BAGAIMANA LIMS MENYADAP? APA BEDANYA DENGAN PEGASUS?

Di tengah mencuatnya isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, muncul pertanyaan penting: secanggih apa teknologi yang memungkinkan komunikasi seseorang dipantau tanpa sepengetahuannya?

Salah satu teknologi yang menjadi sorotan adalah LIMS (Lawful Interception Management System).

LIMS merupakan sistem pengelolaan intersepsi komunikasi yang bekerja melalui infrastruktur jaringan telekomunikasi. Dalam mekanisme penyadapan yang sah, sistem ini membantu mengelola permintaan, menentukan target, serta menyalurkan data hasil intersepsi kepada pihak berwenang.

Data yang diperoleh dapat berupa metadata komunikasi hingga isi percakapan, bergantung pada kemampuan jaringan, enkripsi, dan otorisasi yang berlaku.

Namun, LIMS berbeda dengan Pegasus.

Pegasus adalah perangkat lunak mata-mata (spyware) yang dikembangkan NSO Group. Teknologi ini dapat menyusup langsung ke ponsel target, bahkan melalui serangan zero-click yang tidak mengharuskan korban mengklik tautan.

Ketika berhasil menginfeksi perangkat, Pegasus dapat mengakses pesan, foto, lokasi, mikrofon, hingga kamera.

Selain keduanya, dunia pengawasan digital juga mengenal IMSI catcher yang dapat menyamar sebagai menara BTS, serta eksploitasi protokol SS7 yang berpotensi digunakan untuk melacak lokasi atau mengalihkan komunikasi.

⚠️ Tetapi kemampuan sebuah teknologi bukan bukti bahwa teknologi tersebut digunakan dalam kasus tertentu. Dugaan penyadapan tetap memerlukan pembuktian melalui investigasi dan pemeriksaan forensik.

Persoalannya bukan sekadar siapa yang mampu menyadap siapa.

Lebih jauh, siapa yang memiliki akses terhadap teknologi tersebut? Bagaimana pengawasannya? Siapa yang memastikan penyadapan tidak disalahgunakan?

Sebab, di balik kecanggihan teknologi pengawasan, ada hak privasi warga negara dan kekuasaan yang harus dipertanggungjawabkan.

Geser carousel untuk memahami cara kerja teknologi penyadapan tingkat tinggi. ➡️

📚 Rujukan: Diolah dari berbagai sumber.

#JurnalismeData
#LIMS
#Pegasus
#Penyadapan ...

1.779 HEKTARE SAWAH BOLMONG TERINDIKASI TERDAMPAK KEMARAU 2026. DARI MANA ANGKANYA?

Ketika berbagai instansi memiliki angka luas sawah yang berbeda, bagaimana kita bisa mengetahui seberapa luas sawah yang terdampak kekeringan?

Zonautara.com memilih menghitungnya secara independen melalui pendekatan jurnalisme data.

Tim Data Zonautara.com menggunakan Peta Lahan Baku Sawah dari Badan Informasi Geospasial (BIG), citra satelit Sentinel-2, serta Google Earth Engine untuk menganalisis perubahan kondisi sawah selama Juli–September 2026.

Kami membandingkan tingkat kehijauan tanaman (NDVI) dan kelembapan vegetasi (NDMI) dengan periode yang sama pada 2023–2025. Analisis dilengkapi data curah hujan CHIRPS, pengamatan radar Sentinel-1, dan pemeriksaan lapangan.

Apa yang kami temukan?

📍 19.388,06 hektare sawah terpetakan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

📍 12.235,23 hektare memiliki pengamatan satelit memadai selama tiga bulan.

📍 1.778,87 hektare menunjukkan penurunan indeks vegetasi dan kelembapan pada sedikitnya dua bulan.

📍 498,66 hektare indikasi tersebut berada di Kecamatan Lolak.

Mengapa Lolak menjadi perhatian khusus?

Karena kawasan ini berkaitan dengan liputan mendalam kami mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Lolak dan sejauh mana manfaat irigasinya menjangkau petani.

Namun, penting dipahami bahwa indikasi satelit bukan bukti seluruh lahan tersebut mengalami kekeringan. Perubahan vegetasi juga dapat dipengaruhi masa panen, lahan bera, atau pola tanam.

Karena itu, kami memadukan analisis satelit dengan kunjungan lapangan, wawancara petani, dan pemeriksaan kondisi irigasi.

Jurnalisme data bukan sekadar menyajikan angka. Kami membuka metode penghitungan agar publik bisa memeriksa dan mengujinya kembali.

📖 Baca metode, hasil, dan peta interaktif:
zonautara.com/2026/10/20/menghitung-dampak-kekeringan-sawah-di-bolmong-saat-kemarau-2026/

🔎 Ikuti serial liputan mendalam PSN Bendungan Lolak:
s.id/bendunganlolak01

Olahan data: Tim Data Zonautara.com / Ronny Adolof Buol

#JurnalismeData
#BendunganLolak
#Kekeringan
#Sawah ...

HUTAN TERBAKAR, INDONESIA MENANGGUNG TAGIHAN HINGGA Rp565 TRILIUN!

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan pohon yang hangus dan asap yang menutupi langit. Ada kerugian ekonomi, penerimaan daerah yang hilang, hingga biaya kesehatan yang harus ditanggung masyarakat.

Laporan terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS), November 2026, memperkirakan total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla 2026 berpotensi mencapai Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun, berdasarkan dua skenario perhitungan.

Seberapa besar dampaknya?

Ada 1,92 juta hektare hutan dan lahan terbakar sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Papua Selatan mencatat luas terbakar terbesar, mencapai 319.119,68 hektare.

Rp340,38 triliun potensi kerugian ekonomi, setara 2,69% PDB dalam model CELIOS. Sekitar 77% kerugian berasal dari sektor kehutanan dan penebangan kayu. Sisanya menjalar ke perdagangan, industri, pertambangan, transportasi, hingga jasa keuangan.

Rp4,06 triliun potensi penerimaan pajak daerah hilang akibat melemahnya aktivitas ekonomi.

Rp19,20 triliun estimasi biaya kesehatan dalam skenario masyarakat terdiagnosis ISPA. Jika turut memperhitungkan masyarakat yang mengalami gejala, nilainya melonjak menjadi Rp224,65 triliun.

Dalam skenario yang lebih luas, CELIOS memperkirakan sebanyak 41,89 juta orang berpotensi mengalami diagnosis maupun gejala ISPA.

Temuan ini menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak berhenti di wilayah yang terbakar. Kerugiannya bisa menjalar ke daerah lain, sementara masyarakat menanggung risiko kesehatan dan kehilangan penghasilan.

Pertanyaannya, sampai kapan kebakaran hutan terus dianggap sebagai bencana musiman, ketika ongkosnya harus dibayar begitu mahal?

Geser carousel untuk menelusuri data dan dampaknya. Dan baca artikel lengkapnya di Zonautara.com.

Sumber utama bahan: CELIOS, Membakar Hutan, Hanguskan Ekonomi: Dampak Karhutla terhadap Biaya Ekonomi dan Biaya Kesehatan (November 2026), oleh Nailul Huda dan Bhima Yudhistira Adhinegara.

Materi diolah oleh Tim Data Zonautara.com.

#JurnalismeData
#Karhutla
#KrisisIklim ...

Kami Memilih Pembaca, Bukan Iklan yang Mengganggu.

Zonautara.com kini tidak lagi menayangkan iklan programatik di seluruh konten website kami. Ini bukan berarti jurnalisme tidak membutuhkan pendapatan. Justru kami percaya keberlanjutan media harus dibangun tanpa mengorbankan pengalaman membaca.

Iklan otomatis yang sulit dikendalikan dapat muncul di tengah artikel, tidak sesuai konteks, bahkan memecah perhatian. Terutama saat Anda membaca liputan mendalam, investigasi, dan jurnalisme data yang membutuhkan fokus.

Sebagai media lokal dengan trafik yang belum mencapai jutaan, pemasukan dari iklan programatik pun tidak signifikan dibandingkan gangguan yang ditimbulkannya.

Lantas, dari mana Zonautara memperoleh pendapatan?

Dari kerja sama yang sejalan dengan nilai redaksi, hibah liputan, fellowship, berbagai program, inovasi konten dan karya jurnalistik, serta dukungan pembaca. Satu hal yang tidak berubah: Tidak ada pihak yang boleh mengintervensi keputusan editorial kami.

Kami mengajak Anda ikut menjaga jurnalisme yang independen, berkualitas, dan nyaman dibaca.

📖 Berlangganan melalui Teras.id: https://s.id/dukungzu

❤️ Berdonasi untuk Zonautara: https://s.id/donasizonautara

Membaca, membagikan liputan kami, dan mengajak orang lain berdiskusi juga merupakan dukungan yang berarti.

Karena perhatian pembaca semestinya tertuju pada isi berita, bukan pada iklan yang menghalanginya.

Terima kasih telah bersama Zonautara.com.

Tak Sekadar Menyajikan Berita.

#Zonautaradotcom
#JurnalismeIndependen
#MediaLokal
#JurnalismeData ...

FASILITAS WISATA BENDUNGAN LOLAK SEPI, ADA GAZEBO ROBOH

Sebuah gazebo beratap menyerupai huruf A tergeletak di tanah. Rangka kayunya terlepas, sebagian berserakan. Di sekelilingnya, rumput mengering dan sejumlah fasilitas tampak tidak terurus.

Inilah kondisi kawasan wisata Bendungan Lolak di Desa Pindol, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, ketika dikunjungi tim Zonautara.com pada 13 Oktober 2026.

Beberapa gazebo lain masih berdiri. Patung pemimpin adat Bolaang Mongondow menghiasi bagian tengah taman. Jalur pejalan kaki dan fasilitas pendukung telah dibangun.

Namun, tidak terlihat petugas berjaga. Toilet untuk pengunjung juga tidak ditemukan. Sementara menara pandang bendungan dalam keadaan tertutup ketika tim tiba.

Padahal, kawasan wisata merupakan salah satu manfaat tambahan yang direncanakan dari pembangunan Bendungan Lolak, Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai sekitar Rp2,02 triliun yang diresmikan pada Februari 2024.

Lantas, siapa yang bertanggung jawab mengelola dan memelihara fasilitas tersebut?

Petugas Unit Pengelola Bendungan Lolak menjelaskan bahwa pengelolaan wisata berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, tetapi belum berjalan sebagaimana direncanakan.

Ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab atas fasilitas yang rusak, petugas menyebut Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I masih menanganinya.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan pemeliharaan fasilitas publik yang telah dibangun.

Mengapa fasilitas wisata sudah rusak sebelum pemanfaatannya berjalan optimal? Kapan pengelolaan kawasan ini mendapat kepastian?

Baca laporan Zonautara.com di sini: https://s.id/bendunganlolak07

Laporan ini merupakan bagian dari serial Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Utara.

Dukung jurnalisme independen Zonautara.com dengan berlangganan:

https://s.id/dukungzu

Sebab keberhasilan pembangunan tidak berhenti pada peresmian. Fasilitas yang dibangun juga harus dirawat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

#TerasID
#BendunganLolak
#PSN
#BolaangMongondow ...