TERINDIKASI TERDAMPAK KEMARAU 2026. DARI MANA ANGKANYA?
Ketika berbagai instansi memiliki angka luas sawah yang berbeda, bagaimana kita bisa mengetahui seberapa luas sawah yang terdampak kekeringan?
Zonautara.com memilih menghitungnya secara independen melalui pendekatan jurnalisme data.
Tim Data Zonautara.com menggunakan Peta Lahan Baku Sawah dari Badan Informasi Geospasial (BIG), citra satelit Sentinel-2, serta Google Earth Engine untuk menganalisis perubahan kondisi sawah selama Juli–September 2026.
Kami membandingkan tingkat kehijauan tanaman (NDVI) dan kelembapan vegetasi (NDMI) dengan periode yang sama pada 2023–2025. Analisis dilengkapi data curah hujan CHIRPS, pengamatan radar Sentinel-1, dan pemeriksaan lapangan.
Apa yang kami temukan?
📍 19.388,06 hektare sawah terpetakan di Kabupaten Bolaang Mongondow.
📍 12.235,23 hektare memiliki pengamatan satelit memadai selama tiga bulan.
📍 1.778,87 hektare menunjukkan penurunan indeks vegetasi dan kelembapan pada sedikitnya dua bulan.
📍 498,66 hektare indikasi tersebut berada di Kecamatan Lolak.
Mengapa Lolak menjadi perhatian khusus?
Karena kawasan ini berkaitan dengan liputan mendalam kami mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Lolak dan sejauh mana manfaat irigasinya menjangkau petani.
Namun, penting dipahami bahwa indikasi satelit bukan bukti seluruh lahan tersebut mengalami kekeringan. Perubahan vegetasi juga dapat dipengaruhi masa panen, lahan bera, atau pola tanam.
Karena itu, kami memadukan analisis satelit dengan kunjungan lapangan, wawancara petani, dan pemeriksaan kondisi irigasi.
Jurnalisme data bukan sekadar menyajikan angka. Kami membuka metode penghitungan agar publik bisa memeriksa dan mengujinya kembali.
📖 Baca metode, hasil, dan peta interaktif:
zonautara.com/2026/10/20/menghitung-dampak-kekeringan-sawah-di-bolmong-saat-kemarau-2026/
🔎 Ikuti serial liputan mendalam PSN Bendungan Lolak:
s.id/bendunganlolak01
Olahan data: Tim Data Zonautara.com / Ronny Adolof Buol
#JurnalismeData
#BendunganLolak
#Kekeringan
#Sawah
HUTAN TERBAKAR, INDONESIA MENANGGUNG TAGIHAN HINGGA Rp565 TRILIUN!
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan pohon yang hangus dan asap yang menutupi langit. Ada kerugian ekonomi, penerimaan daerah yang hilang, hingga biaya kesehatan yang harus ditanggung masyarakat.
Laporan terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS), November 2026, memperkirakan total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla 2026 berpotensi mencapai Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun, berdasarkan dua skenario perhitungan.
Seberapa besar dampaknya?
Ada 1,92 juta hektare hutan dan lahan terbakar sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Papua Selatan mencatat luas terbakar terbesar, mencapai 319.119,68 hektare.
Rp340,38 triliun potensi kerugian ekonomi, setara 2,69% PDB dalam model CELIOS. Sekitar 77% kerugian berasal dari sektor kehutanan dan penebangan kayu. Sisanya menjalar ke perdagangan, industri, pertambangan, transportasi, hingga jasa keuangan.
Rp4,06 triliun potensi penerimaan pajak daerah hilang akibat melemahnya aktivitas ekonomi.
Rp19,20 triliun estimasi biaya kesehatan dalam skenario masyarakat terdiagnosis ISPA. Jika turut memperhitungkan masyarakat yang mengalami gejala, nilainya melonjak menjadi Rp224,65 triliun.
Dalam skenario yang lebih luas, CELIOS memperkirakan sebanyak 41,89 juta orang berpotensi mengalami diagnosis maupun gejala ISPA.
Temuan ini menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak berhenti di wilayah yang terbakar. Kerugiannya bisa menjalar ke daerah lain, sementara masyarakat menanggung risiko kesehatan dan kehilangan penghasilan.
Pertanyaannya, sampai kapan kebakaran hutan terus dianggap sebagai bencana musiman, ketika ongkosnya harus dibayar begitu mahal?
Geser carousel untuk menelusuri data dan dampaknya. Dan baca artikel lengkapnya di Zonautara.com.
Sumber utama bahan: CELIOS, Membakar Hutan, Hanguskan Ekonomi: Dampak Karhutla terhadap Biaya Ekonomi dan Biaya Kesehatan (November 2026), oleh Nailul Huda dan Bhima Yudhistira Adhinegara.
Materi diolah oleh Tim Data Zonautara.com.
#JurnalismeData
#Karhutla
#KrisisIklim
Kami Memilih Pembaca, Bukan Iklan yang Mengganggu.
Zonautara.com kini tidak lagi menayangkan iklan programatik di seluruh konten website kami. Ini bukan berarti jurnalisme tidak membutuhkan pendapatan. Justru kami percaya keberlanjutan media harus dibangun tanpa mengorbankan pengalaman membaca.
Iklan otomatis yang sulit dikendalikan dapat muncul di tengah artikel, tidak sesuai konteks, bahkan memecah perhatian. Terutama saat Anda membaca liputan mendalam, investigasi, dan jurnalisme data yang membutuhkan fokus.
Sebagai media lokal dengan trafik yang belum mencapai jutaan, pemasukan dari iklan programatik pun tidak signifikan dibandingkan gangguan yang ditimbulkannya.
Lantas, dari mana Zonautara memperoleh pendapatan?
Dari kerja sama yang sejalan dengan nilai redaksi, hibah liputan, fellowship, berbagai program, inovasi konten dan karya jurnalistik, serta dukungan pembaca. Satu hal yang tidak berubah: Tidak ada pihak yang boleh mengintervensi keputusan editorial kami.
Kami mengajak Anda ikut menjaga jurnalisme yang independen, berkualitas, dan nyaman dibaca.
📖 Berlangganan melalui Teras.id: https://s.id/dukungzu
❤️ Berdonasi untuk Zonautara: https://s.id/donasizonautara
Membaca, membagikan liputan kami, dan mengajak orang lain berdiskusi juga merupakan dukungan yang berarti.
Karena perhatian pembaca semestinya tertuju pada isi berita, bukan pada iklan yang menghalanginya.
Terima kasih telah bersama Zonautara.com.
Tak Sekadar Menyajikan Berita.
#Zonautaradotcom
#JurnalismeIndependen
#MediaLokal
#JurnalismeData
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan kritik tajam bahwa masyarakat lokal seolah "hanya menumpang" di tanah mereka sendiri karena sebagian besar hutan dan sumber daya di Papua dikuasai oleh orang Jakarta, jenderal, serta para konglomerat.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam sebuah forum resmi Papeda Summit 2026.
Pernyataan Elisa tersebut menyiratkan soal ketimpangan penguasaan bahwa masyarakat asli Papua tidak memiliki akses atau kepemilikan yang memadai atas hutan mereka sendiri. Pernyataan itu juga menyampaikan soal kekhawatiran terhadap wilayah tambang. Elisa memperingatkan bahwa tanpa perlindungan hukum yang jelas, masyarakat Papua akan tidak berdaya ketika ada pembukaan lahan atau tambang, karena hak atas tanah dan hutan sudah dikuasai pihak luar.
Elisa Kambu meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat urusan hukum dan pengakuan terhadap tanah masyarakat adat agar rakyat Papua memiliki legalitas dan dapat memproteksi wilayahnya.
#papua
#hutanpapua
#tanahadat
