Welcome to Zonautara.com
Kami menyajikan beragam informasi baik berupa berita, artikel, opini maupun data. Telusuri melalui index.
Siaga El Niño: Kemarau Panjang
Laporan mengenai dampak fenomena El Niño terhadap krisis kekeringan ekstrem, ancaman kebakaran hutan, serta situasi dan kondisi terkait.
Baca liputan khusus Zonautara.com yang tayang di platform kolaboratif Teras.id, dengan dukungan Tempo, Tempo Institute dan IFPIM
Follow Instagram Kami
Siapa sebenarnya mereka? Orang Indonesia, orang Filipina, atau hidup di antara keduanya?
Di Bitung, Sulawesi Utara, ribuan warga keturunan Sangihe-Filipina menyimpan kisah panjang tentang asal-usul, identitas, kewarganegaraan, dan pengakuan negara.
Mereka hidup dalam satu komunitas, tetapi tidak selalu memiliki status yang sama. Ada yang telah mengantongi dokumen kewarganegaraan Indonesia, ada yang masih berhadapan dengan persoalan administrasi dan legalitas. Di balik semua itu, tersimpan cerita keluarga, perpindahan lintas generasi, dan hubungan sejarah dua negara yang dipisahkan batas wilayah.
Tim Zonautara.com turun langsung menemui mereka. Mendengarkan kesaksian, menelusuri dokumen, menggali sejarah, dan mencari jawaban dari berbagai pihak.
Semakin jauh penelusuran dilakukan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Sebab persoalan ini bukan sekadar tentang selembar dokumen, melainkan tentang manusia, hak, dan masa depan generasi mereka.
Siapa yang diakui? Siapa yang masih menunggu? Dan bagaimana negara hadir dalam kehidupan mereka?
Nantikan serial liputan mendalam Zonautara.com tentang komunitas keturunan Sangihe-Filipina di Bitung.
Tayang mulai pekan ketiga November 2026 di Teras.id.
#Zonautara #LiputanMendalam #SangiheFilipina #TerasId
BSU 2026 CAIR Rp900 RIBU, SIAPA YANG BERHAK MENERIMA?
Pemerintah menetapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 bagi pekerja yang memenuhi persyaratan. Bantuan ini merupakan akumulasi Rp300.000 per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026, yang direncanakan dibayarkan sekaligus.
Namun, tidak semua pekerja otomatis berhak menerima bantuan tersebut.
Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, penerima BSU harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki NIK, terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, serta memenuhi ketentuan batas penghasilan.
Batas gaji yang ditetapkan adalah Rp3,5 juta per bulan. Namun, pekerja dengan gaji lebih tinggi masih berpeluang memenuhi persyaratan apabila batas upah di daerahnya mengikuti UMK atau UMP yang lebih tinggi.
Sementara itu, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, dan Polri tidak termasuk kelompok penerima BSU.
Lantas, bagaimana mengetahui apakah nama Anda masuk dalam daftar penerima?
Pengecekan dapat dilakukan melalui kanal resmi pemerintah, termasuk portal BSU Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id. Pastikan selalu mengikuti pengumuman terbaru mengenai ketersediaan layanan pengecekan BSU 2026.
Geser seluruh slide untuk mengetahui besaran bantuan, persyaratan penerima, kelompok yang dikecualikan, ketentuan batas gaji, hingga panduan pengecekan status.
Jangan mudah percaya pada tautan tidak resmi yang meminta data pribadi atau biaya pencairan. BSU tidak dipungut biaya.
Simpan informasi ini dan bagikan kepada keluarga, teman, atau rekan kerja yang mungkin memenuhi persyaratan.
#BSU2026
#BantuanSubsidiUpah
#Zonautara
📸 ABADIKAN PESONA WISATA SULAWESI UTARA!
Punya foto terbaik dari destinasi wisata di Sulawesi Utara? Saatnya menunjukkan karyamu melalui FUN PHOTOGRAPHY dengan tema Photo Travel (Wisata) yang mengusung semangat “Framing the Blue Harmony of North Sulawesi”.
Kompetisi ini terbuka untuk umum!
📍 SYARAT DAN KETENTUAN UTAMA:
✅ Foto merupakan karya asli sendiri, belum pernah memenangkan lomba atau dipublikasikan di media massa.
✅ Diambil antara Januari 2024 – 17 November 2026 di destinasi wisata atau lokasi potensial wisata di Sulawesi Utara.
✅ Menggunakan kamera DSLR/Mirrorless. Drone diperbolehkan dengan ketentuan tertentu.
✅ Foto harus menampilkan suasana, tempat, dan budaya secara alami. Festival dan pertunjukan budaya resmi diperbolehkan.
✅ DILARANG menggunakan AI generated, menambah, menghapus, atau memindahkan objek, serta melakukan manipulasi digital berlebihan.
✅ Editing hanya diperbolehkan untuk penyesuaian minor seperti cropping, saturasi, warna, brightness, dan contrast.
✅ Foto tidak mengandung unsur SARA, pornografi, politik, kekerasan, atau pelanggaran hukum.
✅ Format JPG/JPEG, resolusi minimal 1920 × 1080 piksel atau ukuran file minimal 2 MB, tanpa watermark, teks, atau logo.
✅ Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal 3 foto terbaik dan hanya mengikuti satu kategori.
📩 CARA PENGIRIMAN
Kirim foto ke [email protected] disertai judul, lokasi, dan waktu pengambilan.
Format nama file:
Judulfoto_01_NamaFotografer.jpg
⏰ BATAS AKHIR PENGIRIMAN
18 NOVEMBER 2026, PUKUL 23.59 WITA
Hak cipta tetap milik fotografer. Panitia/Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara berhak menggunakan foto untuk promosi wisata, publikasi kedinasan, dan pameran nonkomersial tanpa batas waktu, dengan mencantumkan nama fotografer.
Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
🌊 Tunjukkan pesona Sulawesi Utara melalui lensa kameramu!
Sebuah kemasan dibeli dalam hitungan menit. Dipakai sebentar, lalu dibuang. Setelah itu, perjalanannya menjadi lebih panjang.
Ada yang memungutnya dari jalan. Ada yang menariknya dari sungai. Ada yang memilah, mengangkut, menyeberangkan, mengirim, dan mengolahnya. Setiap tahap membutuhkan tenaga, waktu, fasilitas, dan biaya.
Tetapi ketika sebuah kemasan kehilangan nilainya dan berubah menjadi sampah, pertanyaannya menjadi jauh lebih sulit: Siapa yang membayar semua ongkos itu?
Sejak April 2026, Zonautara.com menelusuri pertanyaan tersebut melalui kerja lapangan, wawancara, dokumen, dan perjalanan material setelah dibuang. Semakin jauh kami mengikuti jejaknya, semakin jelas bahwa persoalan sampah tidak hanya berbicara tentang apa yang mencemari sungai atau laut.
Ini juga cerita tentang siapa yang menanggung biaya ketika material tak lagi berharga. Tentang siapa yang bertanggung jawab setelah sebuah produk selesai digunakan. Dan tentang apakah sebuah sistem yang bergantung pada banyak pihak dapat terus bekerja ketika biaya terus berjalan.
Dalam waktu dekat, kami akan menerbitkan liputan mendalam yang telah dikerjakan selama berbulan bulan.
Satu pertanyaan menjadi pintu masuknya: Setelah sebuah kemasan kehilangan nilainya dan menjadi sampah, siapa yang membayar ongkos mengumpulkan, mengangkut, dan mengolahnya?
#sampah
BAGAIMANA LIMS MENYADAP? APA BEDANYA DENGAN PEGASUS?
Di tengah mencuatnya isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, muncul pertanyaan penting: secanggih apa teknologi yang memungkinkan komunikasi seseorang dipantau tanpa sepengetahuannya?
Salah satu teknologi yang menjadi sorotan adalah LIMS (Lawful Interception Management System).
LIMS merupakan sistem pengelolaan intersepsi komunikasi yang bekerja melalui infrastruktur jaringan telekomunikasi. Dalam mekanisme penyadapan yang sah, sistem ini membantu mengelola permintaan, menentukan target, serta menyalurkan data hasil intersepsi kepada pihak berwenang.
Data yang diperoleh dapat berupa metadata komunikasi hingga isi percakapan, bergantung pada kemampuan jaringan, enkripsi, dan otorisasi yang berlaku.
Namun, LIMS berbeda dengan Pegasus.
Pegasus adalah perangkat lunak mata-mata (spyware) yang dikembangkan NSO Group. Teknologi ini dapat menyusup langsung ke ponsel target, bahkan melalui serangan zero-click yang tidak mengharuskan korban mengklik tautan.
Ketika berhasil menginfeksi perangkat, Pegasus dapat mengakses pesan, foto, lokasi, mikrofon, hingga kamera.
Selain keduanya, dunia pengawasan digital juga mengenal IMSI catcher yang dapat menyamar sebagai menara BTS, serta eksploitasi protokol SS7 yang berpotensi digunakan untuk melacak lokasi atau mengalihkan komunikasi.
⚠️ Tetapi kemampuan sebuah teknologi bukan bukti bahwa teknologi tersebut digunakan dalam kasus tertentu. Dugaan penyadapan tetap memerlukan pembuktian melalui investigasi dan pemeriksaan forensik.
Persoalannya bukan sekadar siapa yang mampu menyadap siapa.
Lebih jauh, siapa yang memiliki akses terhadap teknologi tersebut? Bagaimana pengawasannya? Siapa yang memastikan penyadapan tidak disalahgunakan?
Sebab, di balik kecanggihan teknologi pengawasan, ada hak privasi warga negara dan kekuasaan yang harus dipertanggungjawabkan.
Geser carousel untuk memahami cara kerja teknologi penyadapan tingkat tinggi. ➡️
📚 Rujukan: Diolah dari berbagai sumber.
#JurnalismeData
#LIMS
#Pegasus
#Penyadapan
1.779 HEKTARE SAWAH BOLMONG TERINDIKASI TERDAMPAK KEMARAU 2026. DARI MANA ANGKANYA?
Ketika berbagai instansi memiliki angka luas sawah yang berbeda, bagaimana kita bisa mengetahui seberapa luas sawah yang terdampak kekeringan?
Zonautara.com memilih menghitungnya secara independen melalui pendekatan jurnalisme data.
Tim Data Zonautara.com menggunakan Peta Lahan Baku Sawah dari Badan Informasi Geospasial (BIG), citra satelit Sentinel-2, serta Google Earth Engine untuk menganalisis perubahan kondisi sawah selama Juli–September 2026.
Kami membandingkan tingkat kehijauan tanaman (NDVI) dan kelembapan vegetasi (NDMI) dengan periode yang sama pada 2023–2025. Analisis dilengkapi data curah hujan CHIRPS, pengamatan radar Sentinel-1, dan pemeriksaan lapangan.
Apa yang kami temukan?
📍 19.388,06 hektare sawah terpetakan di Kabupaten Bolaang Mongondow.
📍 12.235,23 hektare memiliki pengamatan satelit memadai selama tiga bulan.
📍 1.778,87 hektare menunjukkan penurunan indeks vegetasi dan kelembapan pada sedikitnya dua bulan.
📍 498,66 hektare indikasi tersebut berada di Kecamatan Lolak.
Mengapa Lolak menjadi perhatian khusus?
Karena kawasan ini berkaitan dengan liputan mendalam kami mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Lolak dan sejauh mana manfaat irigasinya menjangkau petani.
Namun, penting dipahami bahwa indikasi satelit bukan bukti seluruh lahan tersebut mengalami kekeringan. Perubahan vegetasi juga dapat dipengaruhi masa panen, lahan bera, atau pola tanam.
Karena itu, kami memadukan analisis satelit dengan kunjungan lapangan, wawancara petani, dan pemeriksaan kondisi irigasi.
Jurnalisme data bukan sekadar menyajikan angka. Kami membuka metode penghitungan agar publik bisa memeriksa dan mengujinya kembali.
📖 Baca metode, hasil, dan peta interaktif:
zonautara.com/2026/10/20/menghitung-dampak-kekeringan-sawah-di-bolmong-saat-kemarau-2026/
🔎 Ikuti serial liputan mendalam PSN Bendungan Lolak:
s.id/bendunganlolak01
Olahan data: Tim Data Zonautara.com / Ronny Adolof Buol
#JurnalismeData
#BendunganLolak
#Kekeringan
#Sawah
HUTAN TERBAKAR, INDONESIA MENANGGUNG TAGIHAN HINGGA Rp565 TRILIUN!
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan pohon yang hangus dan asap yang menutupi langit. Ada kerugian ekonomi, penerimaan daerah yang hilang, hingga biaya kesehatan yang harus ditanggung masyarakat.
Laporan terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS), November 2026, memperkirakan total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla 2026 berpotensi mencapai Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun, berdasarkan dua skenario perhitungan.
Seberapa besar dampaknya?
Ada 1,92 juta hektare hutan dan lahan terbakar sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Papua Selatan mencatat luas terbakar terbesar, mencapai 319.119,68 hektare.
Rp340,38 triliun potensi kerugian ekonomi, setara 2,69% PDB dalam model CELIOS. Sekitar 77% kerugian berasal dari sektor kehutanan dan penebangan kayu. Sisanya menjalar ke perdagangan, industri, pertambangan, transportasi, hingga jasa keuangan.
Rp4,06 triliun potensi penerimaan pajak daerah hilang akibat melemahnya aktivitas ekonomi.
Rp19,20 triliun estimasi biaya kesehatan dalam skenario masyarakat terdiagnosis ISPA. Jika turut memperhitungkan masyarakat yang mengalami gejala, nilainya melonjak menjadi Rp224,65 triliun.
Dalam skenario yang lebih luas, CELIOS memperkirakan sebanyak 41,89 juta orang berpotensi mengalami diagnosis maupun gejala ISPA.
Temuan ini menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak berhenti di wilayah yang terbakar. Kerugiannya bisa menjalar ke daerah lain, sementara masyarakat menanggung risiko kesehatan dan kehilangan penghasilan.
Pertanyaannya, sampai kapan kebakaran hutan terus dianggap sebagai bencana musiman, ketika ongkosnya harus dibayar begitu mahal?
Geser carousel untuk menelusuri data dan dampaknya. Dan baca artikel lengkapnya di Zonautara.com.
Sumber utama bahan: CELIOS, Membakar Hutan, Hanguskan Ekonomi: Dampak Karhutla terhadap Biaya Ekonomi dan Biaya Kesehatan (November 2026), oleh Nailul Huda dan Bhima Yudhistira Adhinegara.
Materi diolah oleh Tim Data Zonautara.com.
#JurnalismeData
#Karhutla
#KrisisIklim
Kami Memilih Pembaca, Bukan Iklan yang Mengganggu.
Zonautara.com kini tidak lagi menayangkan iklan programatik di seluruh konten website kami. Ini bukan berarti jurnalisme tidak membutuhkan pendapatan. Justru kami percaya keberlanjutan media harus dibangun tanpa mengorbankan pengalaman membaca.
Iklan otomatis yang sulit dikendalikan dapat muncul di tengah artikel, tidak sesuai konteks, bahkan memecah perhatian. Terutama saat Anda membaca liputan mendalam, investigasi, dan jurnalisme data yang membutuhkan fokus.
Sebagai media lokal dengan trafik yang belum mencapai jutaan, pemasukan dari iklan programatik pun tidak signifikan dibandingkan gangguan yang ditimbulkannya.
Lantas, dari mana Zonautara memperoleh pendapatan?
Dari kerja sama yang sejalan dengan nilai redaksi, hibah liputan, fellowship, berbagai program, inovasi konten dan karya jurnalistik, serta dukungan pembaca. Satu hal yang tidak berubah: Tidak ada pihak yang boleh mengintervensi keputusan editorial kami.
Kami mengajak Anda ikut menjaga jurnalisme yang independen, berkualitas, dan nyaman dibaca.
📖 Berlangganan melalui Teras.id: https://s.id/dukungzu
❤️ Berdonasi untuk Zonautara: https://s.id/donasizonautara
Membaca, membagikan liputan kami, dan mengajak orang lain berdiskusi juga merupakan dukungan yang berarti.
Karena perhatian pembaca semestinya tertuju pada isi berita, bukan pada iklan yang menghalanginya.
Terima kasih telah bersama Zonautara.com.
Tak Sekadar Menyajikan Berita.
#Zonautaradotcom
#JurnalismeIndependen
#MediaLokal
#JurnalismeData
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan kritik tajam bahwa masyarakat lokal seolah "hanya menumpang" di tanah mereka sendiri karena sebagian besar hutan dan sumber daya di Papua dikuasai oleh orang Jakarta, jenderal, serta para konglomerat.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam sebuah forum resmi Papeda Summit 2026.
Pernyataan Elisa tersebut menyiratkan soal ketimpangan penguasaan bahwa masyarakat asli Papua tidak memiliki akses atau kepemilikan yang memadai atas hutan mereka sendiri. Pernyataan itu juga menyampaikan soal kekhawatiran terhadap wilayah tambang. Elisa memperingatkan bahwa tanpa perlindungan hukum yang jelas, masyarakat Papua akan tidak berdaya ketika ada pembukaan lahan atau tambang, karena hak atas tanah dan hutan sudah dikuasai pihak luar.
Elisa Kambu meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat urusan hukum dan pengakuan terhadap tanah masyarakat adat agar rakyat Papua memiliki legalitas dan dapat memproteksi wilayahnya.
#papua
#hutanpapua
#tanahadat
Obrolan Redaksi Topik 10: "Menakar Manfaat Bendungan Lolak"
Sepuluh tulisan dalam serial liputan mendalam “Menakar Manfaat Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Utara” telah terbit di Teras.id. Kini saatnya kami mengajak Anda melihat cerita di balik proses peliputannya.
Mengapa Zonautara.com kembali ke Bendungan Lolak?
Di lapangan, kami menemukan cerita yang tidak selalu sama. Ada petani yang sudah menikmati air irigasi, tetapi ada pula yang masih menunggu jaringan pengairan menjangkau sawahnya. Ada warga yang terus memperjuangkan ganti rugi lahan, sementara sejumlah fasilitas pendukung bendungan belum dimanfaatkan secara optimal.
Kami juga menelusuri dokumen pemerintah, mewawancarai berbagai pihak, hingga menggunakan citra satelit untuk membantu membaca kondisi persawahan selama kemarau 2026.
Bagaimana semua temuan itu dihimpun, diuji, dan diolah menjadi karya jurnalistik? Apa tantangan reporter di lapangan? Dan pertanyaan apa yang masih tersisa setelah sepuluh laporan diterbitkan?
OBROLAN REDAKSI: MENAKAR MANFAAT BENDUNGAN LOLAK
Bersama jurnalis Zonautara.com Marsal Datundugon ( @marshal_datundugon ) dan Neno Karlina ( @nenokarlina ) , serta dipandu Jufri Kasumbala ( @jufrikasumbala ).
📅 Senin, 2 November 2026
⏰ 19.00 WITA
📍 INSTAGRAM LIVE @zonautaradotcom
Kami mengundang Anda untuk bergabung, bertanya, dan berdiskusi. Sebab pembangunan tidak cukup hanya dinilai dari infrastruktur yang telah berdiri, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Serial liputan ini merupakan kolaborasi Zonautara.com bersama Tempo dan Teras.id.
Dukung keberlanjutan jurnalisme mendalam melalui langganan Teras Plus: s.id/dukungzu
Sampai bertemu di Obrolan Redaksi!
#ObrolanRedaksi
#BendunganLolak
#PSNSulut
#TerasID
