HUTAN TERBAKAR, INDONESIA MENANGGUNG TAGIHAN HINGGA Rp565 TRILIUN!

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan pohon yang hangus dan asap yang menutupi langit. Ada kerugian ekonomi, penerimaan daerah yang hilang, hingga biaya kesehatan yang harus ditanggung masyarakat.

Laporan terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS), November 2026, memperkirakan total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla 2026 berpotensi mencapai Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun, berdasarkan dua skenario perhitungan.

Seberapa besar dampaknya?

Ada 1,92 juta hektare hutan dan lahan terbakar sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Papua Selatan mencatat luas terbakar terbesar, mencapai 319.119,68 hektare.

Rp340,38 triliun potensi kerugian ekonomi, setara 2,69% PDB dalam model CELIOS. Sekitar 77% kerugian berasal dari sektor kehutanan dan penebangan kayu. Sisanya menjalar ke perdagangan, industri, pertambangan, transportasi, hingga jasa keuangan.

Rp4,06 triliun potensi penerimaan pajak daerah hilang akibat melemahnya aktivitas ekonomi.

Rp19,20 triliun estimasi biaya kesehatan dalam skenario masyarakat terdiagnosis ISPA. Jika turut memperhitungkan masyarakat yang mengalami gejala, nilainya melonjak menjadi Rp224,65 triliun.

Dalam skenario yang lebih luas, CELIOS memperkirakan sebanyak 41,89 juta orang berpotensi mengalami diagnosis maupun gejala ISPA.

Temuan ini menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak berhenti di wilayah yang terbakar. Kerugiannya bisa menjalar ke daerah lain, sementara masyarakat menanggung risiko kesehatan dan kehilangan penghasilan.

Pertanyaannya, sampai kapan kebakaran hutan terus dianggap sebagai bencana musiman, ketika ongkosnya harus dibayar begitu mahal?

Geser carousel untuk menelusuri data dan dampaknya. Dan baca artikel lengkapnya di Zonautara.com.

Sumber utama bahan: CELIOS, Membakar Hutan, Hanguskan Ekonomi: Dampak Karhutla terhadap Biaya Ekonomi dan Biaya Kesehatan (November 2026), oleh Nailul Huda dan Bhima Yudhistira Adhinegara.

Materi diolah oleh Tim Data Zonautara.com.

#JurnalismeData
#Karhutla
#KrisisIklim ...

Kami Memilih Pembaca, Bukan Iklan yang Mengganggu.

Zonautara.com kini tidak lagi menayangkan iklan programatik di seluruh konten website kami. Ini bukan berarti jurnalisme tidak membutuhkan pendapatan. Justru kami percaya keberlanjutan media harus dibangun tanpa mengorbankan pengalaman membaca.

Iklan otomatis yang sulit dikendalikan dapat muncul di tengah artikel, tidak sesuai konteks, bahkan memecah perhatian. Terutama saat Anda membaca liputan mendalam, investigasi, dan jurnalisme data yang membutuhkan fokus.

Sebagai media lokal dengan trafik yang belum mencapai jutaan, pemasukan dari iklan programatik pun tidak signifikan dibandingkan gangguan yang ditimbulkannya.

Lantas, dari mana Zonautara memperoleh pendapatan?

Dari kerja sama yang sejalan dengan nilai redaksi, hibah liputan, fellowship, berbagai program, inovasi konten dan karya jurnalistik, serta dukungan pembaca. Satu hal yang tidak berubah: Tidak ada pihak yang boleh mengintervensi keputusan editorial kami.

Kami mengajak Anda ikut menjaga jurnalisme yang independen, berkualitas, dan nyaman dibaca.

📖 Berlangganan melalui Teras.id: https://s.id/dukungzu

❤️ Berdonasi untuk Zonautara: https://s.id/donasizonautara

Membaca, membagikan liputan kami, dan mengajak orang lain berdiskusi juga merupakan dukungan yang berarti.

Karena perhatian pembaca semestinya tertuju pada isi berita, bukan pada iklan yang menghalanginya.

Terima kasih telah bersama Zonautara.com.

Tak Sekadar Menyajikan Berita.

#Zonautaradotcom
#JurnalismeIndependen
#MediaLokal
#JurnalismeData ...

FASILITAS WISATA BENDUNGAN LOLAK SEPI, ADA GAZEBO ROBOH

Sebuah gazebo beratap menyerupai huruf A tergeletak di tanah. Rangka kayunya terlepas, sebagian berserakan. Di sekelilingnya, rumput mengering dan sejumlah fasilitas tampak tidak terurus.

Inilah kondisi kawasan wisata Bendungan Lolak di Desa Pindol, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, ketika dikunjungi tim Zonautara.com pada 13 Oktober 2026.

Beberapa gazebo lain masih berdiri. Patung pemimpin adat Bolaang Mongondow menghiasi bagian tengah taman. Jalur pejalan kaki dan fasilitas pendukung telah dibangun.

Namun, tidak terlihat petugas berjaga. Toilet untuk pengunjung juga tidak ditemukan. Sementara menara pandang bendungan dalam keadaan tertutup ketika tim tiba.

Padahal, kawasan wisata merupakan salah satu manfaat tambahan yang direncanakan dari pembangunan Bendungan Lolak, Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai sekitar Rp2,02 triliun yang diresmikan pada Februari 2024.

Lantas, siapa yang bertanggung jawab mengelola dan memelihara fasilitas tersebut?

Petugas Unit Pengelola Bendungan Lolak menjelaskan bahwa pengelolaan wisata berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, tetapi belum berjalan sebagaimana direncanakan.

Ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab atas fasilitas yang rusak, petugas menyebut Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I masih menanganinya.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan pemeliharaan fasilitas publik yang telah dibangun.

Mengapa fasilitas wisata sudah rusak sebelum pemanfaatannya berjalan optimal? Kapan pengelolaan kawasan ini mendapat kepastian?

Baca laporan Zonautara.com di sini: https://s.id/bendunganlolak07

Laporan ini merupakan bagian dari serial Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Utara.

Dukung jurnalisme independen Zonautara.com dengan berlangganan:

https://s.id/dukungzu

Sebab keberhasilan pembangunan tidak berhenti pada peresmian. Fasilitas yang dibangun juga harus dirawat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

#TerasID
#BendunganLolak
#PSN
#BolaangMongondow ...

MENANAM ATAU MENUNGGU AIR: DILEMA PETANI DI TENGAH KEMARAU

Markus (54) memiliki sawah di Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Bolaang Mongondow. Namun, sudah lama sawah itu tidak diolah.

"Tidak ada air, hanya mengharap hujan saja," katanya kepada Zonautara.com.

Di Mongkoinit Barat, Tohong mengalami kesulitan serupa. Pasokan air tak mencukupi, sementara bendung yang menjadi sumber pengairannya mengalami kerusakan.

Berbeda dengan keduanya, Ahmad (53) di Desa Lolak masih bisa menggarap sawah. Berkat jaringan irigasi yang berfungsi, ia mengaku dapat memanen padi hingga tiga kali setahun.

Tiga petani menghadapi kemarau yang sama, tetapi memiliki kesempatan menanam yang berbeda.

Bagi petani, menanam tanpa kepastian air berarti mempertaruhkan modal. Namun, menunggu hujan juga berarti kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan.

Padahal, ancaman kemarau telah diperingatkan BMKG sejak April 2026. Informasi disebut telah diteruskan melalui dinas pertanian dan penyuluh. Namun, sejumlah petani yang ditemui Zonautara.com mengaku tidak pernah menerima peringatan tersebut.

Data pemerintah mencatat 27 hektare padi sawah dan 947 hektare jagung terdampak kekeringan di Kecamatan Lolak.

Sementara analisis citra satelit Zonautara.com menemukan indikasi penurunan kondisi vegetasi pada sekitar 499 hektare sawah. Temuan ini bukan bukti pasti kekeringan atau gagal panen.

Bendungan Lolak senilai Rp2,02 triliun telah beroperasi. Namun, dari rencana layanan irigasi 2.214 hektare, BWS Sulawesi I menyebut baru 908 hektare yang menerima air.

Pertanyaannya, bagaimana peringatan iklim, data pertanian, dan pengelolaan irigasi bisa benar-benar membantu petani menentukan kapan harus menanam?

Baca laporan mendalam Zonautara.com:

https://s.id/bendunganlolak06

Laporan ini bagian dari serial PSN Sulawesi Utara dalam Edisi Khusus Teras.id: "Rapor Dua Tahun Prabowo-Gibran".

Dukung jurnalisme independen dengan berlangganan: https://s.id/dukungzu

Sebab bagi petani, sawah yang tak bisa ditanami bukan sekadar angka statistik. Ada penghidupan yang ikut tertunda.

#TerasID
#BendunganLolak
#PSN
#DuaTahunPrabowoGibran ...