FASILITAS WISATA BENDUNGAN LOLAK SEPI, ADA GAZEBO ROBOH

Sebuah gazebo beratap menyerupai huruf A tergeletak di tanah. Rangka kayunya terlepas, sebagian berserakan. Di sekelilingnya, rumput mengering dan sejumlah fasilitas tampak tidak terurus.

Inilah kondisi kawasan wisata Bendungan Lolak di Desa Pindol, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, ketika dikunjungi tim Zonautara.com pada 13 Oktober 2026.

Beberapa gazebo lain masih berdiri. Patung pemimpin adat Bolaang Mongondow menghiasi bagian tengah taman. Jalur pejalan kaki dan fasilitas pendukung telah dibangun.

Namun, tidak terlihat petugas berjaga. Toilet untuk pengunjung juga tidak ditemukan. Sementara menara pandang bendungan dalam keadaan tertutup ketika tim tiba.

Padahal, kawasan wisata merupakan salah satu manfaat tambahan yang direncanakan dari pembangunan Bendungan Lolak, Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai sekitar Rp2,02 triliun yang diresmikan pada Februari 2024.

Lantas, siapa yang bertanggung jawab mengelola dan memelihara fasilitas tersebut?

Petugas Unit Pengelola Bendungan Lolak menjelaskan bahwa pengelolaan wisata berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, tetapi belum berjalan sebagaimana direncanakan.

Ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab atas fasilitas yang rusak, petugas menyebut Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I masih menanganinya.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan pemeliharaan fasilitas publik yang telah dibangun.

Mengapa fasilitas wisata sudah rusak sebelum pemanfaatannya berjalan optimal? Kapan pengelolaan kawasan ini mendapat kepastian?

Baca laporan Zonautara.com di sini: https://s.id/bendunganlolak07

Laporan ini merupakan bagian dari serial Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Utara.

Dukung jurnalisme independen Zonautara.com dengan berlangganan:

https://s.id/dukungzu

Sebab keberhasilan pembangunan tidak berhenti pada peresmian. Fasilitas yang dibangun juga harus dirawat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

#TerasID
#BendunganLolak
#PSN
#BolaangMongondow ...

MENANAM ATAU MENUNGGU AIR: DILEMA PETANI DI TENGAH KEMARAU

Markus (54) memiliki sawah di Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Bolaang Mongondow. Namun, sudah lama sawah itu tidak diolah.

"Tidak ada air, hanya mengharap hujan saja," katanya kepada Zonautara.com.

Di Mongkoinit Barat, Tohong mengalami kesulitan serupa. Pasokan air tak mencukupi, sementara bendung yang menjadi sumber pengairannya mengalami kerusakan.

Berbeda dengan keduanya, Ahmad (53) di Desa Lolak masih bisa menggarap sawah. Berkat jaringan irigasi yang berfungsi, ia mengaku dapat memanen padi hingga tiga kali setahun.

Tiga petani menghadapi kemarau yang sama, tetapi memiliki kesempatan menanam yang berbeda.

Bagi petani, menanam tanpa kepastian air berarti mempertaruhkan modal. Namun, menunggu hujan juga berarti kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan.

Padahal, ancaman kemarau telah diperingatkan BMKG sejak April 2026. Informasi disebut telah diteruskan melalui dinas pertanian dan penyuluh. Namun, sejumlah petani yang ditemui Zonautara.com mengaku tidak pernah menerima peringatan tersebut.

Data pemerintah mencatat 27 hektare padi sawah dan 947 hektare jagung terdampak kekeringan di Kecamatan Lolak.

Sementara analisis citra satelit Zonautara.com menemukan indikasi penurunan kondisi vegetasi pada sekitar 499 hektare sawah. Temuan ini bukan bukti pasti kekeringan atau gagal panen.

Bendungan Lolak senilai Rp2,02 triliun telah beroperasi. Namun, dari rencana layanan irigasi 2.214 hektare, BWS Sulawesi I menyebut baru 908 hektare yang menerima air.

Pertanyaannya, bagaimana peringatan iklim, data pertanian, dan pengelolaan irigasi bisa benar-benar membantu petani menentukan kapan harus menanam?

Baca laporan mendalam Zonautara.com:

https://s.id/bendunganlolak06

Laporan ini bagian dari serial PSN Sulawesi Utara dalam Edisi Khusus Teras.id: "Rapor Dua Tahun Prabowo-Gibran".

Dukung jurnalisme independen dengan berlangganan: https://s.id/dukungzu

Sebab bagi petani, sawah yang tak bisa ditanami bukan sekadar angka statistik. Ada penghidupan yang ikut tertunda.

#TerasID
#BendunganLolak
#PSN
#DuaTahunPrabowoGibran ...

AIR BENDUNGAN LOLAK TAK SAMPAI KE SAWAH, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

Bendungan Lolak sudah beroperasi. Air mengalir ke sungai. Tetapi mengapa sebagian petani masih kesulitan mendapatkan air untuk sawah mereka?

Di Mongkoinit Barat, Tohong sudah berbulan-bulan tidak menanam padi. Saluran irigasi di sekitar lahannya mengalami gangguan dan pasokan air tidak mencukupi.

Di Desa Lalow, Markus masih mengandalkan hujan karena jaringan irigasi belum menjangkau sawahnya. Namun di Desa Lolak, Ahmad tetap bisa mengolah sawah meskipun kemarau panjang melanda Bolaang Mongondow.

Tiga petani, tiga kondisi berbeda. Lantas, siapa sebenarnya yang mengatur air dari bendungan hingga sampai ke sawah?

Penelusuran Zonautara.com menemukan bahwa pengelolaan air melibatkan beberapa pihak dengan tanggung jawab berbeda.

Pengelola Bendungan Lolak mengatur pelepasan air dari bendungan ke sungai. Petugas irigasi di bawah mengatur pembagian air melalui jaringan sesuai kewenangannya. Perkumpulan Petani Pemakai Air berperan dalam pengelolaan jaringan tersier yang melayani petak-petak sawah.

Masalahnya, sejumlah petani mengaku jarang bertemu petugas pengatur air. Sebagian mengatur kebutuhan air sendiri, sementara saluran di beberapa lokasi rusak atau belum dibangun.

Dari target layanan Bendungan Lolak seluas 2.214 hektare, BWS menyebut baru 908 hektare yang telah menerima air. Jaringan pengembangan untuk 1.306 hektare lainnya belum dibangun.

Jika air tidak sampai ke sawah, ke mana petani harus mengadu?

Tim Zonautara.com menelusuri pembagian kewenangan, tanggung jawab pengelola, hingga jalur pengaduan yang dapat digunakan petani.

Baca laporan lengkap: https://s.id/bendunganlolak05

Liputan ini merupakan bagian dari serial PSN Sulawesi Utara dalam Edisi Khusus Teras.id: Rapor Dua Tahun Prabowo-Gibran".

Dukung jurnalisme independen Zonautara.com dengan berlangganan: https://s.id/dukungzu

Sebab bagi petani, yang terpenting bukan sekadar air tersedia di bendungan, tetapi siapa yang memastikan air itu sampai ke sawah.

#TerasID
#BendunganLolak
#PSN ...

DI BALIK ANGKA INVESTASI TRILIUNAN RUPIAH DI KEK BITUNG

Investasi sudah mencapai triliunan rupiah. Perusahaan berdatangan. Tetapi seberapa besar manfaat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang benar-benar dirasakan masyarakat?

Hingga triwulan II 2026, investasi kumulatif KEK Bitung tercatat Rp2,874 triliun, dengan 1.240 tenaga kerja dalam laporan capaian kawasan.

Namun, di balik angka tersebut, ada sejumlah fakta yang perlu diperhatikan.

Dari 14 perusahaan yang tercatat masuk, baru 8 perusahaan aktif beroperasi. Dari total kawasan seluas 534 hektare, baru 23,73 hektare atau sekitar 4,4 persen yang tercatat telah dimanfaatkan.

Realisasi investasi 2026 hingga triwulan II baru Rp1,544 miliar, sekitar 0,74 persen dari target Rp207,4 miliar.

Angka-angka itu memperlihatkan jarak antara rencana besar pengembangan kawasan industri dan realisasi di lapangan. Bukan berarti KEK Bitung belum memberi manfaat.

Salah satu warga Bitung, Stenly Walo, misalnya, memperoleh pekerjaan di PT Futai Sulawesi Utara. Penghasilannya membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, masih banyak pertanyaan tentang perluasan lapangan kerja dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Pemerintah daerah mengakui masih ada persoalan pematangan lahan, infrastruktur kawasan, hingga penyesuaian rencana induk (master plan) yang memengaruhi masuknya investasi baru.

Mengapa kawasan yang telah diresmikan sejak 2019 itu belum berkembang sesuai harapan? Siapa yang harus menyelesaikan hambatannya?

📰 Baca laporan mendalam Zonautara.com: https://s.id/psnsulut01

Liputan ini merupakan bagian dari serial Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Utara, dalam Edisi Khusus Teras.id: "Rapor Dua Tahun Prabowo-Gibran".

Kami menelusuri capaian pembangunan, hambatan, dan manfaat nyata yang diterima masyarakat.

Dukung jurnalisme independen.

Berlangganan untuk mengakses laporan premium Zonautara.com melalui Teras.id.
Dukung kami disini:
https://s.id/dukungzu

Sebab keberhasilan investasi bukan hanya soal berapa triliun rupiah yang tercatat, tetapi berapa banyak kesempatan dan kesejahteraan yang dihasilkan.

#TerasID
#KEKBitung
#PSN
#DuaTahunPrabowoGibran ...

DARI PETANI JADI PENDULANG EMAS: KISAH PEREMPUAN DI BALIK BENDUNGAN LOLAK

Sumarni Potabuga kini berusia 62 tahun. Di usia senjanya, perempuan asal Desa Pindol, Kabupaten Bolaang Mongondow, itu harus berendam dalam lumpur dan air untuk mendulang emas di Paret. Kaki dan jemarinya terluka. Namun, ia tidak punya banyak pilihan untuk bertahan hidup.

Dulu, Sumarni menggantungkan hidup dari kebun yang digarap bersama almarhum suaminya. Kini, sekitar satu hektare tanah yang diklaimnya sebagai milik keluarga telah tergenang air Bendungan Lolak. Sumarni mengaku belum menerima ganti rugi atas tanah tersebut.

Pada 2024, ketika pertama kali kisahnya diangkat Zonautara.com, Sumarni masih mengolah kebun pinjaman. Dua tahun kemudian, tanah pinjaman itu telah digunakan kembali oleh pemiliknya. Tanpa kebun dan penghasilan tetap, ia beralih menjadi pendulang emas.

Persoalan pembayaran tanah pun belum menemukan titik terang. Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I menyebut terdapat 11 bidang tanah di kawasan Hutan Produksi Terbatas yang uang santunannya dititipkan melalui pengadilan. Namun, Sumarni mengatakan tanah yang diperjuangkannya tidak termasuk dalam daftar tersebut.

Di balik Bendungan Lolak senilai Rp2,02 triliun yang telah diresmikan sejak 2024, masih ada pertanyaan mengenai hak warga yang terdampak pembangunan.

Bagaimana nasib mereka yang kehilangan sumber penghidupan demi pembangunan proyek besar? Dan siapa yang bertanggung jawab memastikan persoalan mereka diselesaikan?

🔎 Baca laporan mendalam Zonautara.com: 👉 https://s.id/bendunganlolak04

📌 Tulisan ini merupakan bagian dari serial liputan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Utara, dalam Edisi Khusus Teras.id: "Rapor Dua Tahun Prabowo-Gibran".

Kami menelusuri bukan hanya manfaat infrastruktur, tetapi juga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

📰 Dukung jurnalisme independen.

Berlangganan untuk membaca laporan premium Zonautara.com melalui Teras.id: 👉 https://s.id/dukungzu

Sebab pembangunan tidak cukup dinilai dari megahnya infrastruktur, tetapi juga dari bagaimana hak dan kehidupan warga dijaga.

#Zonautara
#TerasID
#BendunganLolak
#PSN
#Duatahunprabowogibran ...

Bendungnya sudah berdiri sejak 2019. Air mengalir di sungai. Namun, saluran irigasi yang seharusnya membawa air menuju 1.306 hektare lahan pertanian belum juga tersambung. Di Desa Pindol, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebuah tulisan pada dinding beton Bendung Lolak Atas masih mencantumkan janji pengairan untuk 1.306 hektare. Tujuh tahun berlalu, janji itu belum terwujud.

Apa yang sebenarnya menghambat pembangunan jaringan irigasi tersebut?

Penelusuran Zonautara.com menemukan persoalan yang melibatkan pengadaan tanah, tata ruang, dan anggaran konstruksi. Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I menyatakan desain teknis jaringan irigasi telah tersedia. Namun, pembangunan fisiknya belum memperoleh alokasi anggaran karena persoalan lahan belum diselesaikan.

Persoalan semakin rumit karena sebagian rencana jaringan bersinggungan dengan Kawasan Industri Mongondow (KIMONG). Pihak KIMONG mempertanyakan jalur irigasi dan keberadaan sawah yang akan dilayani. Sementara pemerintah masih menghadapi ketidakpastian pemanfaatan ruang.

Padahal, Bendungan Lolak senilai sekitar Rp2,02 triliun telah diresmikan sejak Februari 2024. Dari target layanan irigasi 2.214 hektare, baru 908 hektare yang menurut BWS telah menerima air.

Di tengah kemarau panjang 2026, persoalan ini bukan sekadar tentang saluran yang belum selesai. Ada petani yang masih menunggu air untuk menggarap lahannya.

Siapa yang harus mengambil keputusan agar pembangunan dapat dilanjutkan? Mengapa persoalan yang sudah diketahui sejak 2025 belum juga terselesaikan?

🔎 Baca laporan mendalam Zonautara.com: 👉 https://s.id/bendunganlolak03

📌 Tulisan ini merupakan bagian dari serial liputan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Utara, dalam Edisi Khusus Teras.id: "Rapor Dua Tahun Prabowo-Gibran".

Kami menelusuri manfaat proyek yang telah dibangun, hambatan yang belum teratasi, dan dampaknya bagi masyarakat.

Liputan mendalam membutuhkan kerja lapangan, penelusuran dokumen, pengujian data, dan keberlanjutan dukungan pembaca.

Berlangganan untuk mengakses laporan premium Zonautara.com melalui Teras.id: https://s.id/dukungzu

#TerasID
#BendunganLolak
#PSN
#duatahunprabowogibran ...